Rabu, 23 Juli 2025 | Redaksi Investigasi Detak Inspiratif

MOJOKERTO – Proyek ambisius “Kapal Majapahit” senilai Rp 2,5 miliar yang digembar-gemborkan Pemerintah Kota Mojokerto sebagai ikon kebangkitan budaya dan pariwisata, kini resmi jadi proyek bernuansa korupsi. Hari ini, kejaksaan resmi menjemput paksa salah satu tersangka utama, Muhammad Romadhoni, Direktur CV Hasya Putera Mandiri.

Penjemputan paksa ini dilakukan setelah Romadhoni mangkir dari beberapa kali panggilan penyidik. Berdasarkan Surat Panggilan Tersangka IV SP-225/M.5.47/Fd.2/07/2025, Romadhoni dipanggil untuk diperiksa sebagai tersangka dalam kasus Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Kapal Majapahit, proyek yang didanai oleh APBD Kota Mojokerto TA 2023-2024 melalui Dinas PUPR.

Penyidikan mengacu pada Surat Perintah Penyidikan Print-02/M.5.47/Fd.2/06/2025 dan Surat Penetapan Tersangka TAP-03/M.5.47/Fd.2/06/2025, yang ditandatangani langsung oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto, Bobby Ruswin, S.H., M.H.

KABAR SURPRISE : “PUTUT” AJUKAN JUSTICE COLLABORATOR

Kejutan datang dari salah satu tersangka lain, Nugroho bin Djoewari, atau yang akrab disapa “Putut”, sosok seniman lawas yang banyak mendapatkan pekerjaan proyek ornamen dan budaya Majapahitan dari Walikota Mojokerto Ika Puspitasari dan suaminya Supriyadi.

Putut secara mengejutkan mengajukan diri sebagai Justice Collaborator (JC) kepada penyidik. Jika diterima, status ini bisa menjadi game changer, membuka jaringan mafia proyek dan menyeret aktor-aktor besar di balik korupsi berkedok pembangunan budaya itu.

“Putut tahu banyak. Kalau dia bicara, bisa meledakkan banyak kepala,” ujar salah satu sumber internal penegak hukum kepada Detak Inspiratif.

POTRET BOBROKNYA PROYEK KEBANGGAAN KOTA

Dari keterangan penyidik Kejaksaan mendapati bahwa proyek Kapal Majapahit ini sarat dengan mark up, pengadaan fiktif, dan pelibatan CV yang diduga hanya sebagai perusahaan pinjaman. Fisik kapal yang tak kunjung selesai, dan lokasi proyek yang tak sesuai perencanaan awal, menjadi saksi bisu kegagalan manajemen pengawasan internal.

Pihak Dinas PUPR yang menjadi kuasa pengguna anggaran (KPA) dan pejabat pembuat komitmen (PPK) ikut disorot. Sumber kami menyebut bahwa ada pola ijon dan komitmen fee sejak proses lelang dimulai.

AKAN ADA PENETAPAN TERSANGKA LANJUTAN?

Dengan dibukanya ruang JC dan bukti kuat yang telah dikantongi kejaksaan, sinyal gelombang penetapan tersangka baru tinggal menunggu waktu. Beberapa nama pejabat aktif disebut-sebut mulai “tidak nyenyak tidur.”

Redaksi kami akan terus mengawal kasus ini hingga ke akar-akarnya. Investigasi lanjutan sedang dilakukan terhadap hubungan antara proyek ini dengan elite politik lokal, serta potensi aliran dana ke sejumlah nama dalam kontestasi politik Mojokerto.

🗞 Liputan langsung oleh Tim Investigasi Detak Inspiratif

📍 Kantor Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto, Rabu 23 Juli 2025

#DetakInspiratif #KapalMajapahit #KorupsiBerkedokBudaya #TangkapSemua