Program Makan Bergizi Gratis yang digadang sebagai investasi masa depan bangsa berubah menjadi mimpi buruk di Mojokerto. Ratusan anak mengalami keracunan massal. Pemerintah daerah bergerak cepat. Operasional SPPG dihentikan. Tapi pertanyaan besarnya belum terjawab: apa yang salah dalam sistem?

Hujan gerimis turun perlahan di halaman rumah sakit, Sabtu malam, 10 Januari 2026. Di balik pintu ruang perawatan, deretan ranjang anak-anak terisi tubuh-tubuh kecil yang menggigil, lemas, dan muntah. Mereka bukan korban wabah, bukan pula bencana alam. Mereka adalah santri dan pelajar korban dari makanan yang seharusnya menyehatkan mereka.

Beberapa jam sebelumnya, ribuan porsi Makan Bergizi Gratis (MBG) dibagikan ke sekolah-sekolah dan pondok pesantren di Mojokerto. Program nasional unggulan itu dijalankan seperti biasa: dapur memasak, makanan dikemas, lalu didistribusikan. Tak ada sirene. Tak ada peringatan. Hingga satu per satu anak jatuh sakit.

Jumlah korban melonjak cepat. Dari belasan menjadi puluhan. Lalu ratusan. Ambulans bolak-balik. Posko darurat dibuka. Pemerintah Kabupaten Mojokerto bergerak. Bupati dan Wakil Bupati datang langsung ke lokasi perawatan. Negara akhirnya hadir ketika tubuh anak-anak sudah terlanjur tumbang.

Penyebab sementara mengarah pada menu MBG yang diproduksi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) mitra program. Operasionalnya dihentikan sementara. Penyelidikan dimulai. Namun kasus ini menyisakan persoalan lebih besar dari sekadar satu dapur atau satu penyedia jasa.

Kasus Mojokerto membuka tabir rapuhnya rantai pengaman pangan dalam program skala nasional. Dari dapur produksi, standar higiene, waktu distribusi, hingga pengawasan di lapangan di titik mana sistem negara gagal melindungi anak-anaknya?

"Penanganan medis boleh selesai, tetapi evaluasi sistem tidak boleh pulang lebih dulu.

“Makan Bergizi, Tapi Keracunan: Negara Sedang Diuji.”

152 Anak Jadi Korban Keracunan Makanan Program MBG

Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Kabupaten Mojokerto yang dipimpin langsung Bupati Mojokerto Muhammad AlBarra akhirnya turun ke lokasi perawatan anak-anak korban dugaan keracunan makanan program Makan Bergizi Gratis (MBG), Sabtu malam (10/1/2026). Meski diguyur gerimis, rombongan bupati mendatangi posko penanganan dan rumah sakit untuk memberikan dukungan moril kepada para korban dan orang tua yang menunggu di ruang perawatan.

Bupati AlBarra hadir bersama Wakil Bupati Mojokerto Muhammad Rizal Octavian, didampingi Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto Dyan Anggraeni Sulistyowati, Komandan Kodim 0815/Mojokerto Letkol Inf Abi Swanjoyo, serta unsur kepolisian.

Peninjauan dilakukan untuk memastikan penanganan medis berjalan maksimal dan koordinasi lintas instansi berjalan efektif menyusul lonjakan jumlah korban keracunan yang terjadi sejak Jumat (9/1/2026).

Berdasarkan data sementara yang diverifikasi lintas instansi, jumlah korban keracunan tercatat sebanyak 152 anak, seluruhnya pelajar dan santri.

Rincian penanganan:

• 92 anak mendapat penanganan awal di lokasi terpusat (Pondok An-Nur),

• 15 anak dirujuk ke RSUD Prof. dr. Soekandar Mojosari untuk perawatan lanjutan,

• Sisanya ditangani di fasilitas layanan kesehatan lainnya.

Sebagian besar korban sebelumnya mengalami mual, muntah, pusing, dan lemas usai mengonsumsi menu MBG yang disalurkan pada Jumat siang.

Sekolah dan Pesantren Terdampak

Peristiwa ini dilaporkan berdampak pada 7 sekolah dan 1 pondok pesantren, antara lain:

• SMP/MTs dan SMA/MA Pondok Pesantren Al Hidayah (Desa Wonodadi),

• MTs dan MA Ponpes Maahad Annur (Desa Singowangi),

• SMPN 2 Kutorejo,
  serta sejumlah sekolah lain di wilayah Kecamatan Kutorejo.

SPPG Dihentikan Sementara

Sebagai langkah cepat, Pemerintah Kabupaten Mojokerto menghentikan sementara operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang diduga terkait kasus tersebut untuk kepentingan penyelidikan.

Penyelidikan sementara mengarah pada SPPG Yayasan Bina Bangsa Semarang 03, yang berlokasi di Dusun Rejeni, Desa Wonodadi, Kecamatan Kutorejo.
SPPG tersebut diketahui menyalurkan 2.679 porsi MBG ke 20 sekolah pada hari kejadian.

Bupati Mojokerto Muhammad AlBarra menegaskan pemerintah daerah menjamin penanganan korban secara penuh.

“Bapak dan Ibu tidak perlu cemas dan tidak perlu memikirkan biaya. Semua biaya perawatan anak-anak akan ditanggung oleh Pemerintah Kabupaten Mojokerto. Jika setelah pulang masih ada gejala, segera dibawa kembali ke rumah sakit,” ujar AlBarra kepada orang tua wali murid dan wali santri.

Sementara itu, Dandim 0815/Mojokerto Letkol Inf Abi Swanjoyo menyampaikan jumlah korban masih terus diverifikasi lintas instansi.

“Data sementara yang kami terima ada 152 anak. Sebagian ditangani di lokasi, dan sekitar 15 dirujuk ke RSUD Prof. dr. Soekandar. Data ini masih kami cocokkan bersama kepolisian,” ujarnya.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto Dyan Anggrahini Sulistyowati memastikan seluruh korban telah tertangani.

“Penanganan dipusatkan di beberapa titik layanan kesehatan untuk memudahkan pemantauan. Insyaallah seluruh korban sudah tertangani,” jelasnya.

Pemerintah Kabupaten Mojokerto menyatakan akan melakukan evaluasi menyeluruh agar kejadian serupa tidak terulang. Hingga kini, hasil pemeriksaan laboratorium dan penyelidikan kepolisian terkait penyebab pasti keracunan masih berlangsung.

Kasus ini menjadi perhatian serius karena melibatkan anak-anak di bawah usia 17 tahun dan berdampak lintas sekolah serta pesantren. Langkah penghentian sementara SPPG dan kehadiran langsung Forpimda menandai fase baru penanganan krisis, sembari menunggu hasil investigasi resmi.

EDITORIAL 

Negara Datang, Evaluasi Jangan Pulang

Negara akhirnya datang ketika ambulans meraung-raung silih berganti, membawa anak-anak bangsa yang terkapar bukan karena perang, bukan karena bencana alam, melainkan karena makanan yang seharusnya menyehatkan mereka. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) ikon keberpihakan negara pada generasi masa depan mendadak berubah menjadi alarm keras tentang rapuhnya sistem pengawasan di daerah.

Di Mojokerto, ratusan santri dan santriwati usia SMP, anak-anak di bawah 17 tahun, menjadi korban dugaan keracunan massal. Angka yang semula belasan, berkembang cepat hingga ratusan. Ini bukan lagi “insiden”, ini kejadian luar biasa (KLB) yang menuntut kehadiran negara bukan hanya secara simbolik, tetapi substantif.

“ Negara tidak cukup hanya datang, negara harus tinggal, mengawal, dan mengevaluasi sampai tuntas.”

MBG adalah program pusat. Maka ketika terjadi kegagalan serius di lapangan, evaluasi tidak boleh berhenti di RSUD dan Puskesmas. Penanganan medis penting, tapi akar masalahnya ada di rantai produksi pangan, distribusi, dan pengawasan. Di sinilah tanggung jawab negara diuji.

Publik berhak bertanya:

• Siapa yang memastikan makanan aman sebelum dibagikan?

• Apakah SOP keamanan pangan dijalankan atau hanya tertulis di kertas?

• Apakah SPPG berfungsi sebagai penjamin mutu, atau sekadar operator distribusi?

Anak-anak ini bukan angka statistik. Mereka adalah aset nasional, agen perubahan masa depan. Ketika mereka jatuh sakit akibat kelalaian sistem, maka yang sakit bukan hanya tubuh mereka, tetapi wibawa negara.

Negara harus hadir lebih lama dari sekadar kunjungan.
Negara harus berani membongkar sistem, bukan menutup kasus dengan narasi normatif.
Dan negara wajib memastikan: kejadian serupa tidak pernah terulang, di Mojokerto maupun di seluruh Indonesia.

Sebaran Pasien Dugaan Keracunan MBG

Darurat Anak Bangsa: Sebaran Pasien Keracunan MBG Mojokerto

• Total pasien: 152 anak (update malam)

• Mayoritas: Santri & Santriwati Ponpes Al Hidayah, Singowangi, Kutorejo

• Usia: ±12–15 tahun (setingkat SMP)

• Lokasi perawatan:

• RSUD Prof. dr. Soekandar Mojosar, RSI Sakinah Sooko 

• Puskesmas wilayah Kutorejo, Gondang, Pacet 

• Timeline:

• Pagi: 19 anak

• Siang–Sore: melonjak 152 anak

• Malam: ambulans hilir mudik

Distribusi MBG – 2.679 Porsi

 2.679 Porsi MBG: Dari Dapur ke Meja Makan

1. Produksi Dapur MBG

2. Pengemasan

3. Distribusi

4. Konsumsi oleh Santri

Titik rawan kontaminasi

Waktu masak vs waktu distribusi

Penyimpanan & suhu makanan

SPPG & SOP Keamanan Pangan MBG

SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi)

• Legalitas & akreditasi SPPG Bina Bangsa

• Pengawasan harian: ada/tidak

• Standar dapur & higiene pekerja

• Rantai komando: bertanggung jawab ke siapa?

Apakah SPPG berfungsi sebagai quality control aktif atau hanya penyalur?

SOP Keamanan Pangan

Audit lapangan:

• Uji bahan baku (sebelum dimasak)

• Proses masak (suhu & waktu)

• Penyimpanan (holding time)

• Distribusi (jarak & durasi)

• Dokumentasi & checklist harian

Temuan krusial (sementara):

• SOP ada, implementasi dipertanyakan

• Tidak ada keterangan resmi real-time

• Hasil lab & polisi belum diumumkan