MOJOKERTO – Di atas tanah bekas kejayaan Majapahit, sebuah video pernyataan sikap berdurasi 3 menit 28 detik kini menjadi perbincangan hangat. Bukan sekadar dokumentasi digital, namun sebuah manifesto dari ratusan wali murid, guru, dan siswa SMPN 1 Gedeg yang merasa "napas" pendidikan mereka sedang dipertaruhkan. Di sana, di tengah lapangan yang setiap pagi riuh oleh keringat siswa, tersiar kabar sebuah rencana pembangunan unit usaha desa (KDMP) kabarnya akan segera memancang tiang beton.

Prahara di Zona Integritas

Sikap kolektif ini adalah sebuah peringatan keras. Bagaimana mungkin di tengah semangat Kurikulum Merdeka yang mengagungkan ruang eksplorasi, fasilitas vital seperti “greenhouse”, hutan sekolah, dan lapangan olahraga justru terancam dilikuidasi? Secara nalar jurnalistik, ini adalah sebuah “kontradiksi kebijakan”. Menghapus ruang gerak siswa demi target ekonomi desa adalah sebuah cacat logika dalam membangun Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Mojokerto.

Namun, di balik ketegasan tanda tangan yang memenuhi spanduk putih itu, tersirat sebuah pesan yang lebih mendalam, sekolah adalah zona sakral yang tidak seharusnya menjadi objek tawar-menawar kepentingan komersial, apapun narasinya.

Jalur Tengah - Investigasi Persuasif

Semoga, "wasit" di parlemen segera meniup peluit. Komisi II DPRD Kabupaten Mojokerto diharapkan bisa melakukan investigasi persuasif sebagai KOMISI yang membidangi bagian aset daerah. Langkah ini sangat krusial, bukan hanya untuk membedah administrasi di BPKAD, namun untuk memastikan bahwa pembangunan tidak harus memakan korban fasilitas anak didik.

Inilah saatnya bagi Pemerintah Daerah untuk menunjukkan kualitas tata kelolanya. Mengapa harus memaksakan pembangunan di dalam pagar sekolah jika di sekitar Desa Gembongan masih terdapat lahan-lahan tidur yang bisa dioptimalkan? Mencari lokasi alternatif bukan hanya soal memindahkan koordinat proyek, tapi soal menjaga kepercayaan publik terhadap integritas pemerintah dalam melindungi aset pendidikan.

Menjaga Marwah Majapahit

Bupati Mojokerto kini memegang kunci untuk mengakhiri "anomali cuaca" ini. Sebuah solusi yang harmonis dengan tetap menjalankan program ekonomi di lokasi yang tepat tanpa mengusik jengkal tanah sekolah, akan menjadi bukti bahwa kearifan Majapahit masih hidup dalam birokrasi saat ini.

Publik menanti sebuah keputusan yang elegan. Karena pada akhirnya, keberhasilan sebuah kepemimpinan tidak diukur dari megahnya bangunan koperasi yang berdiri, melainkan dari sejauh mana ia mampu menjamin hak siswa untuk tetap berlari di lapangan sekolahnya sendiri.

Writer.   : Dion 

Editor.     : Djose