Oleh: Tim Detak Inspiratif

MOJOKERTO — Ungkapan ringan bernada satire “ngeri-ngeri sedap” itu keluar dari mulut Plt Kepala Dinas Infokom Pemkab Mojokerto, Nugroho Budi Sulistyo, ketika dikonfirmasi terkait dugaan kejanggalan anggaran di instansinya. Tapi di balik ekspresi santai itu, menggelayut aroma serius soal temuan uang rakyat yang "menguap" tanpa jejak transparan.

Nugroho adalah pejabat lama, menjabat sebagai Kepala Bakesbangpol, yang kemudian ditunjuk Bupati Ikhfina Fahmawati sebagai Plt Kepala Dinas Infokom menggantikan Ardi Septidianto, mantan Kadis Infokom yang kini menjabat Kepala Dinas Pendapatan Daerah. Dan dari tangannya, awal mula tabir ini terkuak.

Verifikasi, Temuan, dan Misteri Angka

Nugroho sendiri yang mengaku pertama kali curiga saat memeriksa dokumen sebelum menandatangani sejumlah kegiatan di Dinas Infokom. Rasa curiga itu mengarah pada audit internal dan verifikasi intensif oleh Inspektorat Pemkab Mojokerto.

Hasilnya?

Rp 1,7 miliar anggaran tahun 2024 ditemukan tidak jelas peruntukannya.

Bahkan ketika ditarik mundur ke tahun anggaran 2022, muncul lagi angka Rp 600 juta yang terindikasi tidak sah. Total temuan: Rp 2,3 miliar.

“Pemeriksaan lanjutan akan dilakukan secara maraton dan intensif,” ujar Puji Widodo, Kepala Inspektorat Kabupaten Mojokerto.

Jaringan, Transisi Kekuasaan, dan Peran Oknum Wartawan

Informasi makin liar ketika sejumlah wartawan yang biasa ngepos di Pemkab Mojokerto mengaku tidak tahu-menahu tentang kegiatan yang kini menjadi sorotan Inspektorat. Tak pernah ada kegiatan, tapi ada anggaran yang mengalir. Di mana uang itu berhenti?

Sumber dalam menyebut, ada dugaan penganggaran khusus untuk oknum wartawan dalam konteks “mengamankan” pemberitaan selama masa kampanye Pilkada Serentak 2024, yang waktu itu masih mengusung petahana Bupati Ikhfina Fahmawati.

Dan menariknya, Ardi Septidianto, pejabat yang menjabat Kadis Infokom kala itu, disebut-sebut sebagai bagian dari tim sukses petahana yang akhirnya tumbang dalam Pilkada. Kini jabatan Kadis Infokom resmi masih kosong, hanya diisi Plt.

Di luar struktur, muncul tokoh warga yang tidak pernah mengikuti kegiatan anggaran daerah, tapi mengaku bergerak karena panggilan jiwa. Ia melakukan wawancara mendalam kepada para wartawan dan menemukan fakta mencengangkan: tidak ada satupun wartawan yang tahu tentang kegiatan yang diklaim sudah ada anggarannya.

“Temuannya mencurigakan. Anggarannya ada, kegiatan fiktif. Wartawan juga mengaku tak pernah dilibatkan. Ini seperti operasi siluman,” ungkapnya.

Benang Kusut Warisan Pemerintahan Lama

Ini bukan sekadar soal kelalaian teknis. Ini soal sistem yang membiarkan celah-celah dimanfaatkan untuk kepentingan politik. Sebab uang rakyat yang harusnya untuk informasi publik, malah disinyalir digunakan untuk memperkuat citra kekuasaan lama.

Kini publik menanti, apakah Bupati baru Muhammad AlBarra (Gus Barra) dan Wabup Rizal akan berani membuka tabir ini secara total, termasuk mengganti kroni kroni yang disebut-sebut masih menjadi bagian integral dari sistem warisan petahana Ikhfina Fahmawati.