Ketika Laporan Kinerja Tak Menjangkau Rakyat, Membaca Wajah Pembangunan Kabupaten Mojokerto dari Pinggiran

DI BALIK LAPORAN YANG RAPI

Di ruang berpendingin udara, dokumen itu tersusun rapi, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun Anggaran 2025. Tebal, sistematis, penuh angka capaian.

Di atas kertas, pembangunan berjalan.

Namun beberapa kilometer dari pusat pemerintahan, di desa-desa pinggiran Kabupaten Mojokerto, cerita yang berbeda sedang berlangsung.

Jalan rusak tak kunjung diperbaiki. Tanggul jebol membiarkan air merendam rumah warga. Lampu jalan padam dalam gelap malam. Dan di satu desa, anak-anak berjalan jauh karena sekolah negeri tak pernah hadir.

Di sinilah pertanyaan itu muncul.

Apakah negara benar-benar bekerja, atau sekadar melaporkan dirinya bekerja?

ANAK-ANAK YANG DITINGGALKAN

Di Desa Ngingas Rembyong, Kecamatan Sooko, waktu seakan berjalan lebih lambat. Bukan karena ketenangan desa, tapi karena satu hal yang tak kunjung berubah sejak 2007, tidak adanya SMP Negeri.

Setiap tahun, lulusan SD di desa itu menghadapi pilihan yang sama, pergi jauh, membayar lebih mahal, atau berhenti.

Bagi anak petani dan buruh tani, pilihan itu sering kali berujung pada satu hal, keterbatasan.

Selama hampir dua dekade, permintaan warga untuk mendirikan SMP Negeri tak pernah terealisasi. Tak ada papan proyek. Tak ada peletakan batu pertama. Tak ada kepastian.

Yang ada hanya generasi yang terus berganti dengan akses pendidikan yang tetap tertinggal.

Di titik ini, pendidikan tak lagi sekadar layanan publik. Ia menjadi cermin ketimpangan.

INFRASTRUKTUR YANG RETAK

Jika pendidikan menggambarkan masa depan, maka infrastruktur menunjukkan kondisi hari ini.

Di berbagai titik Kabupaten Mojokerto, terutama di wilayah aliran anak Sungai Brantas, kerusakan tak lagi sporadis, ia menjadi pola.

Di Dusun Balong Cangak, Desa Kedunggempol (Mojosari), tanggul jebol. Air meluap, merendam rumah warga. Hal serupa terjadi di Desa Jumeneng (Mojoanyar), Tinggar Butut (Pungging), Gayaman (Bangsal), hingga Kenanten (Puri).

Banjir bukan lagi bencana musiman. Ia menjadi kejadian berulang.

Pertanyaannya sederhana,
di mana peran pengendalian banjir dalam perencanaan pembangunan?

Proyek yang Dipertanyakan

Sorotan juga mengarah pada proyek bendungan di Wonokerto, Kutorejo, dengan nilai sekitar Rp 4,3 miliar. Proyek yang sempat dipertanyakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu kini menyisakan tanda tanya.

Apakah sudah selesai?

Apakah berfungsi?

Atau justru mangkrak?

Dalam banyak kasus, proyek infrastruktur bukan hanya soal pembangunan fisik, tetapi juga ruang rawan penyimpangan.

Ketika proyek bernilai miliaran rupiah tidak transparan, yang dipertaruhkan bukan hanya anggaran, tetapi keselamatan masyarakat.

KOTA DALAM GELAP

Di malam hari, sebagian ruas jalan di Kabupaten Mojokerto tenggelam dalam gelap. Lampu Penerangan Jalan Umum (PJU) yang mati menjadi keluhan berulang warga.

Masalah yang tampak sederhana ini menyimpan persoalan mendasar, pemeliharaan.

Jika layanan dasar seperti penerangan jalan tidak optimal, maka publik berhak bertanya, bagaimana pengelolaan anggaran dilakukan?

Di sektor perumahan, persoalan lain muncul. Proyek pengembangan perumahan rakyat berkembang, namun transparansi menjadi isu. Siapa pengembangnya? Bagaimana izinnya? Apakah sesuai tata ruang?

PERENCANAAN TANPA ARAH?

Di balik semua sektor, ada satu institusi kunci,  perencana pembangunan daerah.

Namun dalam dokumen LKPJ 2025, masih terdapat indikator kinerja yang belum dapat dilaporkan. Ini bukan sekadar kekurangan administratif. Ini adalah sinyal.

Sinyal bahwa antara perencanaan dan pelaksanaan belum sepenuhnya selaras.

Di saat yang sama, wacana pemindahan ibu kota Kabupaten Mojokerto ke Mojosari terus bergulir. Sebuah agenda besar yang seharusnya ditopang perencanaan matang.

Namun jika indikator dasar saja belum solid, sejauh mana kesiapan proyek strategis tersebut?

ASET YANG TERLUPAKAN

Di Mojosari, berdiri Gedung Olahraga Wijaya Kusuma. Namun keberadaannya lebih sering disebut sebagai contoh aset yang belum optimal dimanfaatkan.

Kasus ini bukan satu-satunya.

Banyak aset daerah yang belum tersertifikasi atau belum digunakan secara maksimal. Dalam tata kelola keuangan daerah, ini adalah titik rawan, 

potensi sengketa

potensi kehilangan aset

potensi kerugian ekonomi

Aset yang tidak dikelola bukan hanya beban administrasi, ia adalah peluang yang terbuang.

EKONOMI RAKYAT YANG TERSENDAT

Di sektor koperasi dan UMKM, masalah klasik muncul kembali, banyak koperasi tidak aktif, tidak tertib, bahkan hanya formalitas.

Di sisi lain, petani menghadapi kelangkaan pupuk subsidi. Penyuluh pertanian terbatas. Konflik seperti kasus kandang ayam di Desa Kumitir menunjukkan lemahnya mediasi sektor agraria.

Pada sektor pangan dan perdagangan, pengendalian harga sembako belum sepenuhnya terasa di masyarakat.

Padahal, di sinilah denyut ekonomi rakyat berada.

POLA YANG TERBACA

Jika potongan-potongan ini disusun, terbentuk pola yang jelas.

Perencanaan belum sepenuhnya berbasis kebutuhan riil

Pelaksanaan program tidak merata

Pengawasan belum optimal

Pelayanan publik masih timpang

Masalahnya bukan pada satu OPD.
Masalahnya ada pada keterhubungan antar sistem.

MENUNGGU NEGARA HADIR

Kembali ke Desa Ngingas Rembyong.

Di sana, anak-anak masih berangkat sekolah dengan jarak yang jauh. Di desa lain, warga masih membersihkan rumah dari sisa banjir. Di jalanan gelap, pengendara melambat karena lampu tak menyala.

Semua ini terjadi di luar dokumen.

Namun justru di sanalah wajah pembangunan yang sebenarnya terlihat.

LKPJ akan dibahas. Rapat akan digelar. Jawaban akan disampaikan.

Tapi satu hal yang akan terus diuji adalah ini,

apakah negara benar-benar hadir atau hanya terlihat hadir di atas kertas.

Sorotan Utama.

19 tahun tanpa SMP Negeri di Desa Ngingas Rembyong

Proyek bendungan WONOKERTO WONODADI KUTOREJO Rp 4,3 M dipertanyakan

Banjir akibat tanggul jebol di berbagai desa

PJU mati dan layanan dasar terganggu

Aset daerah belum optimal

Pupuk langka, koperasi tidak tertib