Kursi Kosong, Tanah Mojosari, dan Pertaruhan Masa Depan Bumi Majapahit

Sabtu siang, 14 Maret 2026.

Matahari menggantung tepat di atas langit Kabupaten Mojokerto. Panasnya menekan halaman gedung parlemen daerah di Graha Whicesa. Di dalam ruang sidang, rapat paripurna tetap dimulai.

Namun pemandangan yang terlihat dari deretan kursi anggota dewan membuat suasana terasa ganjil.

Banyak kursi kosong.

Dari 50 anggota DPRD, sekitar 20 kursi tidak terisi. Bahkan kursi pimpinan parlemen milik Ketua DPRD Aini Zuroh juga tampak tanpa penghuni.

Sidang tetap berjalan.

Pimpinan rapat diambil alih oleh wakil pimpinan dewan Khoirul Amin dari Fraksi Partai NASDEM.

Agenda yang dibahas bukan perkara kecil.

Pemindahan ibu kota Kabupaten Mojokerto dari wilayah Kota Mojokerto menuju kawasan Mojosari.

Sebuah keputusan yang berpotensi mengubah peta pemerintahan dan ekonomi daerah untuk puluhan tahun ke depan.

Sidang itu akhirnya menghasilkan satu keputusan penting.

Persetujuan.

KEPUTUSAN BESAR DI TENGAH KURSI KOSONG

Secara formal, rapat paripurna tetap sah. Jumlah anggota yang hadir memenuhi kuorum.

Fraksi-fraksi yang hadir menyatakan setuju.

Salah satu dukungan datang dari anggota Fraksi Partai NasDem, Heri Suyatnoko.

Ia menyebut relokasi pusat pemerintahan sebagai langkah strategis untuk menata masa depan Mojokerto.

Menurutnya, pemindahan ibu kota bukan keputusan mendadak.

Wacana ini telah dibahas bertahun-tahun karena kondisi administratif Mojokerto yang unik, pusat pemerintahan kabupaten berada di wilayah kota yang secara administratif berdiri sendiri.

Relokasi ke wilayah kabupaten sendiri, yakni di kawasan Mojosari, dianggap sebagai solusi jangka panjang.

Namun tidak semua pihak memandangnya sesederhana itu.

EKONOMI YANG SEDANG TERTEKAN

Keputusan besar ini muncul di tengah situasi fiskal yang tidak mudah.

Pemerintah daerah disebut mengalami pemangkasan dana transfer pusat hingga sekitar Rp360 miliar.

Di saat yang sama, pemerintah daerah menyiapkan sekitar Rp100 miliar untuk pengadaan tanah kawasan ibu kota baru.

Angka itu langsung memicu perdebatan di kalangan anggota DPRD.

Sejumlah legislator mempertanyakan prioritas kebijakan tersebut ketika kondisi ekonomi masyarakat menengah ke bawah sedang menghadapi tekanan.

Harga kebutuhan pokok meningkat.

Daya beli masyarakat belum sepenuhnya pulih.

UMKM masih berjuang mempertahankan usaha.

Dalam kondisi seperti itu, proyek pembangunan berskala besar menjadi topik sensitif.

MOJOSARI DAN PETA TANAH BARU

Di balik keputusan politik, satu faktor lain mulai menarik perhatian publik, tanah.

Dalam hampir setiap proyek pemindahan pusat pemerintahan, nilai tanah di sekitar kawasan baru biasanya melonjak.

Hal serupa mulai terasa di kawasan Mojosari.

Sejak wacana relokasi ibu kota kabupaten menguat beberapa tahun terakhir, transaksi lahan di sekitar wilayah ini dilaporkan meningkat.

Harga tanah bergerak perlahan naik.

Para pengamat tata kota menyebut fenomena ini sebagai pola yang hampir selalu terjadi dalam proyek relokasi pusat pemerintahan.

Begitu lokasi ditetapkan, nilai tanah bisa berubah drastis.

Karena pembangunan kawasan pemerintahan biasanya diikuti oleh,

pembangunan kantor pemerintahan
infrastruktur jalan
perumahan aparatur sipil negara
pusat ekonomi baru.

Nilai investasinya dapat mencapai ratusan miliar hingga triliunan rupiah dalam jangka panjang.

TRANSFORMASI ATAU PERTARUHAN

Bagi pemerintah daerah, relokasi ibu kota adalah investasi masa depan.

Pusat pemerintahan baru diharapkan mampu menciptakan poros pembangunan baru bagi Mojokerto.

Namun bagi sebagian kalangan di parlemen, langkah ini tetap menyimpan tanda tanya.

Apakah waktunya tepat?

Apakah anggaran daerah cukup kuat?

Dan apakah pembangunan ini benar-benar akan membawa manfaat langsung bagi masyarakat luas?

Pertanyaan-pertanyaan itu masih bergema bahkan setelah palu sidang diketuk.

DEMOKRASI DAN KURSI YANG TAK TERISI

Ketika sidang paripurna berakhir, ruang rapat di Graha Whicesa kembali sunyi.

Kursi-kursi kosong masih berdiri di tempatnya.

Tak bersuara.

Namun justru dari kursi-kursi itulah dinamika politik Mojokerto terlihat jelas.

Di satu sisi, pemerintah daerah melangkah maju dengan agenda transformasi besar.

Di sisi lain, sebagian wakil rakyat memilih tidak hadir dalam keputusan yang akan menentukan arah pembangunan kabupaten ini.

Sejarah Mojokerto mungkin baru saja memasuki bab baru.

Bab yang dimulai dari sebuah sidang paripurna, di tengah panas matahari Bumi Majapahit dan deretan kursi yang tidak semuanya terisi.