Panggung politik Mojokerto mendadak senyap. Bukan karena suasana khusyuk, tapi karena mayoritas fraksi DPRD memilih diam saat rakyat menanti jawaban atas pengelolaan anggaran tahun 2024 yang penuh tanda tanya.

Dari sembilan fraksi, hanya Fraksi PKS yang berani bersuara dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Mojokerto yang membahas Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Bupati Tahun Anggaran 2024 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029, Sabtu 21 Juni 2025

Delapan fraksi lainnya diam seribu kata. Di hadapan rakyat, mereka bungkam. Tidak membacakan pendapat akhir, tidak mengkritisi defisit, tidak menyinggung temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

🔥 Defisit Rp 205 Miliar, Data BPK Harus Dikembalikan

Padahal data jelas:

APBD 2024 mengalami defisit Rp 205 miliar

PAD nyaris capai target Rp 710,9 miliar, tapi itu tak cukup menambal belanja yang jebol

BPK menemukan kejanggalan, bahkan meminta pengembalian dana ke kas negara

Situasi genting. Tapi dewan justru membisu. Bisu dalam forum yang seharusnya jadi garda terakhir kontrol terhadap eksekutif.

💥 Fraksi PKS Tampil Sendiri: 

Satu-satunya yang membuka suara adalah Fraksi PKS. Mereka menyampaikan catatan kritis, mempertanyakan defisit, mendorong tindak lanjut temuan BPK, dan mendesak evaluasi anggaran.

“Diam bukan solusi. Kami memilih menyampaikan suara rakyat dengan cara terbuka dan konstitusional,” ujar salah satu dari mereka.

🧠 Ada Apa di Balik Kebisuan Massal?

Publik kini bertanya:

Apakah ini bentuk kompromi diam-diam antara mayoritas fraksi dan eksekutif?

Atau justru pertanda lemahnya nalar politik dan keberanian moral?

Dewan bukan teater boneka. Jika fraksi-fraksi memilih diam di momen pertanggungjawaban anggaran, lantas kapan mereka akan bicara?

🔊 Rakyat Perlu Tahu: Siapa yang Diam, Siapa yang Membela

Ini bukan soal partai. Ini soal siapa yang masih punya keberanian menyuarakan suara rakyat.

Dan hari ini, diam adalah pengkhianatan terhadap demokrasi.

🧾 RANGKUMAN FAKTA POLITIK:

Total Fraksi DPRD 9

Fraksi yang bersuara 1 (PKS)

Fraksi yang bungkam 8

Defisit APBD 2024 Rp 205 miliar

PAD 2024 Rp 710,9 miliar (99,78%)

Temuan BPK Ratusan juta, wajib dikembalikan

Penutup defisit SILPA Rp 150 M + Dana Cadangan Rp 55 M

📣 POLITIK HARUS BERPIHAK

Ketika rakyat bertanya:

"Siapa yang mewakili kami?"

Jawabannya bukan pada baliho atau jargon kampanye. Tapi pada momen seperti ini, saat suara rakyat harus disuarakan, bukan dibisukan.

Dan hari ini, delapan fraksi memilih diam.

Writer Damaroblek 

Editor Mannheimer Morgen