Pemerintah Provinsi Jatim
bergerak cepat untuk membagikan tambahan suplemen bantuan pangan non tunai
(BPNT) berbasis kelurahan berupa top up saldo sebesar Rp. 100 ribu per bulan,
selama tiga bulan kedepan kepada 333.022 Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Bantuan tersebut diharapkan dapat
meringankan beban masyarakat ditengah pandemi Covid-19, lewat top up itu,
mereka bisa membeli kebutuhan pangan berupa beras 5 kg dan telur 25 butir. Penyaluran
tambahan suplemen BPNT itu dibagikan perdana secara simbolis oleh Wakil
Gubernur Jatim Emil Elestianto Dadak di e-warung Anggrek, Kelurahan
Surodinawan, Balongrawe RT III RW III, Kota Mojokerto, Minggu 10 Mei 2020.

Selain di kelurahan setempat,
Wagub Emil Elestianto Dardak yang didampingi Walikota Mojokerto Ika Puspitasari
bersama Wakil Walikota Mojokerto Rizal Zakaria juga menyerahkan secara simbolis
di Kelurahan Kedundung, Murukan II/9 RT 9 RW 5, Kota Mojokerto. “Pendistribusian
tambahan kartu BPNT berbasis kelurahan hari ini merupakan yang perdana, kartu
ini bermanfaat sampai Desember 2020. Jatah dari pemerintah pusat sebesar Rp.
200 ribu per bulan sampai Desember 2020, kemudian suplemen dari Pemprov sebesar
Rp. 100 ribu untuk tiga bulan,” kata Wakil Gubernur Jatim, Emil Elestianto
Dardak.

Kepada wartawan Wagub Emil
mengatakan, selain menerima tambahan suplemen BPNT sebesar Rp. 100 ribu, KPM
juga menerima Rp. 200 ribu dari Kementerian Sosial RI berupa sembako (berisi
beras 10 kg, daging 1/2 kg, kentang 1/2 kg, manisa 1 kg, jagung 2 pack, kacang
hijau 1/4 kg, dan 1 buah semangka), dan top up saldo Rp. 100 ribu dari Pemprov
Jatim. Sehingga setiap KPM berbasis kelurahan akan mendapatkan total bantuan
sebesar Rp. 300 ribu selama tiga bulan kedepan. Wagub Emil mengatakan, top up
saldo tersebut ditransfer ke masing-masing rekening KPM berbasis kelurahan
melalui pengisian rekening BPNT masing-masing KPM di bank penyalur, yakni Bank
Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Setiap bulan, KPM bisa mencairkannya
dengan menggesekkan kartu BPNT di e-warung yang tersebar disekitar domisili
KPM.

“Nanti tinggal digesek kartunya,
nanti kelihatan yang dari pemerintah pusat berapa, yang dari pemerintah
provinsi berapa, nanti tiap bulan angkanya akan diisi lagi. Belanjanya juga
praktis di e-warung, jadi tepat sasaran dan tepat guna. Semoga bermanfaat dan
membantu dalam menghadapi kesulitan ditengah pandemi Covid-19 ini,” katanya.

Lebih lanjut dirinya menambahkan,
tambahan suplemen BPNT ini merupakan bagian dari bantuan sosial program social
safety net yang dialokasikan Pemprov Jatim guna mengintervensi warga terdampak
covid-19 yang terpaksa kehilangan penghasilan. “Khususnya yang bekerja di
sektor non pertanian, seperti pedagang asongan, pemilik warung makan, dan lain
sebagainya,” ujar Wagub Emil.

Dalam kesempatan yang sama, Wagub
Emil menegaskan bahwa pihaknya turut mengawal dan memantau proses pemenuhan
data KPM BPNT dari Kementerian Sosial RI untuk masyarakat terdampak Covid-19 di
Jatim. Data-data KPM tersebut juga akan diverifikasi ulang. “Ada kekhawatiran
terkait ketepatan sasaran dari bantuan, termasuk baik itu dari pusat, provinsi
maupun dari kabupaten kota, ataupun dana desa. Sebagai contoh dari kemarin saya
mengawal, ada data di suatu daerah yang tadinya kuotanya sekian, kemudian berkurang.
Mengapa ? Karena daerah itu secara mandiri mengusulkan untuk menghapus nama-nma
penerima yang dianggap tidak tepat sasaran,” ujarnya.

Lebih lanjut disampaikannya, jika
BPNT itu sudah terlanjur disalurkan kepada yang tidak berhak menerima, maka
datanya akan dihapus. Kemudian pada bulan berikutnya, bantuan tersebut akan
diberikan kepada yang lebih berhak menerima. “Ini situasi yang perlu dukungan
dari seluruh bupati dan walikota, karena bantuan ini harus sampai kepada yang
benar-benar membutuhkan. Jadi jika tidak tepat sasaran, maka bisa dilaporkan
dan diproses agar datanya bisa dihapus di sistem. Jika sudah dihapus, maka bisa
diusulkan nama penerima lain yang tentunya lebih membutuhkan,” tegasnya.

Menanggapi hal tersebut, Walikota
Mojokerto Ika Puspitasari mengatakan, pihaknya bersama seluruh elemen, mulai di
tingkat RT, RW, hingga kelurahan terus melakukan penelusuran agar para penerima
bantuan dari pemerintah benar-benar tepat sasaran. Salah satunya, adalah
penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari Kementerian Sosial RI. “Kami
mendapat kuota BLT dari Kementerian Sosial RI sebanyak 11.556 penerima, dari
jumlah tersebut, sebanyak 556 sudah terdaftar by name by address. Sehingga
banyak sekali masyarakat yang masuk di 556 ini merasa dirinya tidak setor data,
baik itu KK atau KTP tetapi mendapat undangan untuk menerima bantuan, ini
sedang kami telusuri,” katanya.

Berdasarkan hasil penelusuran,
sebut Ika Puspitasari, ditemukan sekitar 416 KPM yang tidak layak untuk
mendapatkan bantuan. Contohnya, mereka memiliki mobil, rumahnya sangat mewah,
bahkan ada yang orangnya sudah meninggal. Karena itu, saat ini pihaknya sedang
berkoordinasi dengan kantor pos untuk dilakukan penundaan, atau di-pending
sementara terhadap 416 temuan tersebut. “Semoga dari 416 itu tidak ada yang
sudah terlanjur dicairkan, tetapi kami upayakan agar nanti ada pengalihan
kepada yang lebih berhak menerima,” tegas wanita yang akrab disapa Ning Ita
ini.

Lebih lanjut dirinya
menyampaikan, saat ini terdapat 10 e-warung yang tersebar di Kota Mojokerto. Sebelum
pandemi Covid-19, kesepuluh e-warung tersebut melayani total 6.500 KPM se kota
Mojokerto, terdiri dari 4.500 KPM dari BPNT APBN, dan 2.000 KPM dari BPNT APBD.
“Setelah adanya Covid-19 ini, kami mendapat kuota tambahan untuk perluasan
sebanyak 2.081 KPM. Jadi total KPM se-Kota Mojokerto yang mendapatkan BPNT
adalah sekitar 8.500 dan dilayani di 10 e-warung yang tersebar di seluruh Kota
Mojokerto. Kedepan, para KPM telah berkomitmen untuk bisa mandiri, sehingga
nanti KPM-nya bisa dialihkan kepada yang lebih membutuhkan,” pungkasnya. (adv / wibowo)