Di hamparan sawah Mojokerto, teknologi mulai menuruni langit. Empat unit drone sprayer pertanian mendarat di tangan kelompok tani. Bukan sekadar alat, melainkan simbol janji negara, pertanian harus maju, petani harus berdaulat.

Bantuan bernilai ± Rp1,06 miliar dari Kementerian Pertanian RI ini disalurkan melalui Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP). Tujuannya tegas, menekan ongkos produksi, mempercepat kerja tani, dan meningkatkan hasil panen.

Namun di republik yang kenyang oleh seremoni, pertanyaan lama selalu relevan, apakah teknologi benar-benar bekerja untuk petani, atau berhenti di baliho dan foto?

Empat Poktan penerima tersebar di beberapa kecamatan Mojoanyar, Dawarblandong, dan Trowulan. Satu kelompok bahkan dilengkapi genset sebagai penopang operasional.

Di atas kertas, drone mampu menyemprot hingga 20 hektare per hari, mengurangi paparan pestisida, dan memotong biaya tenaga kerja.
Di lapangan, keberhasilan ditentukan oleh manajemen kelompok, keterbukaan, dan pengawasan.

BANTUAN BISA MANGKRAK

Investigasi Detak Inspiratif mencatat lima titik rawan klasik program alat pertanian berteknologi tinggi:

1. Operator terbatas
   Drone canggih tanpa pelatihan hanya akan tersimpan di gudang.

2. Monopoli elite Poktan
   Alat dikuasai segelintir orang, anggota lain menonton.

3. Biaya sewa tak transparan
   Petani kecil justru tetap menanggung beban mahal.

4. Perawatan & suku cadang
   Rusak sedikit, alat berhenti total.

5. Minim evaluasi pasca-serah-terima
   Negara hadir di awal, lalu menghilang.

Ukuran sukses bukan jumlah drone, melainkan:

Apakah biaya semprot turun?. Apakah hasil panen naik?. Apakah seluruh anggota Poktan mendapat akses adil?

Tanpa indikator ini, drone hanya akan menjadi monumen modernisasi palsu.

PERAN DAERAH JANGAN JADI PENONTON

Pemerintah daerah dan Dinas Pertanian tidak boleh berhenti pada distribusi.
Pengawasan, pendampingan, dan audit pemanfaatan harus berjalan.

Teknologi tanpa kontrol hanya memindahkan masalah lama ke bentuk baru.

Drone bisa terbang setinggi langit Mojokerto.
Tapi keadilan pangan tak boleh tertinggal di tanah sawah.

Negara telah memberi alat.
Kini publik berhak menagih hasil.