Reses Heri Suyatnoko Membuka Cerita tentang Ruang Kelas yang Menunggu Direhabilitasi, Ketimpangan Akses Program Pendidikan, dan Guru serta Tenaga Administrasi yang Bertahan dengan Penghasilan Minim

MOJOKERTO — Di sebuah gedung pertemuan di Kemlagi, suara para pendidik terdengar lebih mirip laporan kondisi lapangan ketimbang sekadar penyampaian aspirasi politik.

Mereka datang membawa cerita dari sekolah.

Tentang ruang yang kurang representatif. Tentang halaman yang membutuhkan pavingisasi. Tentang pagar sekolah yang harus diperbaiki. Tentang MCK yang belum memadai. Tentang lapangan olahraga yang masih menjadi kebutuhan. Dan tentang tenaga administrasi yang tetap bekerja di balik meja sekolah dengan penghasilan yang disebut hanya sekitar Rp300 ribu per bulan.

Semua itu mengemuka dalam Reses Tahap II Heri Suyatnoko, SE, anggota DPRD Kabupaten Mojokerto dari Fraksi NasDem, yang digelar Jumat, 3 September 2026, di Gedung KPRI Andayani, Kecamatan Kemlagi.

Di hadapan para kepala sekolah SD negeri, SD swasta dan Madrasah Ibtidaiyah (MI), Heri tidak hanya mendengar.

Ia mencatat.

Dan dari forum itulah muncul satu gambaran yang patut menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Mojokerto.

Pendidikan di wilayah utara tidak hanya membutuhkan program peningkatan mutu. Sejumlah sekolah masih membutuhkan sesuatu yang jauh lebih mendasar, sarana dan prasarana yang layak.

Foto yang Bercerita

Dalam foto dokumentasi reses itu, Heri berdiri di tengah forum.

Mengenakan seragam safari DPRD berwarna gelap, lengkap dengan pin lembaga legislatif, ia menggenggam mikrofon. Tangannya bergerak ketika menjelaskan sesuatu kepada peserta.

Di hadapannya, para peserta reses duduk menyimak.

Tidak ada podium megah.

Tidak ada panggung kampanye.

Yang terlihat justru sebuah forum dengan jarak relatif dekat antara wakil rakyat dan mereka yang sehari-hari berhadapan langsung dengan persoalan pendidikan.

Foto tersebut menjadi lebih dari sekadar dokumentasi kegiatan.

Ia menggambarkan posisi seorang legislator yang sedang berada di tengah-tengah konstituennya, mendengar, menjawab dan menerima daftar pekerjaan rumah.

Dan daftar itu ternyata panjang.

Bukan Sekadar Gedung Sekolah

Heri menyebut kondisi sejumlah sarana dan prasarana sekolah di wilayah utara Kabupaten Mojokerto, khususnya Kemlagi, masih membutuhkan perhatian dan revitalisasi.

Karena itu ia meminta agar setiap kebutuhan sekolah dibuat berdasarkan data autentik.

Bukan sekadar "Sekolah kami membutuhkan bantuan."

Melainkan "Apa yang rusak? Berapa kebutuhannya? Seberapa mendesak? Apa dampaknya terhadap proses belajar?"

Ini penting.

Sebab ketika aspirasi masuk ke dalam mekanisme perencanaan dan penganggaran pemerintah, data menjadi bahasa utama.

Heri bahkan menyatakan akan berupaya memasukkan kebutuhan revitalisasi sekolah melalui dana hibah/Pokir yang dapat diperjuangkannya.

“Revitalisasi bangunan sekolah tidak bisa tahun ini, saya upayakan dimasukkan ke dana Hibah POKIR saya.”

Pernyataan tersebut sekaligus menjadi tantangan.

Bagi Heri, tentu.

Tetapi juga bagi sistem pemerintahan daerah.

Sebab setelah reses selesai, publik akan menunggu satu hal sederhana.

Mana aspirasi yang benar-benar menjadi kebijakan?

SDN, Swasta dan MI Apakah Kesempatannya Sudah Setara?

Pertanyaan yang disampaikan Nuriyadi, Ketua Kelompok Kerja Madrasah Ibtidaiyah, membawa diskusi ke persoalan yang lebih fundamental.

Tentang Smart TV.

Tentang Program Indonesia Pintar (PIP).

Tentang seragam sekolah.

Pertanyaannya sederhana.

Apakah bantuan pendidikan pemerintah hanya berhenti di sekolah negeri?

Nuriyadi mempertanyakan mengapa MI belum memperoleh bantuan Smart TV dan mengapa perolehan PIP di sebagian madrasah dinilai berbeda dibandingkan sekolah negeri.

Pertanyaan tersebut tidak boleh dibaca sebagai sekadar permintaan fasilitas.

Di baliknya terdapat persoalan lebih besar 

kesetaraan kesempatan memperoleh dukungan pendidikan.

Anak yang bersekolah di SDN adalah anak Mojokerto.

Anak yang bersekolah di SD swasta juga anak Mojokerto.

Dan anak yang belajar di MI pun tetap anak Mojokerto.

Karena itu, perbedaan tata kelola kelembagaan jangan sampai membuat akses anak terhadap kualitas pendidikan menjadi terlalu timpang.

Heri merespons dengan komitmen untuk memperjuangkan agar ke depan tidak ada perbedaan perlakuan.

Ia juga menyinggung PIP dan meminta agar program tersebut benar-benar tepat sasaran.

“Program PIP harus tepat sasaran, jangan dialihkan ke keluarga mampu.”

Kalimat itu terdengar sederhana.

Tetapi konsekuensinya besar.

Sebab setiap rupiah bantuan pendidikan memiliki sasaran, anak-anak yang memang membutuhkan.

Ketika Guru Mengajar, Tenaga Administrasi Bertahan

Ada satu persoalan dalam reses tersebut yang justru berpotensi luput dari sorotan.

Yakni kesejahteraan tenaga teknis administrasi sekolah.

Mereka bukan guru.

Tidak berdiri di depan kelas.

Tidak selalu disebut ketika bicara tentang kualitas pendidikan.

Namun merekalah yang mengurus banyak pekerjaan administratif sekolah.

Dalam forum itu muncul informasi mengenai penghasilan tenaga administrasi yang disebut sekitar Rp300 ribu per bulan, sementara tenaga guru disebut sekitar Rp750 ribu per bulan.

Jika angka tersebut merupakan penghasilan yang benar-benar diterima, maka persoalannya jauh lebih besar daripada nominal.

Ini menyangkut martabat pekerjaan.

Ada manusia yang setiap hari datang ke sekolah.

Mengerjakan administrasi.

Mengurus dokumen.

Membantu operasional sekolah.

Tetapi harus menjalani pekerjaannya dengan imbalan yang sangat terbatas.

Di sinilah pendidikan memiliki wajah yang jarang terlihat kamera.

Anak-anak belajar di depan kelas.

Guru mengajar.

Kepala sekolah mengelola.

Dan di belakang layar, tenaga administrasi berusaha membuat semuanya tetap berjalan.

Gadget dan Anak-anak

Heri juga menyoroti penggunaan gadget oleh anak-anak.

Ia mengingatkan agar balita hingga anak di bawah usia 16 tahun mengurangi penggunaan telepon genggam sehingga waktu dan kemampuan mereka untuk belajar serta mengembangkan nalar tidak terganggu.

Pesan tersebut menjadi menarik jika ditempatkan dalam konteks pendidikan hari ini.

Sekolah sedang didorong menuju digitalisasi.

Smart TV, perangkat pembelajaran dan teknologi menjadi bagian dari perkembangan pendidikan.

Namun di sisi lain, anak-anak juga berhadapan dengan gadget pribadi yang membawa dunia digital ke dalam rumah tanpa batas.

Maka persoalannya bukan sekadar,

“Gadget itu baik atau buruk?”

Tetapi,

Siapa yang mengendalikan teknologi, anak atau teknologi yang mengendalikan anak?

Di sinilah peran guru dan orang tua menjadi semakin penting.

Membawa Guru Belajar dari Sekolah yang Lebih Baik

Heri juga menyampaikan adanya rencana program Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto berupa pelatihan bagi guru, termasuk semacam studi banding ke sekolah yang dinilai lebih baik dalam tata kelola manajemen pendidikan.

Ini sebenarnya merupakan pendekatan yang menarik.

Sebab revitalisasi pendidikan tidak boleh berhenti pada beton dan bangunan.

Sekolah membutuhkan dua jenis revitalisasi.

Revitalisasi fisik

Ruang kelas, pagar, paving, MCK, lapangan dan fasilitas pembelajaran.

Revitalisasi manusia

Kompetensi guru, manajemen sekolah, literasi, administrasi dan kepemimpinan pendidikan.

Sekolah bagus bukan hanya karena gedungnya bagus.

Tetapi karena manajemennya hidup.

Bola Kini di Lapangan Pemkab

Reses telah selesai.

Para kepala sekolah pulang membawa harapan.

Anggota DPRD membawa daftar aspirasi.

Tetapi pekerjaan sesungguhnya baru dimulai.

Kini ada pekerjaan rumah yang semestinya bisa dikerjakan secara administratif.

inventarisasi → verifikasi → pemetaan kebutuhan → skala prioritas → penganggaran → pelaksanaan → pengawasan → evaluasi.

Jangan sampai reses hanya menjadi ritual lima tahunan atau tahunan yang menghasilkan tumpukan usulan.

Sebab setiap usulan di ruangan itu mempunyai wajah.

Ada kepala sekolah yang memikirkan kondisi ruang kelasnya.

Ada guru yang memikirkan anak didiknya.

Ada bendahara yang memikirkan kemampuan sekolah.

Ada tenaga administrasi yang memikirkan kebutuhan keluarganya.

Dan ada anak-anak yang mungkin tidak tahu bahwa orang dewasa sedang berjuang menyediakan ruang belajar yang lebih layak bagi mereka.

Rapor Pendidikan dari Kemlagi

Karena itu, Pemerintah Kabupaten Mojokerto patut melihat aspirasi tersebut bukan sebagai kritik politik terhadap pemerintah.

Sebaliknya, reses dapat menjadi sistem peringatan dini.

DPRD memperoleh informasi dari lapangan.

Pemkab memperoleh bahan evaluasi.

Dinas Pendidikan mendapatkan peta persoalan.

Dan masyarakat mendapatkan kesempatan melihat apakah aspirasi benar-benar diterjemahkan menjadi kebijakan.

Heri Suyatnoko kini memiliki pekerjaan untuk mengawal aspirasi yang sudah diserap.

Pemkab Mojokerto memiliki pekerjaan untuk memverifikasi kebutuhan tersebut.

Sementara sekolah memiliki pekerjaan untuk menyusun data yang akurat.

Dan masyarakat memiliki hak untuk bertanya.

Setelah reses, apa yang berubah?

Karena ukuran keberhasilan reses bukanlah seberapa banyak aspirasi yang berhasil dicatat.

Ukuran keberhasilannya adalah berapa banyak persoalan yang akhirnya benar-benar diselesaikan.

Di Kemlagi, rapor itu kini sedang ditulis.

Bukan oleh seorang guru.

Bukan pula oleh seorang anggota DPRD.

Melainkan oleh kenyataan di sekolah-sekolah.

Dan halaman berikutnya tinggal menunggu.

APAKAH PEMERINTAH AKAN MEMBACANYA?

Writer : Arthur Smith 

Editor : Citra Scholastika