Di sebuah ruang pemeriksaan di Mapolresta Mojokerto Jawa Timur, Selasa siang 21 April 2026,  percakapan berlangsung lebih pelan dari biasanya. Tidak ada sorotan kamera. Tidak ada kerumunan. Namun di ruangan itulah, penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi mulai merangkai ulang potongan cerita yang selama ini tersembunyi di balik proyek-proyek perkeretaapian.

Tiga saksi hadir, kontraktor, komisaris perusahaan, dan seorang aparatur teknis. Mereka datang dengan latar berbeda, tetapi disatukan oleh satu perkara, dugaan pengaturan proyek di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

Di balik pemeriksaan itu, satu nama terus bergaung, tsk Sudewo eks. Anggota Komisi V DPR RI & eks. Bupati Pati Jawa Tengah 2025-2030.

Dari Pengawas Menjadi Pengarah

Sebagai anggota Komisi V DPR RI, Sudewo berada di posisi strategis. Komisi ini mengawasi sektor infrastruktur, termasuk perkeretaapian, ruang yang sarat proyek bernilai besar. Namun dalam konstruksi perkara yang kini ditangani KPK, fungsi pengawasan itu diduga bergeser menjadi pengaruh.

Penyidik mendalami kemungkinan adanya intervensi dalam proses lelang di Balai Teknik Perkeretaapian Jawa Timur. Bersama pejabat teknis dan Pejabat Pembuat Komitmen, arah proyek disebut tidak lagi sepenuhnya ditentukan oleh mekanisme formal.

Lelang tetap berjalan. Dokumen tetap disusun. Tapi hasilnya, menurut sejumlah keterangan yang dihimpun penyidik, bisa jadi telah ditentukan jauh sebelum pengumuman.

Pola yang Tak Kasat Mata

Dalam banyak proyek pemerintah, pengaturan tidak selalu tampak di atas kertas. Ia bekerja melalui pola, spesifikasi teknis yang “terlalu spesifik”, peserta tender yang gugur serentak, pemenang yang berulang.

Pola ini, jika berdiri sendiri, bisa dianggap kebetulan. Namun jika berulang dalam beberapa proyek, ia menjadi sinyal.

Di titik inilah peran pihak swasta mulai disorot. Bukan hanya sebagai peserta tender, tetapi juga sebagai bagian dari jejaring yang lebih luas.

Mojokerto - Titik yang Mulai Terbaca

Pemilihan Mojokerto sebagai lokasi pemeriksaan bukan tanpa arti. Dalam praktik penyidikan, lokasi sering kali mengikuti jejak aktivitas bukan sekadar alamat administratif.

Sejumlah pihak swasta diperiksa di wilayah ini. Di antaranya, seorang yang hanya disebut dengan inisial, ASA.

Nama lengkapnya tidak diungkap. Perannya pun belum dijelaskan secara terbuka. Namun pola yang muncul menunjukkan satu hal, penyidik tidak hanya berhenti pada kontraktor dan pejabat, tetapi mulai menelusuri lapisan penghubung.

Sosok di Antara Sistem

Dalam ekosistem proyek, selalu ada ruang yang tidak tercatat dalam struktur resmi. Ruang itu diisi oleh sosok yang dikenal luas, tetapi jarang terdokumentasi.

Ia bukan pejabat.
Bukan pula pemenang tender.

Namun ia hadir dalam banyak percakapan.

Sumber yang memahami dinamika proyek menyebut, sosok seperti ini kerap berperan sebagai penghubung, menjembatani komunikasi, membuka akses, hingga memfasilitasi aliran dana.

Dalam sejumlah perkara sebelumnya, pola ini bukan hal baru. Yang berbeda, kali ini jejaknya mulai ditarik ke satu wilayah, Mojokerto.

Jejak Lama, Peran Baru

Menariknya, sosok perantara dalam perkara seperti ini sering bukan pemain baru. Sebagian pernah muncul dalam pusaran kasus lain, bahkan sempat diperiksa lembaga antirasuah.

Namun status sebagai saksi membuat mereka tetap berada di luar lingkaran utama.

Seiring waktu, jaringan itu tidak hilang. Ia berubah bentuk.

Dari satu sektor ke sektor lain.
Dari satu proyek ke proyek berikutnya.

Dan ketika proyek perkeretaapian menjadi fokus, jaringan lama itu diduga kembali aktif dengan pola yang lebih rapi.

Aliran yang Mengikuti Proyek

Penyidik kini tidak hanya memeriksa proses lelang, tetapi juga menelusuri dugaan aliran dana. Dalam keterangannya, KPK menyebut adanya indikasi pemberian fee kepada tsk. Sudewo melalui orang kepercayaan.

Skema seperti ini bekerja diam-diam,  proyek berjalan, pembayaran cair, sebagian mengalir kembali

Tidak selalu langsung. Tidak selalu terlihat. Tapi cukup untuk membentuk pola.

Dan dalam pola itu, peran perantara menjadi krusial.

Menarik Garis ke Atas

Pemeriksaan di Mojokerto menandai fase baru penyidikan. Dari pusat ke daerah. Dari struktur resmi ke jaringan informal.

Di titik ini, penyidik tidak lagi sekadar mengumpulkan fakta, tetapi mulai menghubungkan titik-titik.

kontraktor, pejabat teknis dan kemungkinan penghubung di antaranya.

Jika garis itu tersambung, maka perkara ini tidak lagi berdiri sebagai kasus tunggal. Ia berubah menjadi potret bagaimana proyek publik bisa dipengaruhi oleh jaringan yang bekerja di luar sistem.

Rel yang Menyimpan Cerita

Pembangunan jalur kereta api adalah simbol kemajuan. Ia menghubungkan kota, mempercepat arus barang, dan membuka akses baru.

Namun di balik rel yang terpasang rapi, ada proses panjang yang tidak selalu terlihat.

Kini, sebagian dari proses itu mulai terungkap.

Dan dari Mojokerto, cerita itu menemukan salah satu titiknya.

Sinyal yang muncul memang cukup kuat untuk menyebut Mojokerto sebagai node yang sedang di atensi KPK, bukan sekadar lokasi pemeriksaan biasa.

Penyidikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi terkait proyek Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

Pemeriksaan saksi dilakukan di Mojokerto (berulang, bukan sekali).

Ada pihak swasta (termasuk ASA) yang diperiksa di wilayah itu.

Fokus perkara, intervensi lelang dan aliran fee terkait tsk KPK, Sudewo eks. Bupati Pati Jawa Tengah non aktif.

Mojokerto masuk radar aktif penyidik.

Potensi oknum dari Mojokerto belum dipastikan perannya. Mengapa Mojokerto menjadi sensitif?

Secara proyek, konstruksi dan Logistik 

Banyak pelaku usaha konstruksi menengah

Dekat jalur distribusi material proyek

Ekosistem “Broker Proyek”

Dalam banyak kasus infrastruktur, broker tidak selalu dari pusat, justru sering berbasis daerah.

Fungsi broker, menjembatani kontraktor untuk oknum pejabat, mengatur komunikasi informal, memfasilitasi aliran fee.

Minim Sorotan Nasional

Daerah seperti Mojokerto sering jadi “ruang aman”.

Aktivitas proyek tidak terlalu diawasi publik.

Indikasi Mengarah ke “Broker Mojokerto”

Tidak selalu punya jabatan formal

Dikenal oleh kontraktor & pejabat

“Bisa mengurus proyek”

Tidak muncul di dokumen tender

Kenapa KPK akan kejar broker?

Karena, broker adalah penghubung utama jalur uang dan jalur pengaruh.

Kalau broker terbuka, jalur uang terbuka, aktor atas ikut terseret.

Sinyal Bahwa KPK Sedang Mengarah ke Sana

Beberapa indikator.

Pemeriksaan di daerah (Mojokerto) biasanya untuk aktor lapangan / perantara

Pendalaman soal “fee melalui orang kepercayaan” ini hampir pasti menyasar broker

Variasi saksi, kontraktor, ASN, swasta non-struktural,

menunjukkan pencarian jaringan, bukan individu tunggal

Pemeriksaan sejumlah pihak swasta di Mojokerto mengindikasikan bahwa penyidik KPK tidak hanya menelusuri peran pejabat dan kontraktor, tetapi juga kemungkinan adanya pihak perantara di tingkat daerah yang diduga menjadi penghubung dalam pengaturan proyek dan aliran dana.