PENYIDIKAN TAHAP DUA AKAN DILAKUKAN DI POLDA JATIM
-Baca Juga
 |
| Anggota Dewan Ini Tidak Bersedia Memberikan Statemen Kepada Pers, Lari Tunggang Langgang |
detakinspiratif. com - Hari terakhir pemeriksaan tim penyidik KPK Jum’at 14 Juli 2017
hari ini, Sekretaris Dewan Kota Mojokerto Mokhamad Effendy mengatakan, kalau
pihaknya diperiksa terkait kasus suap pengalihan anggaran proyek Politeknik
Elektronika Negeri Surabaya (PENS).
Effendy mengaku
diminta penyidik menyerahkan sejumlah dokumen dan rekaman video saat rapat
dengar pendapat (hearing) terkait proyek PENS.
"Tetap sama
dengan yang kemarin, seperti teman-teman Dewan, soal PENS," ujar Effendy
kepada wartawan saat jeda pemeriksaan di Mapolresta Mojokerto, Jl Bhayangkara,
Mojokerto, Jawa Timur, Jumat (14/7/2017).
Effendy juga mengaku
diminta menyerahkan rekaman video RDP pada malam sebelum operasi tangkap tangan
yang dilakukan pada Jumat (16/6).
"Berkas SK-SK
pengangkatan pimpinan Dewan, kemudian seluruh anggota Dewan, gaji, dan
permintaan rekaman pada malam rapat, berupa visual. Diminta diserahkan hari
ini," terangnya.
Selain Effendy, KPK
memeriksa ajudan Ketua DPRD Kota Mojokerto Haris Wahyudi, pramusaji pimpinan
DPRD Puguh, Kabid Perbendaharaan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Riyanto,
serta seorang kontraktor Urip Supangkat.
 |
| Agung Moelyono Kepala Dinas DPPKA |
"Para penyidik
menanyakan kronologi di malam penangkapan itu. Saat rapat hearing, saya siapkan
kertas, kemudian saya tinggal," kata Haris.
Sebelumnya, jelang
jeda pemeriksaan, tiga pejabat Pemkot Mojokerto terlihat datang ke ruang pemeriksaan
di aula Wira Pratama Mapolresta.
Ketiganya adalah
Inspektur Pemkot Mojokerto Achnan, Kepala BPPKA Agung Moeljono, serta Kepala
Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Hariyanto.
"Kami hanya
diminta kuasa membuka rekening BPRS (Bank Perkriditan Rakyat Syariah, BUMD Kota
Mojokerto). Surat kuasa sudah kami serahkan. Peruntukannya apa ? Saya tidak tahu,
tanyakan ke KPK," tegas Agung.
Kasus suap ini
terungkap setelah KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) pada Jumat (16/6).
KPK kemudian mengamankan total uang Rp 470 juta. Dari duit itu, Rp 300 juta di
antaranya merupakan pembayaran atas total komitmen Rp 500 juta dari Kadis PU
kepada pimpinan DPRD Mojokerto untuk memuluskan pengalihan anggaran pembangunan
PENS.
 |
| Aries Setyo Budi F PAN |
Sedangkan sisa uang Rp
170 juta diduga terkait dengan komitmen setoran triwulan yang telah disepakati
sebelumnya. Selain Kepala Dinas PUPR, tiga pimpinan DPRD Kota Mojokerto
dijadikan tersangka. Yakni Purnomo (Ketua DPRD Kota Mojokerto dari PDIP), Umar Faruq
(Wakil Ketua DPRD Kota Mojokerto dari PAN), dan Abdullah Fanani (Wakil Ketua
DPRD Kota Mojokerto dari PKB).
Inilah para pejabat dan anggota dewan yang sempat diperiksa
KPK ;
Wakil Walikota Mojokerto Suyitno, Kepala Dinas Pendidikan
Novi Raharjo, Kabid Aset Dinas Pengelola Keuangan dan Aset (DPPKA) Ani Wijaya,
Sekretaris Dinas PUPR Nara Utama, Kabid Anggaran DPPKA Subekti, Kabid
Perencanaan Bappeko Helmi.
 |
| Riha Mustopa F PPP |
22 Orang oknum anggota DPRD Kota Mojokerto ; V. Darwanto ( PDIP ), Suliyat ( PDIP ), Gusti
Patwati ( PDIP), Febriana Meldyawati ( PDIP), Yunus Suprayitno ( PDIP), Aris
Setyo Budi ( PAN), Yuli Veronica Maschur ( PAN), Suyono ( PAN), Djunaedi Malik
( PKB), Choiroiyaroh ( PKB), Sonny Basuki Raharjo (PG), Hardyah Santi ( PG), Anang
Wahyudi (PG), Ita Primaria Lestari ( P.Gerindra), Dwi Edwin Endra Praja (P.
Gerindra), Mochamad Harun ( P. Gerindra), Udji Pramono ( P. Demokrat), Deni
Novianto ( P.Demokrat), Odiek Prayitno ( PKS), M. Cholid Virdaus ( PKS), Riha
Mustofa ( PPP), Gunawan ( PPP).
 |
| Sony Basuki Rahardjo F PG |
Dari hasil pemeriksaan selam empat hari di Kota Mojokerto
Jatim, penyidik KPK, akan mengembangkan pemeriksaan kedua di Polda Jatim. Selanjutnya
nanti di Jakarta. (Mj – 1 )
 |
| Udjie Pramono |
