Oleh: Tim Investigasi DETAK INSPIRATIF

Langit Mojokerto malam itu cerah.

Bulan menggantung tenang. Angin bertiup pelan. Tidak ada pertanda bencana.

Tetapi di bawah lampu-lampu SPBU, sebuah pemandangan yang berbeda justru menjadi potret keresahan rakyat.

Ratusan sepeda motor, mobil pribadi, hingga truk mengular panjang. Mesin dimatikan. Sebagian pengendara duduk di atas motornya. Sebagian lagi memandang kosong ke arah dispenser BBM yang tak kunjung lengang.

Siang antre.

Malam tetap antre.

Di beberapa titik, bahkan muncul kabar SPBU menghentikan pelayanan karena stok BBM habis.

Ini bukan lagi sekadar cerita tentang bahan bakar.

Ini adalah cerita tentang denyut ekonomi sebuah bangsa.

Ketika Harga Melompat, Pilihan Rakyat Menyempit

Harga Pertamax RON 92 kini menembus sekitar Rp16.250 per liter.

Bagi sebagian masyarakat kelas menengah, kenaikan itu berarti tambahan ratusan ribu rupiah setiap bulan.

Maka pilihan paling rasional pun diambil.

Berpindah ke Pertalite.

Bukan karena ingin melanggar aturan.

Melainkan karena ingin dapur tetap mengepul.

Namun perpindahan konsumsi dalam jumlah besar menciptakan tekanan baru.

Kuota Pertalite yang semula dirancang untuk kelompok sasaran kini harus melayani permintaan yang jauh lebih besar.

Akibatnya mudah ditebak.

Antrean memanjang.

Stok lebih cepat habis.

Masyarakat semakin gelisah.

Solar Subsidi Menjadi Rebutan

Di sisi lain, BioSolar subsidi juga menghadapi tekanan.

Truk logistik.

Petani.

Nelayan.

Pelaku usaha.

Semuanya bergantung pada Solar untuk menggerakkan roda ekonomi.

Ketika distribusi tersendat atau permintaan meningkat tajam, dampaknya langsung terasa hingga ke pasar tradisional.

Biaya angkut naik.

Harga kebutuhan pokok ikut terdorong.

Yang paling berat menanggungnya adalah masyarakat berpenghasilan rendah.

Pemerintah Berada di Persimpangan Sulit

Pemerintah memilih mempertahankan harga Pertalite dan BioSolar agar tidak menambah beban masyarakat.

Di sisi lain, harga BBM nonsubsidi mengikuti harga minyak dunia dan nilai tukar rupiah.

Kebijakan ini memang menjaga APBN dari tekanan yang lebih besar.

Namun di lapangan muncul konsekuensi baru.

Migrasi konsumen dari Pertamax ke Pertalite.

Antrean yang semakin panjang.

Tekanan terhadap distribusi.

Pertanyaannya bukan apakah kebijakan itu benar atau salah.

Melainkan, apakah langkah antisipasi distribusinya sudah cukup cepat?

Pertanyaan yang Belum Terjawab

Masyarakat Mojokerto berhak memperoleh jawaban.

Mengapa sejumlah SPBU kehabisan stok?

Apakah pasokan BBM ke Mojokerto berkurang?

Apakah distribusi mengalami kendala?

Apakah kuota Pertalite dan Solar sudah disesuaikan dengan lonjakan permintaan?

Sampai tulisan ini disusun, pertanyaan-pertanyaan tersebut memerlukan jawaban resmi dari Pertamina dan instansi terkait.

Karena dalam situasi seperti ini, kepastian informasi sama pentingnya dengan ketersediaan BBM itu sendiri.

Negara tidak boleh membiarkan rakyat hidup dalam antrean yang panjang tanpa penjelasan yang memadai.

Antrean BBM bukan sekadar urusan kendaraan yang menunggu giliran mengisi tangki.

Ia adalah barometer kepercayaan publik terhadap kemampuan negara menjaga kebutuhan dasar masyarakat.

Rakyat tidak menuntut kemewahan.

Mereka hanya ingin bekerja tanpa dihantui kelangkaan energi, harga yang terus melonjak, dan ketidakpastian yang berkepanjangan.

Karena ketika antrean BBM mulai menjadi pemandangan sehari-hari, yang sedang dipertaruhkan bukan hanya pasokan energi.

Melainkan rasa aman, kepercayaan publik, dan ketahanan ekonomi bangsa.

DUA HARI MENUNGGU SOLAR

Ketika Sopir Truk Terjebak Antrean, Siapa yang Menjamin Roda Ekonomi Tetap Berputar?

Mojokerto sedang tidak baik-baik saja.

Di bawah terik matahari hingga larut malam, deretan truk terus mengular di sejumlah SPBU.

Mesin dimatikan.

Sopir menunggu.

Waktu terus berjalan.

Namun Solar yang mereka harapkan belum juga mengalir.

"Saya sudah dua hari antre, belum juga dapat Solar."

Kalimat itu meluncur lirih dari seorang sopir truk yang ditemui Tim DETAK INSPIRATIF di salah satu SPBU kawasan Mojokerto.

Dua hari.

Empat puluh delapan jam.

Bukan sekadar menunggu.

Tetapi kehilangan waktu kerja, kehilangan ongkos jalan, bahkan kehilangan kesempatan mengangkut barang yang menjadi sumber nafkah keluarga.

Jika kesaksian ini mencerminkan kondisi yang lebih luas, maka persoalannya tidak lagi sekadar antrean BBM.

Ini telah menyentuh urat nadi distribusi logistik.

Setiap truk yang berhenti karena kehabisan Solar berarti ada barang yang terlambat sampai ke pasar.

Ada bahan baku yang terlambat tiba di pabrik.

Ada hasil panen yang tertahan.

Ada biaya distribusi yang terus bertambah.

Pertanyaan yang kini mengemuka sangat sederhana.

Mengapa antrean bisa berlangsung selama itu?

Apakah pasokan Solar subsidi memang berkurang?

Apakah distribusi ke SPBU mengalami hambatan?

Ataukah lonjakan permintaan sudah melampaui kuota yang tersedia?

Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan itu hanya dapat diberikan melalui penjelasan resmi dari Pertamina dan instansi terkait.

Sebab ketika sopir truk harus menunggu hingga dua hari untuk memperoleh BBM, yang dipertaruhkan bukan hanya tangki kendaraan.

Yang dipertaruhkan adalah kelancaran roda ekonomi, stabilitas harga kebutuhan pokok, dan kepercayaan masyarakat terhadap kemampuan negara menjamin ketersediaan energi bagi sektor produktif.

NEGARA HADIR DI MANA?

Di SPBU itu, tidak terlihat aparat keamanan berjaga.

Tidak ada pengaturan antrean.

Tidak ada posko informasi.

Tidak ada petugas yang menjelaskan kapan pasokan BBM akan datang.

Yang ada hanyalah deretan kendaraan yang terus memanjang dan wajah-wajah masyarakat yang menunggu dengan penuh tanda tanya.

Negara selama ini menunjukkan kehadirannya dalam berbagai program strategis, mulai dari Makan Bergizi Gratis (MBG), pembentukan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), hingga berbagai agenda pembangunan.

Namun ketika antrean BBM mulai menjadi pemandangan yang meresahkan masyarakat, publik pun bertanya:

Di mana negara saat rakyat mengantre berjam-jam, bahkan menurut sejumlah sopir hingga berhari-hari untuk mendapatkan Solar?

Tentu, pengamanan SPBU bukan berarti TNI atau Polri harus selalu ditempatkan di setiap lokasi. Kehadiran negara juga dapat diwujudkan melalui distribusi BBM yang lancar, komunikasi publik yang jelas, koordinasi lintas instansi, serta langkah cepat mencegah kepanikan dan konflik di lapangan.

Karena bagi rakyat, negara bukan hanya hadir saat meresmikan program.

Negara juga diuji ketika mampu menjamin kebutuhan dasar masyarakat, menjaga ketertiban, memberikan kepastian informasi, dan memastikan roda ekonomi tetap berputar di tengah tekanan.

Writer : Dion

Editor: Djose