MOJOKERTO — Anggaran Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Perhubungan (Disperakimhub) Kabupaten Mojokerto melonjak tajam di tengah deretan warga miskin yang masih tinggal di rumah reyot, permukiman kumuh, dan jalan lingkungan yang becek. Komisi III DPRD pun tak tinggal diam sorotan mereka tajam dan menyayat, setajam silet.

Dalam pembahasan Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, DPRD mencium lonjakan anggaran yang tak main-main:

• Untuk urusan pelayanan dasar, anggaran naik 117,78% dari Rp10,7 miliar menjadi Rp23,4 miliar.

• Untuk urusan non-pelayanan dasar, anggaran juga membengkak 52,36% dari Rp1,8 miliar menjadi Rp2,8 miliar.

"Ini bukan angka kecil. Kami butuh penjelasan: kegiatan apa yang sanggup menghabiskan anggaran sebesar itu, sementara rakyat masih tidur beralaskan tikar di rumah tak layak huni?" sentil Ketua Komisi III.

Komisi III menyebut fakta lapangan sungguh kontras:

• Ribuan keluarga MBR (masyarakat berpenghasilan rendah) masih antre bedah rumah.

• Kawasan kumuh masih menganga tanpa sanitasi dan air bersih.

• Banyak perumahan baru tumbuh tanpa drainase, tanpa PJU, dan tanpa jalan yang layak.

“Jangan sampai ini jadi proyek 'kejar tayang'. Anggaran naik drastis tapi waktu pelaksanaan tinggal separuh tahun. Mau dikebut dengan akal sehat atau kejar tayang yang berujung proyek asal jadi?” tanya salah satu anggota Komisi III.

Dewan mendesak Disperakimhub membeberkan detail kegiatan yang akan dikerjakan dengan tambahan anggaran miliaran rupiah itu. DPRD juga mengingatkan risiko proyek mangkrak, mark-up, atau bahkan "proyek siluman" jika tidak dikawal sejak dini.

“Kami ingin dokumen DED, peta lokasi, progres lelang, semua harus terbuka. Rakyat bukan lagi penonton di panggung anggaran!” tukas anggota Komisi III lainnya.

Sorotan semakin panas ketika Komisi III menyinggung minimnya dampak program terhadap masyarakat akar rumput.

“Jangan hanya bagus di RPJMD dan paparan PowerPoint, tapi realita di lapangan jalan lingkungan masih becek, warga mandi di sungai, dan rumah roboh tidak tersentuh bantuan.”

Dengan bahasa lugas, DPRD menegaskan bahwa perubahan APBD tidak boleh jadi panggung kosmetik birokrasi. Kenaikan anggaran harus berbanding lurus dengan peningkatan kualitas hidup rakyat, bukan sekadar angka untuk dicairkan.

Komisi III kini siap menyisir detail per detail, karena mereka sadar: jika tak diawasi ketat, anggaran yang melonjak bisa berujung bencana fiskal dan kekecewaan rakyat.

Dalam Rapat Badan Anggaran (BANGGAR) DPRD Kabupaten Mojokerto yang digelar di Ruang Graha Whicesa pada Rabu, 20 Agustus 2025, berlangsung panas. Sejumlah anggota dewan mencecar perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait lonjakan program dan besarnya alokasi anggaran yang tercantum dalam Rancangan Perubahan APBD Tahun 2025.

Tiga OPD hadir dalam rapat BANGGAR hari itu:

• Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan (DPRKP2)

• Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR)

• Dinas Pendidikan

Fokus sorotan utama datang dari rencana DPRKP2 yang menargetkan program bedah rumah sebanyak 6.190 unit di sisa tahun anggaran 2025.

"Ini jumlah yang sangat besar. Apakah realistis?  Bagaimana kesiapan tenaga, verifikasi data penerima, dan kontrol pelaksanaannya di lapangan?" tanya salah satu anggota Banggar dengan nada tajam.

Tim Banggar menilai target tersebut bisa menjadi "bom waktu" jika tidak direncanakan matang dan hanya menjadi ajang pencitraan politik semata.

Infrastruktur & Sekolah Rusak Jadi Sorotan Lanjutan

Tak hanya soal rumah, OPD lain pun ikut “dibedah” habis-habisan. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) disorot karena banyaknya laporan kerusakan jalan lingkungan, jalan desa, hingga jembatan di berbagai kecamatan yang tak kunjung mendapat penanganan.

"Jalan rusak itu bukan hanya gangguan mobilitas, tapi juga harga diri warga desa. Jangan biarkan rakyat jalan di atas lumpur, sementara anggaran di atas kertas mengkilap," tegas seorang anggota Banggar lainnya.

Sementara itu, Dinas Pendidikan juga kena sorot tajam. Banyak sekolah dasar dan menengah di Kabupaten Mojokerto yang gedungnya rusak, bahkan membahayakan keselamatan siswa dan guru. Namun rehabilitasi masih minim disentuh, padahal masuk dalam urusan pelayanan dasar.

“Anak-anak kita sekolah di bangunan reyot, plafon jebol, toilet rusak. Tapi anggaran rehab malah lamban direalisasikan. Ini ironis!” sentil anggota Banggar.

Komitmen dan Kesiapan OPD Dipertanyakan

Rapat Banggar kali ini menjadi ajang pembuktian bagi OPD, bukan sekadar formalitas. Dewan secara tegas meminta masing-masing OPD menyampaikan rencana kerja yang terukur, realistis, dan punya dampak langsung ke masyarakat.

“Jangan asal ajukan angka besar, tapi ujungnya gagal serap. Waktu kita tinggal sedikit. Ini bukan musim janji manis,” ucap pimpinan rapat dengan nada tegas.

Rapat Banggar hari itu ditutup dengan catatan keras: setiap rupiah dalam APBD harus punya arah yang jelas dan menyentuh kebutuhan riil masyarakat. Bukan sekadar proyek asal jadi menjelang tutup tahun.

Sementara Sekertaris OPD DPRKP2, Ricki Suwignyo ketika akan dikonfirmasi usai rapat BANGGAR malah menghilang lewat pintu belakang.