MOJOKERTO — Kota Mojokerto kembali memanas. Di tengah semangat HUT RI ke-80, publik dikejutkan oleh mutasi besar-besaran 11 pejabat Pemkot Mojokerto. Namun, di balik pelantikan pejabat baru oleh Wali Kota Ika Puspitasari, tersisa jejak banyaknya kursi strategis yang dibiarkan kosong.

Fakta ini menimbulkan tanda tanya besar:

Apakah ini strategi politik, lemahnya manajemen SDM, atau justru ada “pola loyalitas” di balik distribusi jabatan basah di Pemkot Mojokerto?

Fakta Mengejutkan: OPD Strategis Tanpa Komandan

Hasil penelusuran Detak Inspiratif Investigasi Team menemukan setidaknya 7 OPD penting kini tanpa pimpinan definitif. Beberapa di antaranya kosong karena mutasi mendadak, sementara lainnya akibat kepala OPD meninggal dunia.

Daftar OPD Kosong Pasca Mutasi:

Sekretariat DPRD Kota Mojokerto → Kepala lama Novi Raharjo digeser ke OPD Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian.

Dinas PUPR PERAKIM → Kepala OPD lama Muraji dipindah ke BKPSDM.

Kepala OPD Dinas Kesehatan → dr. Farida Mariana digeser jadi Asisten Administrasi Umum Sekda.

Posisi Asisten II Sekda → Kosong usai Abdurrahman Tuwo dipindah ke Kepala OPD Arsip dan Perpustakaan.

OPD Dinas Satpol PP → Kosong karena kepala OPD meninggal dunia.

OPD Dinas Perhubungan (Dishub) → Masih belum ada kepala definitif.

Staf Ahli Wali Kota → Kosong akibat meninggal dunia.

Total ada 7 kursi basah yang kini dikendalikan Pelaksana Tugas (Plt). Publik menilai pola ini janggal karena OPD strategis justru dipimpin pejabat sementara.

Dugaan Pola Loyalis dan Jabatan Basah

Dari hasil investigasi kami, OPD yang dibiarkan kosong justru memiliki alokasi anggaran lumayan jumbo dan potensi “basah” habis hujan - hujanan sihhh 😀. DPUPR PERAKIM, Dinas Kesehatan, dan Dishub termasuk OPD dengan pagu anggaran ratusan miliar rupiah setiap tahun.

Seorang sumber internal Pemkot Mojokerto, yang minta namanya dirahasiakan, menyebutkan:

“Pejabat definitif sengaja ditunda, supaya Plt yang loyal bisa lebih mudah diarahkan. Semua keputusan tetap terkendali di ring satu.”

Konflik di Balik Mutasi dan OPD Kosong

Fenomena ini memunculkan tiga pertanyaan besar:

1. Apakah SDM di Pemkot Mojokerto benar-benar terbatas sehingga banyak kursi dibiarkan kosong?

2. Apakah ini bagian dari politik loyalitas menjelang tahun anggaran baru?

3. Siapa sebenarnya yang paling diuntungkan dari pola Plt permanen ini?

 Reaksi DPRD Kota Mojokerto

Anggota DPRD Kota Mojokerto, membenarkan adanya kejanggalan:

 “Kami akan memanggil BKPSDM dan Wali Kota untuk klarifikasi. Publik berhak tahu alasan OPD strategis dibiarkan kosong, sementara beban pelayanan masyarakat terus meningkat.”

Fenomena OPD kosong ini menambah daftar panjang gejolak Pemkot Mojokerto. Sebelumnya, publik juga dikejutkan oleh:

Kasus TPK Pembangunan Pujasera Kapal Majapahit TBM Rp 2,5 miliar → 7 tersangka, 6 ditahan, 1 buron (DPO).

Kenaikan PBB P2 hingga 300% → memicu protes warga dan mahasiswa Mojokerto.

Program pencitraan mahal → termasuk konser artis ibu kota yang dituding menguras APBD.

 “Kursi-kursi kosong ini bukan sekadar administrasi, tapi jantung kekuasaan. Publik akan terus memantau, menelisik aliran anggaran, dan membuka siapa yang paling diuntungkan dari pola loyalitas dan Plt permanen ini.”