MOJOKERTO – Di atas kertas, ia tampak seperti kebijakan mulia. Namun di balik diksi birokrasi yang kaku, tersimpan sebuah ironi yang menyayat hati. Dokumen bernomor 000.4.3.2/065/417.101.2/2026 yang diterbitkan Sekretariat Daerah Kota Mojokerto pada 12 Januari 2026 menjadi bukti otentik bagaimana "ikat pinggang" rakyat ditarik paksa, sementara perut kekuasaan makin buncit.

Data Berbicara ~ Vonis Mati untuk Aspirasi

Jangan terkecoh oleh kata "Pemberitahuan". Dalam poin nomor 1 dan 2 surat tersebut, pemerintah secara eksplisit melakukan pemangkasan alias "efisiensi" terhadap hibah yang diusulkan melalui Pokok-Pokok Pikiran (POKIR) DPRD.

Data yang kontras;

Vonis Tunda ~ Lembaga keagamaan dan kemasyarakatan yang sudah "ngos-ngosan" mengurus administrasi sejak Desk Verifikasi 30 Oktober 2025 di Pendopo Sabha Mandala Tama, kini dipaksa gigit jari.

Jurang 2027 ~ Melalui poin 3, pemerintah secara halus "mengusir" usulan rakyat ke tahun anggaran 2027. Artinya, ada kekosongan bantuan selama setahun penuh bagi mereka yang tak punya "jalur khusus" ke lingkaran eksekutif.

Paradoks Anggaran ~ Di saat hibah rakyat dipangkas, Pendapatan Asli Daerah (PAD) justru digenjot melalui kenaikan PBB dan retribusi sampah. Rakyat dipaksa menyetor lebih banyak, tapi mendapat fasilitas yang makin menyusut.

Pesta Artis vs Doa Rakyat

Diksi Pasal 4 Ayat (2) dalam Perwali No. 1 Tahun 2022 dijadikan tameng "Hibah diberikan sesuai kemampuan keuangan daerah." Kalimat ini seolah menegaskan bahwa kas daerah sedang kritis. Namun, benarkah demikian?

Jika kas daerah sedang "sakit", mengapa panggung-panggung hiburan dengan artis ibu kota yang tarifnya ratusan juta rupiah masih bisa berdiri tegak di tahun 2025? Mengapa mubaligh papan atas didatangkan dengan biaya fantastis demi sekadar seremoni? Dan yang paling menyesakkan: Mengapa ada anggaran untuk plesiran birokrasi hingga ke Negeri Sakura, Jepang, di saat proposal perbaikan mushola dan bantuan UMKM diendapkan hingga 2027?

Sikut-Sikutan di Gedung Dewan

Di gedung wakil rakyat, suasananya persis seperti yang digambarkan dalam dialektika politik lapangan: "Bras-Bres-Ratakan!" Anggota dewan yang seharusnya menjadi "penjaga anggaran"  kini tampak seperti pesakitan yang tak berdaya. Sebagian besar disinyalir sudah "diberdayakan" oleh kenyamanan tunjangan dan gaji yang utuh.

Sikap sikut-sikutan antar-fraksi membuat mereka gagal bersatu melawan hegemoni eksekutif. Mereka lebih sibuk menyelamatkan diri masing-masing daripada memprotes mengapa hibah POKIR mereka "dikepras" habis, sementara biaya operasional perjalanan dinas dan pencitraan Wali Kota tetap melenggang tanpa koreksi.

Efisiensi atau Diskriminasi?

Laporan ini menemukan pola yang jelas. Efisiensi adalah kata sandi untuk diskriminasi. Hibah jalur legislatif (rakyat) disunat, sementara "pintu belakang" eksekutif tetap terbuka lebar untuk agenda pencitraan.

Kota Mojokerto hari ini adalah sebuah panggung di mana rakyat membayar tiket semakin mahal (pajak naik), tapi hanya boleh menonton pejabatnya berpesta dari jauh.

EFISIENSI ALA KOTA MOJOKERTO: MAHALNYA PENCITRAAN, MURAHNYA HARAPAN RAKYAT

​"BEBAN RAKYAT & PENGHEMATAN ASPIRASI"

Pajak & Retribusi Mencekik:

PBB: Kenaikan [300 %]

Retribusi Sampah: Kenaikan [30 %]

DAMPAK: Setiap sendok nasi terasa lebih mahal.

Hibah POKIR: Dipangkas, Disuntik Mati Sementara!

Tahun Anggaran 2026: EFISIENSI TOTAL (Melalui Surat No. 000.4.3.2/065/417.101.2/2026)

Lembaga Terdampak: Ratusan (Lembaga Keagamaan, Kemasyarakatan)

SOLUSI DARI PEMDA: Mohon bersabar, coba lagi di TAHUN 2027 via SIPD-RI. (Poin 3 Surat)

DAMPAK: Mushola bocor? UMKM sekarat? Sabar saja, ini ujian.

Fungsi DPRD: Tumpul!

Pengawasan: NIHIL (Terhadap kebijakan Wali Kota)

Suara Aspirasi: SENYAP (Terhadap kenaikan pajak dan pemangkasan hibah)

DAMPAK: Rakyat tak punya wakil, kecuali saat kampanye.

"PESTA PENGUASA & PENCITRAAN TAK TERBATAS"

​Anggaran Hiburan & Pencitraan:

Artis Ibu Kota (2025): [ “Jutaan hingga Ratusan Juta Rupiah"]

Mubaligh Nasional/Luar Kota (2025):  ["Puluhan hingga Ratusan Juta Rupiah"]

DAMPAK: Panggung mewah, rating naik, citra cerah.

Perjalanan & Manuver Jabatan:

Mutasi Pejabat (Des 2025): Pelantikan di MAGELANG Tidar, Jawa Tengah (Di luar wilayah administrasi, biaya transportasi & akomodasi pejabat)

Wali Kota ke Jepang (Sekarang): [" Biaya Penerbangan, Akomodasi, Delegasi "Ratusan Juta Rupiah"]

DAMPAK: Jauh di mata, dekat di hati (para kroni).

Kendali Eksekutif: Tak Terbantahkan!

Kebijakan: Mutlak di tangan Wali Kota.

Anggaran: Pintu kran dikunci Eksekutif (TAPD).

DAMPAK: Pemerintahan satu komando: Komando dari atas.

"Kita efisien untuk rakyat, agar mereka bisa melihat betapa efisiennya kita berpesta." ~Oknum Pejabat 

​Mungkinkah Efisiensi Itu Hanya Sekadar Kamuflase untuk Membiayai Gaya Hidup dan Ambisi Politik Penguasa? Rakyat Kota Mojokerto Berhak Menilai.

SURAT TERBUKA UNTUK WALIKOTA 

​KEPADA YTH. WALI KOTA MOJOKERTO TERHORMAT

​IBu Wali Kota yang Budiman,

Salam hangat dari Kota Mojokerto, kota yang kini terasa sedikit lebih "kaya" berkat tangan dingin ibu. Izinkan kami, warga-warga biasa yang kini merasa menjadi "keluarga besar PBB dan Sampah", menyampaikan secuil kerinduan di tengah gemerlap Negeri Sakura Tokyo.

​Kami mendengar, perjalanan ibu ke Jepang sungguh syahdu. Pemandangan gunung Fuji, sakura yang mekar, mungkin juga teknologi canggih yang membuat mata terbelalak. Sungguh, kami ikut bahagia, bu. Terbayang betapa mulianya misi ibu membawa inspirasi pembangunan dari sana, di tengah-tengah perjuangan kami di sini.

​Oh, ya, bu. Ada kabar gembira yang mungkin luput dari perhatian ibu di tengah kesibukan menikmati sushi dan kereta cepat. Terima kasih atas kado awal tahun berupa kenaikan PBB dan retribusi sampah! Sungguh, ini adalah "insentif" luar biasa bagi kami untuk lebih giat bekerja, lebih giat lagi mengais rezeki, demi menyetor lebih banyak ke kas daerah. Betapa mulianya ibu, telah "mendidik" kami untuk lebih berbakti kepada negara, bahkan saat perut kami keroncongan kadang dangdutan.

​Kami juga telah menerima Surat Sakti dari Sekretariat Daerah Bapak, bernomor 000.4.3.2/065/417.101.2/2026. Isinya sangat menyejukkan hati, bu. Kami mengerti, daerah sedang "efisien". Jadi, kalau proposal perbaikan mushola, bantuan UMKM, atau kegiatan sosial kemasyarakatan kami harus ditunda hingga 2027 dan disalurkan via SIPD-RI, kami paham. Ini demi kebaikan bersama. Demi anggaran daerah yang katanya sedang "kritis", meski panggung artis dan tiket pesawat ke luar negeri selalu tersedia.

​Kami hanya sedikit bingung, bu. Kalau kas daerah sedang sangat "efisien", mengapa di tahun 2025 lalu kami masih bisa menikmati konser artis ibu kota dan ceramah mubaligh mahal? Apakah hiburan dan pencitraan itu adalah "prioritas wajib" yang tidak bisa di-"efisienkan" seperti nasib POKIR dewan? Atau jangan-jangan, kami harus membayar PBB dan retribusi sampah lebih mahal agar ibu dan rombongan bisa lebih sering menikmati indahnya pemandangan di Negeri Orang?

​Ibu Wali Kota yang Terhormat, kami tahu ibu di Jepang sedang memikirkan Kota Mojokerto. Kami percaya, dari sana ibu bisa melihat dengan jelas bagaimana rakyat ibu berjuang. Kami menunggu ibu. Bukan untuk menanyakan hasil kunjungan, tapi untuk bertanya: "Apakah kami ini rakyat ibu, atau hanya ATM berjalan untuk membiayai pesta dan perjalanan ibu?"

​Semoga ibu sehat selalu dan segera pulang. Kami rindu, bu. Rindu kejelasan.

​Hormat kami,

Keluarga Besar Sampah & PBB Kota Mojokerto yang Taat Bayar Pajak.