Puluhan siswa diduga keracunan makanan program negara. Satu dapur, lima sekolah terdampak. Di baliknya, muncul dugaan keterkaitan dengan lingkaran politik lokal yang kini menunggu pembuktian.

Kamis pagi, 9 April 2026, paket Makanan Bergizi Gratis tiba di sejumlah sekolah di Mojosari. Menu sederhana, siomay, telur, kentang, sayur, dan semangka.

Beberapa jam kemudian, sebagian siswa mulai mengeluh mual dan diare.

Yang mencurigakan bukan hanya gejalanya, melainkan sumbernya satu dapur yang sama, dengan satu komponen yang seragam bermasalah, bumbu kacang.

Distribusi makanan berasal dari dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Desa Randubango, yang dikelola oleh Yayasan Santtana Andalan Nglonggongan.

Setidaknya lima sekolah menerima paket dari sumber yang sama:

SMK PGRI Mojosari

SMA PGRI Mojosari

TK Kartika

SDN Randubango

MI Mi’rojul Ulum

Pola ini membentuk satu kesimpulan awal dalam epidemiologi,
sumber tunggal, distribusi luas.

Di salah satu sekolah tingkat dasar, bumbu kacang ditemukan dalam kondisi tidak lazim, berbusa, berbau, kemasan mengandung gas.

Temuan itu seharusnya cukup untuk menghentikan distribusi.

Namun makanan serupa tetap dikonsumsi di sekolah lain.

Di titik ini, persoalan bergeser dari sekadar kualitas makanan menjadi fungsi kontrol yang tidak bekerja.

Sehari setelah kejadian, tim dari Dinas Kesehatan bersama KODIM 0815 Mojokerto melakukan inspeksi.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto, Dyan Anggrahini Sulistyowati, menyatakan, terdapat indikasi keracunan makanan, namun kepastian menunggu hasil uji laboratorium.

Ia juga menyebut kondisi korban terkendali dan sebagian besar menjalani rawat jalan.

Namun pernyataan lain justru lebih penting,
penyebab dapat “dilihat secara kasat mata”.

Di lapangan, muncul informasi yang belum terkonfirmasi, dapur SPPG tersebut diduga memiliki keterkaitan dengan oknum anggota DPRD Kabupaten Mojokerto.

Hingga laporan ini disusun, belum ada pernyataan resmi, belum ada konfirmasi kepemilikan atau afiliasi langsung.

Namun dugaan ini membuka pertanyaan yang lebih luas, bagaimana dapur penyedia program negara dipilih, dan siapa yang berada di baliknya?

Ada tiga lapisan yang kini menjadi fokus.

Penunjukan Pengelola
Bagaimana Yayasan Santtana Andalan Ngglonggongan ditunjuk sebagai penyedia?

Pengawasan Produksi
Apakah ada mekanisme kontrol kualitas sebelum distribusi?

Sistem Penghentian Distribusi
Mengapa distribusi tidak dihentikan setelah temuan awal makanan bermasalah?

Kasus ini memperlihatkan kerentanan dalam implementasi program skala besar, produksi terpusat, distribusi massal, pengawasan terbatas.

Dalam kondisi seperti ini, satu titik lemah dapat berdampak luas.

Bumbu kacang hanyalah pemicu.

Sistem yang tidak memiliki pengaman adalah masalah utamanya.

Hasil uji laboratorium akan menentukan penyebab pasti.
Namun jawaban teknis saja tidak cukup.

Kasus ini menuntut transparansi, siapa mengelola, siapa menunjuk, siapa mengawasi.

Dan jika dugaan keterkaitan politik terbukti, maka persoalan akan bergeser lebih jauh, dari kesehatan publik menjadi integritas tata kelola program negara.

Program Makanan Bergizi Gratis dibangun di atas gagasan sederhana, negara hadir untuk memastikan anak-anak makan dengan layak.

Namun di Kabupaten Mojokerto, satu insiden menunjukkan bahwa antara niat dan pelaksanaan, ada jarak yang belum sepenuhnya dijembatani.

Di jarak itulah, kepercayaan publik dipertaruhkan.

Dan seperti bumbu yang berubah tanpa disadari, masalah sering kali tidak muncul tiba-tiba, melainkan tumbuh perlahan,
di tempat yang tidak diawasi dengan cukup ketat.