Pagi itu, langit menahan cahaya. Hari ketiga Idul Fitri di jalur arteri by pass Mojokerto tidak riuh, tidak pula lengang. Di antara arus balik yang belum memuncak, Dewi, perempuan asal Nganjuk melaju pulang setelah perjalanan dari Gresik bersama ibunya.

Ia tidak ngebut. Tidak ugal-ugalan.

Namun satu kubangan di jalan negara cukup untuk menjatuhkannya.

Motor Yamaha NMAX putih itu oleng. Tubuhnya terhempas. Pergelangan tangan kirinya tak lagi tunduk pada kehendaknya. Ia menepi. Duduk di tanah. Menahan nyeri yang menjalar.

Negara yang membangun jalan itu tidak ada di sana.

Yang datang lebih dulu, relawan BIRUNYA CINTA, BANG JAY.

JALAN BERLUBANG 

Lubang di jalan bukan sekadar cacat konstruksi. Ia adalah anomali sistemik.

Dalam standar teknis jalan nasional. 

Permukaan harus laik fungsi

Drainase harus terkendali

Perawatan bersifat preventif, bukan reaktif

Namun realitas berkata lain.

Kubangan di by pass MERTEX Mojokerto bukan kejadian tunggal. Ia bagian dari pola, 

tambal sulam tanpa audit struktural

pengawasan lemah

respons lambat

Lubang itu bukan kecelakaan.
Ia adalah produk kebijakan yang gagal dijalankan.

Negara Harus Bertanggungjawab 

Jalur tempat Dewi jatuh adalah jalan nasional. Secara hukum.

Pengelola, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Operator teknis, Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN)

Dalam kerangka hukum Indonesia.

Negara sama dengan penyelenggara jalan

Rakyat sama dengan pengguna yang dilindungi

Namun ketika kecelakaan terjadi.

Risiko dipikul rakyat, tanggung jawab menguap di birokrasi.

UU LALULINTAS 

Undang-undang tidak diam 

UU Jalan,  jalan wajib aman

UU Lalu Lintas  keselamatan pengguna prioritas

Secara doktrinal.

Jalan rusak yang menyebabkan kecelakaan sama dengan kelalaian penyelenggara

Artinya, Negara bisa digugat. Negara bisa dimintai ganti rugi.

Namun di lapangan.

Tidak ada mekanisme klaim cepat

Tidak ada standar kompensasi langsung

Tidak ada satu pintu pengaduan efektif

Hukum ada.
Akses ke hukum yang tidak ada.

Dalam perspektif hukum Indonesia, ini bukan wilayah abu-abu.

1. Tanggung jawab penyelenggara jalan

Jalur nasional sama dengan kewenangan pemerintah pusat

Umumnya di bawah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN)

Artinya.

Negara adalah pihak yang bertanggung jawab atas kondisi jalan nasional

2. Dasar hukum utama

UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan

UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Prinsip kuncinya.

Jalan wajib laik fungsi dan aman bagi pengguna

Kalau ada, Lubang, Kubangan, Kerusakan yang membahayakan itu masuk kategori kelalaian penyelenggara jalan

APAKAH BISA GANTI RUGI?

Jawaban tegas, BISA.

Namun di sinilah masalahnya rakyat tidak tahu caranya.

LANGKAH KONKRET MENUNTUT GANTI RUGI

1. Kumpulkan bukti (WAJIB)

Foto/video lokasi lubang

Dokumentasi korban & kendaraan

Waktu & titik kejadian

Saksi (kalau ada)

 Ini akan jadi dasar hukum utama

2. Laporan resmi

Bisa ke Polisi (untuk laporan kecelakaan)

Dinas PU / BBPJN wilayah terkait

3. Klaim ke negara (jalur administratif)

Ajukan pengaduan ke instansi pengelola jalan nasional

Sertakan bukti kerugian Biaya medis, Kerusakan kendaraan

4. Jika tidak direspons GUGAT PERDATA

Dasar, perbuatan melawan hukum (PMH)

Tergugat,  instansi penyelenggara jalan

Ini jalur serius, tapi punya dasar kuat secara hukum

 REALITAS PAHIT DI LAPANGAN

Secara hukum jelas

Secara praktik rumit

Masalah utama. Tidak ada SOP cepat untuk korban jalan rusak. Tidak ada mekanisme klaim otomatis. Negara cenderung reaktif, bukan preventif

Akibatnya, Korban jatuh dua kali, di jalan, dan di sistem

NEGARA YANG TERLAMBAT, RELAWAN YANG HADIR

Di saat Dewi menahan sakit, tidak ada sirene. Tidak ada patroli.

Yang datang adalah “orang biasa” relawan, tanpa seragam negara, tanpa kewenangan formal.

Mereka, 

menghentikan kendaraan

memberi pertolongan awal

menghubungi pos pengamanan

Dalam teori negara modern, ini disebut

kegagalan respons publik pada fase golden time

Dan setiap menit keterlambatan, bukan sekadar waktu,
melainkan potensi kerusakan permanen pada tubuh manusia.

RAKYAT JATUH DUA KALI

Kecelakaan adalah jatuh pertama.

Jatuh kedua terjadi saat korban mencoba mencari keadilan.

Untuk menuntut hak, Dewi harus.

1. Mengumpulkan bukti sendiri

2. Melapor ke aparat

3. Mengidentifikasi instansi teknis

4. Mengajukan klaim administratif

5. Siap menggugat secara perdata

Ini bukan sistem perlindungan.

Ini labirin hukum bagi korban yang sedang kesakitan.

SIAPA YANG HARUS MEMBAYAR

Secara hukum.

 Penanggung jawab,  penyelenggara jalan (negara)
Bentuk tanggung jawab,

biaya pengobatan

kerusakan kendaraan

kerugian immaterial

Namun tanpa sistem klaim,

Tanggung jawab itu berubah menjadi beban pembuktian di pundak korban

Negara tidak menyangkal.
Negara hanya tidak mempermudah.

LUBANG SEBAGAI POLA

Jika satu titik diperiksa, akan muncul pertanyaan lanjutan.

Berapa banyak lubang di jalur yang sama?

Sudah berapa lama tidak diperbaiki permanen?

Berapa korban sebelum Dewi?

Siapa kontraktor pemeliharaan?

Apakah ada audit kualitas?

Di sinilah investigasi berubah dari cerita individu menjadi,

indikasi kegagalan sistemik dalam tata kelola infrastruktur

NEGARA DAN LUBANG YANG DITINGGALKAN

Dewi tidak sedang menuntut lebih.
Ia hanya ingin pulang dengan selamat.

Namun di jalan milik negara, ia menemukan lubang,
dan di lubang itu, negara seolah menghilang.

Aspal bisa retak. Itu manusiawi.
Yang tidak boleh retak adalah tanggung jawab.

Sebab ketika jalan rusak dibiarkan,
yang sebenarnya runtuh bukan hanya permukaan aspal,

tetapi kepercayaan rakyat kepada negara.