Selain kejadian OTT yang menjerat Wali Kota Madiun Maidi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga mengonfirmasi operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, yang menyeret Bupati Pati, Sudewo (SDW) sebagai salah satu pihak yang diamankan dalam operasi tersebut.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyampaikan kepada wartawan bahwa benar Bupati Pati Sudewo ikut terjaring OTT KPK hari ini.

Hingga malam ini, Sudewo sedang menjalani pemeriksaan intensif oleh tim KPK di Polres Kudus, Jawa Tengah sebelum proses lebih lanjut di Gedung Merah Putih KPK Jakarta.

Belum ada perincian resmi dari KPK mengenai perkara yang sedang didalami serta status hukum Sudewo dan pihak-pihak lain yang ditangkap dalam OTT tersebut.

OTT di Pati merupakan operasi ketiga yang dilakukan KPK pada 19 Januari 2026 selain kasus di Madiun, menggambarkan gelombang penindakan korupsi yang terjadi bersamaan di beberapa daerah tadi sore.

Pemeriksaan awal: Polres Kudus.
Status: Sedang diperiksa intensif, menunggu pengumuman status hukum dalam 1×24 jam sesuai prosedur KUHAP.

Informasi yang beredar juga menyebut bahwa beberapa perangkat daerah lain turut diamankan KPK di Pati, namun detailnya belum dirilis oleh lembaga antirasuah.

Jejak Kasus Gratifikasi & DJKA Semarang

Sebelum menjabat Bupati Pati, Sudewo pernah menjadi Anggota DPR RI dua periode (2009–2013 dan 2019–2024), wakil rakyat dari Partai Gerindra. Dalam periode terakhirnya sebagai legislator, namanya disebut oleh KPK sebagai salah satu pihak yang diduga menerima aliran dana terkait proyek pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kemenhub. KPK bahkan membuka peluang memanggilnya sebagai saksi dalam kasus itu karena keterkaitan aliran dana tersebut.

KPK menegaskan bahwa pengembalian uang oleh Sudewo dalam kasus DJKA tidak menghapus aspek pidana, artinya masih ada unsur hukum yang terus diperiksa.

Agustus 2025 — Banjir Kebijakan dan Revolusi Pati

Bulan Agustus 2025 menjadi titik ketegangan politik dan sosial di Pati. Pemerintahannya, di bawah Sudewo, memutuskan menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) hingga 250%, sebuah langkah yang segera memicu gelombang protes rakyat besar-besaran di alun-alun Pati, yang dikenal sebagai Revolusi Masyarakat Pati (10–13 Agustus 2025). Protes ini melibatkan puluhan ribu massa yang menolak keputusan tersebut, sekaligus menuntut pencabutan kebijakan dan bahkan mundurnya Sudewo dari jabatan bupati.

Awalnya Sudewo mempertahankan kebijakan kenaikan ini, bahkan sempat berkata akan menerima demonstrasi besar termasuk “5.000 atau 50.000 orang.” Namun setelah gelombang protes yang masif, kebijakan kenaikan PBB diputuskan dibatalkan dan dikembalikan ke tarif sebelumnya, dengan janji pengembalian selisih pembayaran kepada wajib pajak.

Demonstrasi tidak hanya memprotes kenaikan PBB, tetapi juga menuntut pembatalan kebijakan lain serta respons terhadap gaya kepemimpinan yang dinilai arogan dan tidak sensitif terhadap aspirasi rakyat.

Pilkada Serentak Kabupaten Pati 2024 — Koalisi dan Kemenangan

Dalam Pilkada Serentak Kabupaten Pati 2024 yang digelar 27 November 2024, pasangan Sudewo – Risma Ardhi Chandra berhasil memenangkan kursi Bupati dan Wakil Bupati Pati periode 2025–2030.

Parpol Pengusung:
Pasangan ini diusung oleh beberapa parpol besar, di antaranya: Gerindra, PKB, NasDem
Selain itu dalam pendaftaran awal mereka juga mendapat dukungan kampanye dari parpol lain di luar tiga pengusung utama saat pendaftaran ke KPU.

Hasil Suara:

Sudewo – Risma Ardhi Chandra: 419.684 suara (~53,53 %)

Pesaing terdekat: ~335.318 suara (~42,77 %)

Kandidat lain: ~3,69 %

Mayoritas suara ini menunjukkan kemenangan yang cukup kuat di tengah kompetisi ketat, dengan margin di atas pesaing utama.

PATI: TANAH DARAH PEJUANG, YANG TIDAK MUDAH TUNDUK

Kabupaten Pati bukan sekadar wilayah administratif di pesisir utara Jawa.
Ia adalah tanah sejarah, tanah pelabuhan, dan tanah perlawanan.

Sejak jauh sebelum republik ini lahir, Pati sudah akrab dengan kata melawan.

JEJAK MAJAPAHIT & MATARAM: PATI SEBAGAI WILAYAH STRATEGIS

Dalam lintasan sejarah Jawa:

• Pati berada di jalur strategis pesisir utara (Pantura)

• Menjadi simpul penting antara pedalaman Mataram dan jalur laut Majapahit

• Wilayah Juwono (Juwana) dikenal sebagai dermaga dan pelabuhan tua
  tempat perdagangan, pergerakan orang, gagasan, dan jika perlu perlawanan

Pelabuhan Juwono bukan hanya tempat bongkar muat barang,
tapi juga tempat keluar-masuk ide dan keberanian.

Di masa kerajaan, daerah pelabuhan selalu melahirkan dua hal:

Kesadaran dagang & Kesadaran merdeka

MASA KOLONIAL: PATI DAN TRADISI MEMBANGKANG

Ketika kolonialisme datang, Pati tidak langsung tunduk.
Di wilayah inilah lahir perlawanan kultural paling sunyi tapi paling keras:
Gerakan Kaum Samin.

KAUM SAMIN: PERLAWANAN TANPA SENJATA

Kaum Samin dipimpin oleh Samin Surosentiko bukan pemberontak bersenjata.
Mereka melawan dengan:

• menolak pajak,

• menolak kerja paksa,

• menolak tunduk pada hukum kolonial yang tidak adil.

Filosofinya sederhana tapi berbahaya bagi penjajah:

“Tanah, air, dan hutan bukan milik pemerintah kolonial.”

Bagi Belanda, Kaum Samin adalah masalah besar.
Karena mereka tak bisa diprovokasi,
tak bisa ditakuti,
dan tak bisa dibeli.

Perlawanan semacam ini tidak mati.
Ia menurun sebagai watak.

DARAH SAMIN, DARAH PESISIR

Itulah sebabnya:

• rakyat Pati sensitif pada pajak yang tidak adil,

• cepat bereaksi pada arogansi kekuasaan,

• dan tidak pernah benar-benar takut pada ancaman penguasa.

Revolusi Pati Agustus 2025 ketika rakyat bangkit menolak kenaikan PBB 250% bukan peristiwa dadakan.
Itu adalah ingatan kolektif yang bangkit kembali.

Ketika rakyat ditantang untuk turun ke jalan,
mereka tidak menganggapnya provokasi.
Mereka menganggapnya panggilan sejarah.

PATI DAN KEKUASAAN: HUBUNGAN YANG SELALU TEGANG

Di tanah seperti Pati:

• kekuasaan yang lembut akan dihormati,

• kekuasaan yang adil akan dijaga,

• tapi kekuasaan yang arogan akan dilawan.

Karena rakyat Pati belajar sejak lama:

penguasa datang dan pergi,
tapi tanah dan martabat tetap tinggal.

OTT KPK, kebijakan pajak yang melukai, dan sejarah perlawanan
bukanlah tiga cerita terpisah.

Mereka adalah satu garis lurus:

dari pelabuhan Juwono, ke ajaran Kaum Samin, hingga rakyat yang turun ke jalan di abad ke-21.