Perubahan lanskap pemerintahan di Mojokerto tak lepas dari peran sentral Raden Tumenggung Tjondronegoro II.  Sosok adipati sekaligus bupati ini menjadi kunci peralihan penting dari Kadipaten Jepang (Japan) menjadi Kabupaten Mojokerto pada tahun 1838, sebuah transformasi yang ditandai dengan perpindahan pusat pemerintahan dari Desa Sooko Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto ke Desa Magersari (Magersari), Wilayah Kota Mojokerto Jawa Timur.  Lebih dari sekadar perpindahan geografis, peristiwa ini menandai babak baru dalam sejarah pemerintahan dan perkembangan wilayah Mojokerto.

Alun Alun Mojokerto Tempoe Doeloe 

Tjondronegoro II, yang ditunjuk sebagai Adipati Jepang (Japan) pada tahun 1827, mewarisi kepemimpinan dari Raden Adipati Prawirodirdjo.  Namun, ia tak hanya melanjutkan tradisi, melainkan juga menorehkan sejarah dengan keputusannya yang berani dan visioner.  Kompleks pemerintahan di Kauman Kuthabedah, Desa Sooko (sekarang menjadi ruko ruko swalayan dan SPBU Sooko dekat Lingkungan Penarip Kelurahan Miji Kota Mojokerto) yang dulu kerap dilanda banjir oleh kali Surodinawan atau anak sungai Brantas, menjadi pemicu utama perubahan.  Keputusan untuk memindahkan pusat pemerintahan bukan sekadar respons terhadap bencana alam, melainkan juga sebuah strategi untuk membangun fondasi pemerintahan yang lebih kokoh dan berkelanjutan.

Masjid Agung Al Fattah Mojokerto 

Wilayah Kelurahan Magersari, di sisi selatan Sungai Brantas, dipilih sebagai lokasi baru.  Keberadaan Pabrik Gula Sentanan Lor di dekatnya menjadi faktor pendukung, menunjukkan pertimbangan Tjondronegoro II terhadap potensi ekonomi dan perkembangan wilayah.  Pemindahan ini bukan hanya sekadar memindahkan pendapa dan rumah dinas, melainkan juga membangun sarana publik baru, menciptakan pusat pemerintahan yang terintegrasi dan modern untuk standar waktu itu.

Perpindahan ini juga menandai perubahan administratif yang signifikan.  Kadipaten Jepang (Japan) dengan segala keterbatasannya, secara resmi bertransformasi menjadi Kabupaten Mojokerto pada tahun 1838.  Kompleks pemerintahan baru di Jalan A.Yani, Nomor 16, Lingkungan Magorsari Kelurahan Magersari Kecamatan Magersari Kota Mojokerto, yang dibangun Tjondronegoro II, menjadi simbol dari perubahan ini.  Pendapa, rumah dinas bupati, alun-alun, dan masjid dibangun, mencerminkan tata kota khas Jawa yang terencana dan terintegrasi.

Dampak dari perubahan ini terasa signifikan.  Pembangunan di sekitar pusat pemerintahan baru berkembang pesat, termasuk akses jalan yang mendukung mobilitas dan kegiatan ekonomi.  Tjondronegoro II, melalui kepemimpinannya yang berwawasan ke depan, berhasil meletakkan dasar pembangunan Mojokerto modern.

Setelah 23 tahun memimpin, Tjondronegoro II wafat pada tahun 1850, namun warisannya terus hidup.  Pusat pemerintahan yang dibangunnya tetap dipertahankan hingga lebih dari delapan dekade, bahkan beberapa ornamen aslinya masih terjaga hingga kini.  Tjondronegoro II bukan hanya seorang pemimpin, melainkan juga arsitek pembangunan Mojokerto, yang transformasinya dari Kadipaten Jepang (Japan) menjadi Kabupaten Mojokerto menjadi tonggak sejarah penting dalam perkembangan wilayah tersebut.  Kisahnya menjadi bukti nyata bagaimana kepemimpinan yang visioner dan responsif terhadap tantangan dapat membentuk masa depan sebuah daerah.

Dampak Perubahan Pusat Pemerintahan terhadap Kehidupan Masyarakat Mojokerto:

Perpindahan pusat pemerintahan dari Sooko Kabupaten Mojokerto ke Magersari Kota Mojokerto dan perubahan status dari Kadipaten Jepang (Japan) menjadi Kabupaten Mojokerto pada tahun 1838 membawa dampak multifaset terhadap kehidupan masyarakat Mojokerto.  Dampak ini dapat dilihat dari beberapa aspek:

Aspek Administratif dan Politik:

Perubahan status administratif dari kadipaten menjadi kabupaten menunjukkan peningkatan status dan kewenangan pemerintahan lokal.  Ini berpotensi meningkatkan efisiensi administrasi dan pelayanan publik, meskipun implementasinya mungkin bertahap.  Struktur pemerintahan yang lebih terorganisir bisa memudahkan akses masyarakat terhadap layanan pemerintahan.  Pengaruh politik juga mungkin bergeser, dengan pusat kekuasaan yang lebih terpusat di Magersari.

Aspek Ekonomi:

Pembangunan pusat pemerintahan baru di Magersari dan pembangunan infrastruktur pendukung seperti jalan raya memicu pertumbuhan ekonomi lokal.  Peningkatan aksesibilitas membuka peluang usaha baru dan memperluas pasar bagi produk lokal.  Keberadaan Pabrik Gula Sentanan Lor di dekat Magersari telah memberikan kontribusi terhadap perekonomian, dan perpindahan pusat pemerintahan semakin memperkuat peran Magersari sebagai pusat ekonomi.  Permintaan akan barang dan jasa meningkat seiring dengan bertambahnya penduduk di sekitar pusat pemerintahan.

Aspek Sosial:

Pembangunan sarana publik seperti alun-alun dan masjid di Magersari menciptakan pusat kegiatan sosial masyarakat.  Alun-alun berfungsi sebagai tempat berkumpul, berinteraksi, dan berdagang.  Masjid sebagai pusat ibadah juga menjadi tempat bersosialisasi.  Perpindahan ini juga mungkin berdampak pada dinamika sosial, dengan perpindahan penduduk dari Sooko ke Magersari.  Munculnya pusat pemerintahan baru berpotensi membentuk identitas baru bagi masyarakat Mojokerto.

Aspek Infrastruktur:

Pembangunan infrastruktur yang menyertai perpindahan pusat pemerintahan, seperti jalan dan fasilitas umum lainnya, secara langsung meningkatkan kualitas hidup masyarakat.  Akses yang lebih baik ke pusat pemerintahan, pasar, dan fasilitas umum lainnya meningkatkan efisiensi dan kenyamanan hidup sehari-hari.  Perbaikan infrastruktur juga berpotensi menarik investasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi lebih lanjut.

Aspek Budaya:

Meskipun pusat pemerintahan berpindah, warisan budaya Sooko tetap ada.  Namun, Magersari sebagai pusat pemerintahan baru,  berpotensi membentuk tradisi dan budaya baru yang terkait dengan pemerintahan dan administrasi.  Perpaduan budaya lama dan baru ini membentuk identitas budaya Mojokerto yang unik.

Secara keseluruhan, perubahan ini membawa transformasi signifikan bagi Mojokerto.  Meskipun mungkin ada tantangan dan hambatan dalam proses transisi, dampak positifnya dalam jangka panjang terlihat jelas dalam perkembangan ekonomi, sosial, dan infrastruktur wilayah tersebut.  Perpindahan pusat pemerintahan menjadi tonggak penting dalam sejarah Mojokerto, membentuk identitas dan perkembangannya hingga saat ini.

Writer Riendr 

Editor AGan