Mojokerto di Persimpangan Industrialisasi Membangun Kota Satelit Modern atau Melahirkan Krisis Sosial Baru?

Oleh tim investigasi nasional DETAK INSPIRATIF

Di ruang-ruang forum investasi, industrialisasi selalu terdengar indah.

Pertumbuhan ekonomi.
Lapangan pekerjaan.
Peningkatan PAD.
Kemajuan daerah.
Kemudahan perizinan.
Kota satelit modern.

Narasi itu kini menjadi wajah baru pembangunan Kabupaten Mojokerto Jawa Timur.

Pemerintah daerah agresif mempromosikan investasi. Kawasan industri diperluas. Investor asing mulai dilirik. Forum bisnis dan penjajakan investasi digelar sebagai simbol optimisme baru daerah penyangga metropolitan Surabaya Raya.

Tetapi di balik optimisme itu, muncul pertanyaan yang jauh lebih mendasar,

apakah negara dan daerah benar-benar siap mengendalikan konsekuensi industrialisasi?

Karena sejarah menunjukkan, industrialisasi tidak hanya melahirkan pertumbuhan ekonomi.

Ia juga membawa konflik sosial, tekanan lingkungan, urbanisasi liar, kriminalitas kawasan, konflik tenaga kerja, eksploitasi ruang hidup, hingga melemahnya kontrol negara terhadap kawasan industri.

Dan di banyak daerah Indonesia, ledakan investasi justru menjadi awal lahirnya krisis tata kelola.

INVESTASI SEBAGAI PANGGUNG POLITIK

Di era kompetisi antar daerah, investasi telah berubah menjadi,

komoditas pencitraan politik.

Kepala daerah berlomba menghadirkan investor, menjual kemudahan izin, membuka kawasan industri dan membangun citra pro-bisnis.

Semakin besar nilai investasi, semakin tinggi panggung politik yang bisa dimainkan.

Namun problem terbesar industrialisasi Indonesia justru lahir dari titik itu,

investasi diperlakukan sebagai proyek pertumbuhan ekonomi jangka pendek, bukan agenda pembangunan peradaban industri jangka panjang.

Akibatnya, negara dan daerah sibuk menarik modal, tetapi gagal membangun sistem pengawasan.

Dan gejala itu mulai terlihat di Kabupaten Mojokerto.

MOJOKERTO DAN AMBISI MENJADI KOTA SATELIT INDUSTRI

Kabupaten Mojokerto memiliki posisi strategis.

Ia berada di lingkar ekonomi Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Pasuruan dan jaringan Gerbangkertosusila.

Kawasan industri tumbuh di Ngoro, Pungging, Mojosari, Kutorejo, Jatirejo dan Jetis Industri

Secara geografis dan ekonomi, Mojokerto memang sangat potensial menjadi,

kota satelit industri Jawa Timur.

Tetapi industrialisasi modern tidak hanya membutuhkan lahan dan investor.

Ia membutuhkan kapasitas daerah, disiplin regulasi, pengawasan lintas sektor, mitigasi konflik sosial, pengawasan lingkungan, serta kontrol keamanan kawasan industri.

Tanpa itu, daerah hanya akan menjadi ruang ekspansi modal tanpa kemampuan mengendalikan dampaknya.

KETIKA PEMERINTAH DAERAH MENJADI MAKELAR INVESTASI

Di sinilah kritik paling keras mulai muncul.

Sejumlah kalangan menilai pemerintah daerah terlalu fokus mempromosikan investasi, mempermudah perizinan dan menjual jargon lapangan kerja.

Tetapi tidak terlihat serius membangun

governance industrial policy.

Padahal industrialisasi membutuhkan negara yang kuat.

Bukan sekadar birokrasi administratif.

Karena ketika industri mulai tumbuh masif, konflik lahan meningkat, limbah industri muncul, kebutuhan pengawasan tenaga kerja asing meningkat, kriminalitas kawasan berkembang, hingga tekanan sosial terhadap masyarakat lokal menjadi semakin kompleks.

Kalimat,

“perizinan dipermudah”

terdengar menarik di ruang investasi.

Tetapi tanpa pengawasan yang kuat, kalimat itu bisa berubah menjadi

awal dari krisis tata kelola daerah.

TIM PORA YANG BELUM KUAT NEGARA TERLIHAT ABSEN

Salah satu titik paling rawan adalah pengawasan tenaga kerja asing.

Kabupaten Mojokerto yang mulai agresif menarik investasi asing justru dinilai belum memiliki sistem pengawasan orang asing yang solid dan modern.

Padahal keberadaan

TIM PORA (Tim Pengawasan Orang Asing)

bukan sekadar formalitas birokrasi.

Ia adalah instrumen penting negara dalam pengawasan TKA, pengawasan izin kerja, stabilitas keamanan, kontrol sosial kawasan industri, hingga perlindungan tenaga kerja lokal.

Kasus tenaga kerja asing meninggal dunia di kawasan industri menjadi peringatan dan pengingat serius, daerah terlihat belum siap menghadapi kompleksitas industrialisasi modern.

Dan ketika pengawasan lemah data TKA menjadi kabur, potensi pelanggaran meningkat, konflik sosial mudah tumbuh, serta kepercayaan publik terhadap pemerintah menurun.

INDUSTRI DAN ANCAMAN KOLONIALISME EKONOMI BARU

Industrialisasi tanpa tata kelola sering kali melahirkan ironi.

Tanah masyarakat lokal berubah menjadi kawasan industri.

Tetapi masyarakat sekitar justru tersingkir secara ekonomi, kalah bersaing dan hanya menjadi penonton di tanah sendiri.

Yang masuk tenaga kerja luar, modal besar, budaya industri baru dan jaringan ekonomi eksternal.

Sementara warga sekitar menghadapi polusi, kemacetan, tekanan sosial, kenaikan harga tanah, hingga rusaknya ruang hidup.

Dalam banyak kasus di Indonesia, kondisi itu melahirkan

kolonialisme ekonomi gaya baru.

Modal tumbuh cepat.

Tetapi kapasitas sosial masyarakat lokal runtuh perlahan.

RETORIKA LAPANGAN PEKERJAAN DAN REALITAS SDM

Narasi “membuka lapangan pekerjaan” selalu menjadi slogan utama industrialisasi.

Tetapi pertanyaan paling mendasar justru jarang dijawab,

apakah masyarakat lokal benar-benar disiapkan menjadi pelaku industrialisasi?

Karena industri modern membutuhkan skill, sertifikasi, disiplin kerja, pendidikan vokasi dan kompetensi teknis.

Jika pemerintah daerah gagal menyiapkan SDM, maka industri akan mencari tenaga kerja dari luar.

Dan ketika itu terjadi, kecemburuan sosial menjadi tak terhindarkan.

INDUSTRIALISASI TANPA GOVERNANCE ADALAH BOM WAKTU

Banyak daerah industri di Indonesia mengalami pola yang sama.

Awalnya, investasi dipuja sebagai simbol kemajuan.

Tetapi beberapa tahun kemudian sungai tercemar, kawasan hijau hilang, konflik sosial meningkat, mafia tanah tumbuh, premanisme kawasan industri berkembang dan pemerintah kehilangan kontrol.

Ketika itu terjadi, daerah tidak lagi menjadi pengendali industrialisasi.

Warga lokal hanya menjadi penonton.

Dan masyarakatlah yang akhirnya menanggung dampak paling panjang.

KEPALA DAERAH BUKAN SEKADAR PROMOTOR INVESTASI

Dalam konsep modern governance industrial policy, kepala daerah seharusnya berfungsi sebagai,

arsitek industrialisasi daerah.

Bukan sekadar pembuka pintu modal, pemburu investor atau fasilitator izin usaha.

Karena investasi tanpa tata kelola hanya menghasilkan pertumbuhan semu, konflik berkepanjangan dan kerusakan sosial-ekologis.

Sementara jabatan politik hanya berlangsung lima tahun.

Namun dampak industrialisasi yang buruk dapat diwariskan selama puluhan tahun kepada masyarakat.

PERTARUHAN BESAR MOJOKERTO

Kabupaten Mojokerto kini sedang berdiri di titik paling menentukan dalam sejarah pembangunan daerahnya.

Apakah ia akan tumbuh menjadi kawasan industri modern, kota satelit berkelas, pusat pertumbuhan ekonomi Jawa Timur yang sehat?

Atau justru berubah menjadi ruang industrialisasi tanpa kontrol, penuh konflik sosial, lemahnya pengawasan dan rusaknya keseimbangan lingkungan?

Jawabannya sangat tergantung pada satu hal,

apakah pemerintah daerah memahami investasi sebagai pembangunan peradaban industri jangka panjang…

atau sekadar panggung politik pencitraan kekuasaan.

Writer.   : Dion

Editor.    : Djose