Malam itu lampu Studio Spectacular RCTI Jakarta menyala terang. Musik menggema. Kamera televisi bergerak lincah memburu ekspresi penonton. Di atas panggung, kontestan Indonesian Idol sedang bertarung menuju Grand Final.

Tetapi sorotan menarik justru bukan hanya kepada Rio, putra daerah Mojokerto yang tampil membanggakan.

Sorotan lain muncul di bangku penonton.

Di sana duduk rapi para pembesar Kabupaten Mojokerto.

Ada Bupati Mojokerto Muhammad AlBarra.
Ada Ketua DPRD Aini Zuroh.
Ada Sekda Teguh Gunarko.
Ada unsur pimpinan dewan, Suhartono, Khoirul Amin.
Ada pejabat OPD.
Ada rombongan birokrasi dan elite politik daerah.

Lengkap.

Kompak.

Santai.

Jauh dari ruang sidang.

Jauh dari meja hearing.

Jauh dari keluhan jalan rusak, irigasi, pupuk, bansos, PAD, kemiskinan desa, hingga problem birokrasi yang setiap hari menjadi beban rakyat Kabupaten Mojokerto.

Malam itu mereka tidak sedang membahas Raperda.

Tidak sedang sidak pelayanan publik.

Tidak sedang hearing anggaran.

Tidak sedang RDPU bersama warga.

Mereka hadir di studio televisi nasional untuk memberikan dukungan moril dalam sebuah ajang hiburan.

Dan di situlah ironi demokrasi lokal mulai terasa sangat mahal.

Dari APBD ke Lampu Panggung

Publik tentu tidak anti hiburan.

Tidak ada yang salah mendukung anak daerah berprestasi.

Masalahnya sederhana, rombongan itu bukan komunitas fans.

Itu adalah struktur resmi kekuasaan daerah.

Ketika kepala daerah, pimpinan legislatif, sekretaris daerah, dan pejabat OPD bergerak bersama ke Jakarta, maka pertanyaan administrasi publik otomatis lahir.

“Atas nama apa mereka berangkat?”

Karena dalam tata kelola pemerintahan, setiap perjalanan pejabat selalu memiliki konsekuensi administratif, etik dan anggaran.

Apalagi ketika rakyat sedang mendengar kata yang sangat populer beberapa bulan terakhir, “efisiensi.”

Efisiensi untuk desa.
Efisiensi untuk kegiatan OPD.
Efisiensi perjalanan.
Efisiensi program.

Tetapi publik kemudian melihat elite daerah justru tampil kompak di arena hiburan nasional.

Maka lahirlah pertanyaan yang tak bisa dianggap sepele.

“Pos anggarannya apa?”

Ketika Sidak Sepi, Studio Penuh

Inilah bagian yang paling menggigit persepsi publik.

Dalam banyak agenda pengawasan daerah sidak dewan sering minim kehadiran, hearing molor, kursi kosong, RDPU kadang kehilangan greget bahkan beberapa agenda rakyat berjalan setengah tenaga.

Tetapi di studio hiburan Jakarta?

Semangat hadirnya penuh.

Lengkap.

Bahkan tampak terorganisir.

Foto-foto yang beredar memperlihatkan bukan sekadar kehadiran spontan. Ada nuansa official attendance. Ada gestur kelembagaan. Ada simbol kekuasaan yang ikut masuk ke ruang entertainment nasional.

Publik akhirnya melihat kontras yang telanjang, untuk panggung hiburan, energi elite begitu besar. Untuk problem rakyat, sering terdengar alasan, “jadwal padat.”

DPRD Pengawas atau Penonton?

Yang paling menarik justru keterlibatan unsur pimpinan DPRD.

Karena secara konstitusional, DPRD adalah pengawas penggunaan anggaran pemerintah daerah.

Tetapi malam itu, pengawas dan yang diawasi duduk berdampingan menikmati satu panggung yang sama.

Simbol ini berbahaya secara politik.

Bukan karena melanggar hukum secara otomatis.

Tetapi karena merusak jarak etik antara fungsi kontrol dan kekuasaan eksekutif.

Demokrasi lokal membutuhkan ketegangan sehat, pengawasan aktif, kritik kelembagaan dan independensi politik.

Jika terlalu cair, publik mulai bertanya, “Siapa mengawasi siapa?”

DISPORAPAR dan Dalih Promosi Daerah

Kehadiran unsur DISPORAPAR mungkin bisa dijelaskan sebagai dukungan promosi talenta daerah.

Tetapi publik juga berhak bertanya,

apa output promosinya?

apa branding wisatanya?

mana materi promosi Kabupaten Mojokerto?

apakah ada kerja sama resmi dengan televisi nasional?

apa indikator keberhasilannya?

Karena jika tidak ada deliverable yang jelas, maka sulit membedakan antara, “promosi daerah” dan “wisata pejabat.”

Politik Simbol di Era Digital

Hari ini politik tidak hanya dibangun lewat pidato.

Tetapi lewat foto.

Dan foto para elite Mojokerto di studio hiburan nasional itu adalah simbol yang sangat kuat.

Simbol tentang prioritas, kedekatan elite, penggunaan waktu kekuasaan dan sensitivitas terhadap kondisi publik.

Sebab di saat sebagian rakyat masih berkutat dengan harga kebutuhan pokok, akses layanan, jalan rusak, pupuk, pekerjaan dan ketidakpastian ekonomi, para pembesar daerah justru terlihat menikmati atmosfer “Road To Grand Final IDOL.”

Ironinya, yang benar-benar sedang menuju grand final mungkin bukan peserta idol.

Melainkan persepsi publik terhadap jarak antara elite dan realitas rakyatnya sendiri.

JAS JIS JUS DI TENGAH SUNYINYA SIDAK

Ketika Ruang Pengawasan Kalah Ramai dari Studio Hiburan

Kalimat itu pendek. Ringan. Bahkan terdengar seperti guyonan politik internal.

“Wahhhh… ini jelas jas jis jus…”

Tetapi dalam tradisi politik lokal, kalimat pendek sering justru menyimpan makna paling tajam.

Karena komentar itu muncul bukan dari rakyat biasa.

Melainkan dari salah seorang anggota DPRD Kabupaten Mojokerto sendiri , orang dalam lembaga yang tampaknya mulai membaca keganjilan suasana.

Bukan soal siapa yang tampil di panggung Indonesian Idol.
Bukan soal dukungan kepada Rio asal Mojokerto.

Tetapi tentang energi politik yang terasa jomplang.

Ketika usulan sidak, RDPU hearing publik, pengawasan lapangan, sering berjalan lambat, dingin, bahkan kehilangan respons pimpinan…

namun untuk agenda hiburan di studio RCTI Jakarta, para elite justru tampak kompak, hadir penuh, sumringah, santai dan cair bersama eksekutif.

Di situlah rasa kecewa internal mulai terbaca.

Dari Ruang Aspirasi ke Kursi Penonton

Bagi sebagian anggota DPRD, sidak dan RDPU bukan sekadar agenda formal.

Itu adalah ruang politik tempat mereka membawa suara jalan rusak, keluhan warga, pelayanan buruk, persoalan bansos, proyek bermasalah hingga dugaan penyimpangan anggaran.

Tetapi ketika usulan-usulan itu terasa kurang mendapat antusiasme pimpinan, lalu publik melihat foto-foto pimpinan DPRD justru begitu antusias di arena hiburan nasional, maka lahirlah ironi yang sulit ditutup narasi apa pun.

Karena politik pada akhirnya bukan hanya soal keputusan.

Tetapi soal simbol prioritas.

Dan simbol yang terbaca malam itu sederhana, untuk hiburan ada waktu, untuk pengawasan sering menunggu jadwal.

“Ketawa Ketiwi” yang Menjadi Sensitif

Sebenarnya tidak ada larangan pejabat tertawa.

Tidak ada aturan bahwa pimpinan daerah harus selalu serius.

Tetapi jabatan publik membuat ekspresi pun memiliki makna politik.

Apalagi di tengah efisiensi anggaran, keluhan desa, tekanan ekonomi, tuntutan pelayanan dan kritik terhadap birokrasi.

Maka foto elite daerah yang tampak santai dan menikmati suasana entertainment nasional otomatis dibaca berbeda oleh publik.

Karena rakyat selalu membandingkan “Kenapa saat hearing warga suasananya tegang dan formal… tetapi di studio hiburan tampak begitu cair dan penuh energi?”

Hubungan Eksekutif-Legislatif yang Terlalu Cair?

Demokrasi lokal membutuhkan hubungan baik antara eksekutif dan legislatif.

Tetapi bukan berarti tanpa jarak.

Karena DPRD bukan partner hiburan pemerintah daerah.

DPRD adalah pengawas pemerintah daerah.

Ketika jarak itu terlalu cair di ruang non-formal, muncul risiko besar, fungsi kontrol melemah secara psikologis maupun politik.

Dan komentar “jas jis jus” tadi tampaknya lahir dari kegelisahan itu.

Sebuah sindiran internal bahwa sebagian anggota dewan mungkin mulai merasa, fungsi kelembagaan perlahan berubah menjadi relasi pertemanan elite.

Politik Simbol yang Sulit Dibantah

Masalah terbesar dari peristiwa ini sebenarnya bukan hukum.

Tetapi persepsi publik.

Karena secara visual, masyarakat melihat pimpinan DPRD, bupati, sekda, pejabat OPD, berada dalam satu atmosfer hiburan nasional yang penuh tawa dan kenyamanan.

Sementara di sisi lain usulan sidak tersendat, RDPU kurang respons, agenda pengawasan tidak selalu bergairah.

Kontras itulah yang melahirkan kritik.

Dan dalam politik modern, kritik paling berbahaya bukan datang dari oposisi.

Tetapi dari kekecewaan internal lembaga sendiri.

Karena ketika anggota DPRD mulai menyindir pimpinannya sendiri dengan bahasa satir seperti: “jas jis jus…”

itu artinya keganjilan itu tidak lagi hanya dibicarakan di luar gedung dewan.

Tetapi mulai bergema dari dalam ruang kekuasaan itu sendiri.

WRITER : DARA JINGGA 

EDITOR  : DAMAR WIJAYA