Jumlah siswa yang diduga mengalami gejala gangguan pencernaan setelah mengonsumsi menu MBG dari SPPG Randubango di Mojosari kini bertambah menjadi 79 siswa.

Rinciannya:

SMK PGRI Mojosari 39 siswa

TK Kartika 11 siswa

SMA PGRI Mojosari 5 siswa

MI Mi’rojul Ulum 24 siswa

Menurut Dyan Anggrahini Sulistyowati, Jubir Satgas MBG Pemkab Mojokerto Kepala OPD Dinas Kesehatan, seluruh siswa yang sempat mengalami gejala seperti diare kini dalam kondisi pulih, termasuk dua siswa yang sebelumnya masih menjalani rawat jalan.

“Per kemarin insyaallah 79 orang ini sudah dalam keadaan pulih semua,” ujarnya.

Ini kabar baik.
Tidak ada korban berat.
Tidak ada kondisi kritis.

Namun justru karena seluruh korban selamat, publik kini bisa melihat persoalan ini dengan lebih jernih,

apa yang sebenarnya gagal di sistem?

Dari 12 ke 79, Angka yang Mengubah Skala Kasus

Pada fase awal, angka korban yang mencuat relatif terbatas.

Kini, data yang terkonsolidasi menunjukkan, jumlah terdampak jauh lebih besar dari perkiraan pertama.

Ini penting.

Karena dalam investigasi wabah pangan, data awal hampir selalu, parsial, bergerak dinamis, bertambah seiring penelusuran.

Artinya, kasus ini sejak awal memang bukan insiden kecil.

Penghentian Distribusi Ternyata Tepat

Distribusi MBG dari SPPG Randubango yang dikelola oleh Yayasan Santtana Andalan Nglonggongan masih dihentikan sementara sejak Jumat, 10 April 2026.

Kepala SMK PGRI Mojosari, Arief Setjo Wahjudi, membenarkan, sekolah belum lagi menerima distribusi MBG dari dapur tersebut.

Langkah penghentian ini, yang semula terlihat sebagai tindakan kehati-hatian, kini terbukti sebagai keputusan yang tepat.

Mengapa?

Karena, skala korban bertambah signifikan, pola gejala tersebar lintas sekolah, sumber distribusi tunggal.

Tanpa penghentian, potensi korban tambahan bisa jauh lebih besar.

Hasil Lab Belum Keluar, Tapi Pelajaran Sudah Jelas

Sampel makanan masih diuji di Balai Besar Laboratorium Kesehatan Masyarakat Surabaya.

Hasilnya memang belum keluar.

Namun ada satu hal yang sudah pasti,

sistem pengawasan pangan dalam program MBG tidak boleh hanya bergantung pada hasil laboratorium setelah kejadian.

Karena, makanan sudah dikonsumsi, gejala sudah muncul, distribusi sudah berjalan.

Dengan kata lain, lab akan menjawab apa penyebabnya, tetapi fakta di lapangan sudah menjawab di mana sistem gagal mengantisipasi.

Pelajaran Nasional dari Randubango

Kasus ini menyisakan pelajaran penting bagi program MBG secara nasional

Batch control harus ketat

Satu menu bermasalah bisa berdampak lintas sekolah.

Sistem recall wajib real-time

Temuan awal harus langsung menghentikan distribusi.

Vendor readiness tidak bisa dikompromi

Dapur skala massal harus memenuhi standar industri pangan.

Komunikasi publik harus transparan

Kepercayaan dibangun dari keterbukaan, bukan sekadar penenangan.

Bukan Tentang Panik, Tapi Belajar

Di Mojokerto, kabar bahwa seluruh siswa pulih tentu melegakan.

Namun kasus ini tidak boleh ditutup hanya dengan rasa syukur.

Karena inti persoalannya bukan sekadar siapa yang sakit, tetapi bagaimana memastikan hal serupa tidak terulang.

Di balik 79 siswa yang kini pulih, ada satu pesan yang tak boleh diabaikan, bahwa program sebesar apa pun, akan tetap rapuh
jika pengawasannya kalah cepat dari risiko.

“Semua korban pulih adalah kabar baik.
Tapi 79 siswa terdampak adalah alarm yang terlalu keras untuk diabaikan.”

SURAT RESMI PENGHENTIAN

BADAN GIZI NASIONAL (NATIONAL NUTRITION AGENCY)

Jalan Kebon Sirih Nomor 1, RT.1/RW.7, Kebon Sirih, Kecamatan Menteng,

Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10340

Nomor : 1488/D.TWS/4/2026

Sifat : Segera

Lampiran : -

Hal : Pemberhentian Operasional Sementara

Jakarta, 10 April 2026

Yth. Kepala SPPG Mojokerto Mojosari Randubango

di Tempat

 1. Dasar

   a. Keputusan Kepala Badan Gizi Nasional Nomor 401.1 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Tahun Anggaran 2026;

   b. Laporan Kepala SPPG Mojokerto Mojosari Randubango tanggal 10 April 2026 tentang Dugaan Kejadian Menonjol (KM) gangguan pencernaan pada penerima manfaat karena mengkonsumsi menu MBG;

   c. Pertimbangan Pimpinan Badan Gizi Nasional.

 2. Sehubungan dengan dasar tersebut diatas, ditemukan bahwa terdapat Dugaan Kejadian Menonjol (KM) gangguan pencernaan pada penerima manfaat karena mengkonsumsi menu MBG.

 3. Mempertimbangkan risiko yang dapat ditimbulkan terhadap kualitas produksi, mutu gizi, dan keamanan pangan, maka dengan ini ditetapkan Pemberhentian Operasional Sementara terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Mojokerto Mojosari Randubango terhitung sejak tanggal surat ini diterbitkan.

 4. Menindaklanjuti sanksi tersebut, Kedeputian Bidang Pemantauan dan Pengawasan merekomendasikan pemberhentian sementara penyaluran dana bantuan pemerintah untuk SPPG dimaksud.

 5. Kepala SPPG diwajibkan menyelesaikan seluruh proses pembayaran yang menggunakan Virtual Account (VA) dalam waktu 1x24 jam untuk periode operasional sebelum diterbitkannya surat ini.

 6. Pencabutan status pemberhentian operasional sementara hanya dapat dilakukan setelah Saudara/i memenuhi persyaratan dan menyerahkan dokumen pendukung yang sah kepada Direktorat Pemantauan dan Pengawasan Wilayah II serta telah dilakukan verifikasi dan dinyatakan selesai.

 7. Demikian Surat Pemberhentian Operasional Sementara ini disampaikan untuk segera ditindaklanjuti. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

a.n. Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan

Direktur Pemantauan dan Pengawasan Wilayah II

[BADAN GIZI NASIONAL]

Albertus Dony Dewantoro

Tembusan Yth:

 1. Kepala Badan Gizi Nasional;

 2. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional;

 3. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya;

 4. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Program MBG; dan

 5. Tim Virtual Account.

Writer   : Dion

Editor.   : Djose