Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto telah mengumumkan rencana pergantian 14 penjabat (Pj) kepala daerah menjelang Pilkada Serentak 2024. Pergantian ini dilakukan karena berakhirnya masa jabatan dan evaluasi kinerja para Pj.

Bima menegaskan bahwa pergantian ini tidak memiliki muatan politis dan dilakukan semata-mata berdasarkan kinerja dan masa jabatan. Ia menjelaskan bahwa Inspektorat Kemendagri melakukan evaluasi periodik terhadap kinerja Pj kepala daerah. Jika kinerja dinilai kurang baik, maka dilakukan pergantian meskipun masa jabatan tinggal beberapa bulan.

Bima juga menekankan pentingnya netralitas ASN dalam proses Pilkada 2024. Ia menyatakan bahwa birokrasi yang bersih dan layak adalah kunci untuk memberikan pelayanan yang adil dan setara kepada masyarakat. Pemerintah dilarang berkonflik atau memberikan dukungan kepada salah satu pasangan calon dalam Pilkada.

Bima menyampaikan pesan dari Mendagri agar aparatur pemerintah meningkatkan kualitas demokrasi dan partisipasi politik di setiap daerah. Pilkada serentak 2024 merupakan sejarah demokrasi bagi Indonesia dan diharapkan dapat menjadi contoh untuk pelaksanaan berikutnya.

Netralitas ASN telah diatur dalam berbagai regulasi, termasuk Surat Edaran Bersama (SEB) tanggal 22 September 2022 yang diteken oleh Mendagri, Menteri PANRB, Kepala BKN, Ketua KASN, dan Ketua Bawaslu.

Pergantian Pj kepala daerah ini menjadi perhatian mengingat momentum Pilkada 2024 yang semakin dekat. Namun, Bima menegaskan bahwa pergantian ini tidak terkait dengan politik dan dilakukan berdasarkan evaluasi kinerja yang objektif.

SEB (Surat Edaran Bersama) yang mengatur netralitas ASN merupakan hasil kolaborasi lima lembaga penting dalam penyelenggaraan Pemilu, yaitu: Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)

SEB ini diterbitkan pada tanggal 22 September 2022 dengan tujuan untuk memastikan netralitas ASN dalam pelaksanaan Pilkada Serentak 2024.

SEB ini mengatur berbagai aspek terkait netralitas ASN, termasuk: Kewajiban ASN: ASN wajib menjalankan tugas dan fungsinya secara objektif, independen, dan tidak memihak kepada partai politik atau kepentingan tertentu. Mereka harus menjaga integritas, profesionalisme, dan kebebasan dari intervensi politik. Larangan ASN: ASN dilarang terlibat dalam kegiatan politik praktis, seperti menjadi pengurus partai politik, menjadi simpatisan, atau memberikan dukungan kepada calon tertentu. Mereka juga dilarang menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan politik.

Sanksi Pelanggaran: ASN yang melanggar prinsip netralitas dapat dikenai sanksi disiplin, termasuk sanksi berat seperti pemecatan.

SEB ini merupakan upaya konkret untuk menjaga integritas dan profesionalisme ASN dalam menjalankan tugas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Dengan memastikan netralitas ASN, diharapkan Pilkada 2024 dapat berjalan dengan adil dan demokratis.

Selain SEB, terdapat beberapa undang-undang yang mengatur tentang netralitas ASN, seperti: Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota

Ketiga undang-undang tersebut mengatur norma bahwa ASN harus netral, dan mencantumkan sanksi bagi ASN yang melanggar ketentuan netralitas.

Penting untuk diingat bahwa netralitas ASN merupakan aspek penting dalam menjaga demokrasi dan integritas penyelenggaraan Pemilu. SEB dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya menjadi pedoman bagi ASN untuk menjalankan tugasnya dengan profesional dan tidak memihak.

ASN yang melanggar netralitas dalam Pilkada dapat dikenai berbagai sanksi, baik administratif maupun pidana. Sanksi administratif diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS, sedangkan sanksi pidana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Sanksi Administratif

Sanksi administratif yang dapat dikenakan kepada ASN yang melanggar netralitas dalam Pilkada meliputi:Peringatan, Penurunan pangkat, Pemindahan tugas, Pemberhentian sementaraP, emberhentian dengan hormatP,Vemberhentian tidak dengan hormat.

Sanksi Pidana

Sanksi pidana yang dapat dikenakan kepada ASN yang melanggar netralitas dalam Pilkada diatur dalam Pasal 188 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, yaitu: Pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan.

Denda paling sedikit Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah)

Proses Penegakan Sanksi

Proses penegakan sanksi terhadap ASN yang melanggar netralitas dalam Pilkada melibatkan beberapa lembaga, yaitu: Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN): Menerima laporan dugaan pelanggaran netralitas ASN dan memberikan rekomendasi kepada PPK untuk menjatuhkan sanksi. Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK): Menjatuhkan sanksi kepada ASN yang terbukti melanggar netralitas berdasarkan rekomendasi KASN. Badan Kepegawaian Negara (BKN): Memberikan peringatan dini kepada PPK dan dapat memblokir data sistem administrasi kepegawaian ASN yang melanggar netralitas. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu): Memantau dan mengawasi netralitas ASN dalam Pilkada.

Pentingnya Netralitas ASN

Netralitas ASN dalam Pilkada sangat penting untuk menjaga integritas dan kredibilitas penyelenggaraan Pilkada. ASN yang tidak netral dapat memicu konflik kepentingan dan dapat merugikan salah satu calon. Oleh karena itu, ASN harus selalu menjunjung tinggi netralitas dan tidak terlibat dalam kegiatan politik praktis.

ASN yang melanggar netralitas dalam Pilkada dapat dikenai sanksi administratif dan pidana. Sanksi yang diberikan disesuaikan dengan tingkat pelanggaran dan bukti yang ditemukan. Penting bagi ASN untuk memahami dan mematuhi aturan terkait netralitas dalam Pilkada agar tidak terkena sanksi.

Penulis DION 

Editor DJOSE