Oleh: Tim Detak Inspiratif

Di balik gegap gempita Pilkada Serentak 2024, suasana di lingkaran dalam Pemkab Mojokerto ternyata menyimpan denyut lain yang tak kalah menggetarkan. Denyut itu berasal dari aliran dana yang tak sampai ke tempat semestinya, pajak yang menguap, rekomendasi BPK yang seperti angin lalu, dan jabatan yang berubah di tengah transisi kekuasaan. Semuanya menyatu dalam tarikan napas politik dan birokrasi yang saling menjalin dan menjebak.

Adalah Ardi Septidianto, Kepala Bapenda Mojokerto, yang kini menjadi sorotan dalam sejumlah rapat dengar pendapat (RDP) DPRD. Ia diduga kuat menjadi bagian dari mesin politik petahana Bupati Ikhfina Fahmawati. Dalam bayang-bayang tahun transisi itu, sejumlah OPD disebut-sebut digerakkan secara halus untuk "berpartisipasi" dalam pemenangan sang petahana. Tak terkecuali Bapenda, yang harusnya menjadi garda terdepan dalam mengejar penerimaan pajak, justru ikut terseret ke arus politik praktis.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mencatat kekurangan penerimaan BPHTB sebesar Rp539.312.825,00. Sebuah angka yang terlihat kecil dalam neraca besar, namun berdampak besar terhadap integritas keuangan daerah. Rekomendasi BPK sudah jelas: perbaiki, tindak lanjuti. Tapi hingga kini, tak ada konfirmasi terang dari Ardi. Bahkan, Bupati diminta secara resmi oleh DPRD untuk memanggil Ardi dan meminta pertanggungjawabannya.

Sayangnya, hingga masa pemerintahan baru MUBAROK (Muhammad Albarra & Rizal Octavian) mengambil alih, bayang-bayang masa lalu belum sepenuhnya pergi. Rekomendasi BPK ibarat lembaran kitab yang dibaca setengah hati. Tak ada sanksi tegas. Tak ada transparansi tindak lanjut.

Transisi pemerintahan 2024 menjadi momentum untuk bersih-bersih birokrasi. Namun publik Mojokerto masih menanti, apakah opini WTP yang diraih itu sungguh mencerminkan kenyataan pengelolaan keuangan yang baik, atau hanya sebuah kosmetik administrasi?

Di ruang-ruang sidang DPRD, suara-suara kritis mulai menggema. Media lokal pun mulai menyorot. “Ini bukan hanya tentang angka. Ini tentang akuntabilitas,” ujar seorang anggota dewan yang turut hadir dalam RDP.

Masyarakat Mojokerto, yang kini sudah lebih melek anggaran dan peka terhadap keadilan fiskal, punya satu harapan sederhana: jangan lagi pajak rakyat dijadikan bancakan politik. Cukup sudah sejarah kelam birokrasi ditulis dengan tinta abu-abu. Saatnya rekomendasi BPK menjadi pintu masuk bagi perubahan sesungguhnya.