MOJOKERTO — Di balik kebijakan pembatasan distribusi LPG 3 kilogram, dapur-dapur kecil mulai kehilangan napas. Warung nasi, pedagang gorengan, hingga usaha mikro yang bergantung pada gas melon kini menghadapi situasi yang ganjil, stok disebut aman, tetapi akses dibatasi, harga tetap naik, dan persaingan antar warga semakin liar.

Di lapangan, satu fakta mencolok muncul,
pembelian elpiji 3 kg kini dibatasi hanya 1 tabung per keluarga maupun pelaku usaha.

Bagi rumah tangga, itu mungkin cukup.
Bagi pelaku UMKM, itu bukan solusi, itu masalah baru.

DAPUR USAHA MIKRO DARI PRODUKSI KE BERTAHAN HIDUP

Warung makan rakyat bukan industri besar. Mereka hidup dari ritme harian, belanja pagi, masak siang, jual sore. Dalam kondisi normal, satu warung nasi bisa menghabiskan minimal 4–5 tabung LPG 3 kg per hari.

Kini, dengan jatah hanya 1 tabung, produksi terpaksa dipangkas, jam operasional dipersingkat, bahkan ada yang berhenti sementara.

“Biasanya lima tabung, sekarang cuma dapat satu. Mau masak apa?” keluh pedagang warung nasi di Wringinrejo Sooko.

Ini bukan sekadar keluhan. Ini adalah disrupsi langsung terhadap ekonomi mikro.

SERBUAN PEMBELI LIAR DISTRIBUSI KEHILANGAN KENDALI

Fenomena lain yang menguat, warga dari luar wilayah datang membeli,pengecer diserbu pembeli non-pelanggan, pelanggan tetap justru tidak kebagian.

Akibatnya, distribusi berbasis komunitas runtuh, digantikan oleh pola “siapa cepat dia dapat”.

Warung pengecer mengaku kehilangan kontrol,

tidak bisa memprioritaskan pelanggan tetap,

stok cepat habis dalam waktu singkat,

konflik sosial mulai muncul di tingkat bawah.

Ini menandakan satu hal, mekanisme distribusi tidak lagi terkelola, tetapi bergerak liar mengikuti tekanan pasar

KEBIJAKAN VS KEBUTUHAN. DI MANA LETAK KETIDAKSESUAIAN?

Pemerintah daerah di bawah Bupati Mojokerto, Muhammad Al Barra, telah menegaskan bahwa stok LPG 3 kg aman dan meminta masyarakat tidak panik.

Namun kebijakan pembatasan justru menimbulkan paradoks.

Jika stok aman, mengapa distribusi dibatasi ketat?

Di sinilah letak persoalan struktural.

kebijakan dibuat untuk mengendalikan distribusi.

tetapi tidak mempertimbangkan kebutuhan riil di lapangan.

UMKM diperlakukan setara dengan rumah tangga biasa,
padahal konsumsi mereka jauh lebih besar.

MOJOKERTO HANYA CONTOH KECIL

Fenomena ini bukan kasus lokal semata. Pola serupa berpotensi terjadi di banyak daerah.

Salah Target Subsidi

LPG 3 kg masih dikonsumsi oleh, usaha skala menengah, kelompok mampu.

Akibatnya, kuota cepat habis, distribusi ke kelompok rentan terganggu

Kebijakan Pembatasan Tanpa Diferensiasi

Satu aturan untuk semua,

rumah tangga = 1 tabung

UMKM = 1 tabung

Padahal kebutuhan berbeda drastis.

Ketiadaan Sistem Kontrol Real-Time

Tanpa digitalisasi,

tidak ada tracking distribusi,

tidak ada kontrol konsumsi,

rawan penyimpangan.

Pasar Bayangan

Ketika distribusi resmi dibatasi,

muncul jalur tidak resmi.

harga bergerak liar.

Inilah yang mendorong harga ke Rp22–25 ribu di masyarakat.

Kebijakan pembatasan sejatinya bertujuan baik,

mencegah panic buying.

menjaga pemerataan.

Namun tanpa desain yang presisi, hasilnya justru,

menekan kelompok produktif kecil yang bergantung pada LPG

Dalam konteks ini, negara menghadapi dilema,

mengendalikan distribusi atau menjaga keberlangsungan ekonomi mikro.

Tanpa keseimbangan, kebijakan bisa berubah menjadi beban.

Kasus Mojokerto menjadi Peringatan.

Revisi Skema Distribusi LPG 3 Kg

bedakan rumah tangga dan UMKM.

alokasikan kuota berbasis kebutuhan riil.

Digitalisasi Distribusi Nasional

sistem by name by address

kontrol pembelian berbasis data

Penertiban Rantai Distribusi

tutup jalur pengecer ilegal.

awasi agen dan pangkalan secara ketat.

Transparansi Harga dan Pasokan

publikasi harga resmi.

buka data distribusi ke publik.

SATU TABUNG, SERIBU PERSOALAN

Di Mojokerto, satu kebijakan sederhana, jatah satu tabung, telah membuka lapisan persoalan yang lebih dalam.

distribusi yang rapuh.

subsidi yang bocor.

kebijakan yang belum adaptif.

Bagi rakyat kecil, ini bukan soal teori energi.
Ini soal bisa atau tidaknya mereka menyalakan kompor esok hari.

Dan ketika dapur mulai padam,
yang terancam bukan hanya ekonomi mikro,
tetapi stabilitas sosial di akar rumput.

Permohonan Audit dan Penanganan Distribusi LPG 3 Kg di Mojokerto

Yth.
Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Mojokerto
Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Mojokerto

Serta
Yth. Pemerintah Pusat Republik Indonesia
(Kementerian ESDM, BPH Migas, dan PT Pertamina Persero)

Di tempat

Dengan hormat,

Melalui surat ini, kami menyampaikan laporan sekaligus permohonan tindak lanjut terkait kondisi distribusi LPG bersubsidi 3 kg (gas melon) di wilayah Mojokerto yang dalam beberapa waktu terakhir menunjukkan gejala ketidakwajaran di lapangan.

I. LATAR BELAKANG

Berdasarkan hasil pemantauan langsung di lapangan, khususnya dari warung makan rakyat, pengecer, serta masyarakat pengguna, ditemukan kondisi sebagai berikut:

1. Harga LPG 3 kg mengalami kenaikan signifikan dari kisaran Rp18.000 menjadi Rp22.000 hingga Rp25.000 di tingkat konsumen.

2. Terjadi kelangkaan di sejumlah titik dalam kurun waktu sekitar satu bulan terakhir.

3. Diberlakukan pembatasan pembelian hanya 1 tabung per keluarga maupun pelaku usaha (UMKM).

4. Pelaku UMKM, khususnya warung makan, secara riil membutuhkan 4–5 tabung per hari, sehingga kebijakan pembatasan sangat mengganggu operasional usaha.

5. Terjadi fenomena pembelian lintas wilayah, di mana warga dari luar area menyerbu pangkalan/pengecer, menyebabkan pelanggan tetap tidak mendapatkan jatah.

6. Pengecer mengeluhkan distribusi yang tidak stabil serta tidak terkendalinya arus pembeli.

Di sisi lain, pemerintah daerah menyatakan bahwa stok LPG 3 kg dalam kondisi aman. Hal ini menimbulkan kontradiksi antara data administratif dan realitas di lapangan.

II. INDIKASI PERMASALAHAN

Dari kondisi tersebut, terdapat dugaan kuat adanya:

1. Distorsi distribusi di tingkat agen dan pangkalan

2. Kebocoran subsidi yang tidak tepat sasaran

3. Rantai distribusi tidak resmi (pengecer liar) yang memicu kenaikan harga

4. Kebijakan pembatasan yang tidak berbasis kebutuhan riil masyarakat dan UMKM

5. Lemahnya sistem pengawasan dan kontrol distribusi

III. DAMPAK SOSIAL EKONOMI

Kondisi ini telah berdampak langsung pada:

• Penurunan kapasitas produksi UMKM (warung makan, pedagang kecil)

• Potensi kenaikan harga makanan rakyat

• Ketidakstabilan ekonomi mikro

• Munculnya gesekan sosial akibat perebutan akses LPG

• Menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem distribusi subsidi

IV. PERMOHONAN DAN REKOMENDASI

Sehubungan dengan hal tersebut, kami memohon kepada DPRD Kabupaten/Kota Mojokerto serta Pemerintah Pusat untuk:

1. Melakukan audit menyeluruh terhadap distribusi LPG 3 kg di wilayah Mojokerto

2. Menelusuri dugaan penimbunan dan penyimpangan distribusi

3. Mengevaluasi kebijakan pembatasan pembelian yang tidak mempertimbangkan kebutuhan UMKM

4. Menetapkan skema distribusi yang berbeda antara rumah tangga dan pelaku usaha mikro

5. Mempercepat implementasi sistem digitalisasi distribusi berbasis data (by name by address)

6. Menindak tegas pelaku pelanggaran dalam rantai distribusi LPG subsidi

7. Menjamin transparansi harga dan ketersediaan LPG di tingkat masyarakat

V. PENUTUP

Kami menilai bahwa persoalan LPG 3 kg ini bukan sekadar isu kelangkaan, melainkan berpotensi menjadi masalah serius dalam tata kelola subsidi energi nasional apabila tidak segera ditangani secara sistematis dan transparan.

Besar harapan kami agar surat ini menjadi perhatian serius dan ditindaklanjuti dengan langkah konkret demi melindungi kepentingan masyarakat kecil dan menjaga stabilitas ekonomi daerah.

Atas perhatian dan tindak lanjutnya, kami ucapkan terima kasih.

Mojokerto, 21 APRIL 2026.

Hormat kami,

Pelapor Warga Masyarakat Mojokerto.

Tim Investigasi Lapangan
 

Writer.     : Dara Jingga 

Editor.     : Pamugas Bhayaraja