Saat Cuaca Mojokerto Tak Menentu, Proyek-Proyek Kota Justru Mengarah ke Satu Nama

Pagi di Kota Mojokerto masih ramah. Udara sejuk, kopi hitam terasa nikmat, dan warga berangkat kerja tanpa perlu mengelap keringat berulang kali. Tapi memasuki siang hingga malam, hawa berubah. Panas menggantung. Kipas angin berputar lebih cepat. Pendingin ruangan bekerja tanpa jeda. Toko elektronik mendadak ramai. Musim pancaroba membuat orang mencari udara dingin.

Dan di tengah udara yang berubah-ubah itu, publik juga mulai merasakan “panas” lain, panas proyek.

Nama yang berhembus dari satu tender ke tender berikutnya terdengar sama.
CV Cendrawasih.
Asal Kesamben, Jombang Jawa Timur.

Perusahaan ini memenangkan dua dari tiga proyek fisik strategis di Kota Mojokerto. Nilainya memang bukan mega proyek puluhan miliar. Tetapi pola konsentrasinya yang menarik perhatian.

Bukan sekadar menang.
Tapi menang di dua paket penting sekaligus.

Dua Gedung, Satu Pemenang

Pertama adalah pembangunan gedung BPBD Kota Mojokerto di bekas kantor Bawaslu di Jalan Bhayangkara.

Nilai pagu anggaran Rp 2,1 miliar.
Harga penawaran terkoreksi Rp 1,6 miliar.

Artinya ada selisih sekitar Rp 500 juta dari pagu. Di atas kertas, efisiensi ini terlihat bagus. Pemerintah tampak berhasil mendapatkan harga lebih rendah.

Tetapi dalam dunia tender konstruksi, pertanyaan publik biasanya tidak berhenti pada angka penghematan. Publik mulai bertanya.

Siapa saja peserta tendernya?

Seberapa ketat persaingannya?

Mengapa satu perusahaan bisa dominan?

Apakah efisiensi ini realistis terhadap kualitas pekerjaan?

Atau justru ada potensi pengurangan mutu demi mengejar margin?

Karena proyek pemerintah bukan lomba “siapa paling murah”.

Yang dicari seharusnya adalah murah, kuat, tepat waktu, dan akuntabel.

Jalan Bhayangkara Seolah Menjadi Koridor Proyek

Menariknya, proyek kedua yang juga dimenangkan CV Cendrawasih berada di lokasi yang sama-sama strategis, kawasan Jalan Bhayangkara.

Yakni pembangunan gedung Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) sekaligus kantor Forum CSR Kota Mojokerto.

Dan di sinilah aroma polemik mulai muncul.

Tender proyek ini sebelumnya sempat ditender ulang ketika proses sudah memasuki tahap evaluasi. Dalam bahasa birokrasi pengadaan, kondisi seperti ini selalu sensitif. Sebab ketika evaluasi sudah berjalan lalu diulang, publik pasti akan bertanya.

“Ada apa?”

Apakah karena dokumen administrasi bermasalah?
Apakah peserta tidak memenuhi syarat?
Atau ada faktor lain yang tidak dijelaskan ke publik?

Transparansi menjadi penting. Karena semakin tertutup penjelasan, semakin liar tafsir di lapangan.

Kota Kecil, Proyek Berputar di Lingkaran yang Sama?

Fenomena perusahaan luar daerah memenangkan proyek bukan sesuatu yang salah. Sistem LPSE memang terbuka nasional.

Namun problemnya bukan soal asal perusahaan.

Problemnya adalah persepsi publik ketika satu nama terlalu dominan dalam ruang proyek yang sempit.

Mojokerto bukan kota metropolitan dengan ratusan paket konstruksi besar setiap bulan. Ketika hanya ada tiga proyek fisik strategis lalu dua di antaranya jatuh ke satu perusahaan, publik otomatis membaca pola.

Apalagi masyarakat sekarang semakin melek data LPSE. Mereka bisa membuka sendiri siapa pemenang, berapa penawarannya, berapa peserta, dan bagaimana prosesnya.

Era ketika proyek bisa lewat diam-diam sudah berubah.

Sekarang tukang kopi, aktivis LSM, kontraktor lokal, wartawan, sampai ASN pensiunan bisa memantau tender lewat telepon genggam sambil menyeruput kopi hitam.

Efisiensi atau Banting Harga?

Selisih penawaran proyek BPBD yang turun sekitar 24 persen dari pagu juga layak dicermati.

Dalam konstruksi, penawaran terlalu rendah memiliki dua sisi.

Sisi pertama,
bisa berarti efisiensi.

Sisi kedua,
bisa menjadi lampu kuning.

Karena proyek gedung pemerintah bukan sekadar berdiri lalu selesai difoto untuk laporan pertanggungjawaban. Bangunan BPBD misalnya, seharusnya menjadi pusat respons kebencanaan. Gedung semacam ini membutuhkan standar teknis, kualitas struktur, hingga spesifikasi tertentu.

Pertanyaannya apakah nilai Rp 1,6 miliar cukup ideal untuk kualitas yang diharapkan?

Atau nanti publik kembali melihat pola klasik, 

awalnya penawaran rendah,

di tengah pekerjaan muncul adendum,

volume berubah,

waktu molor,

kualitas dipertanyakan.

Ini yang harus diawasi sejak awal.

PPK dan Tanda Tangan Kontrak Jadi Titik Krusial

Kabid PUPR Perakim Ferry Hendri Koerniawan sudah memberi sinyal tegas bahwa pemenang bisa dibatalkan jika dokumen tidak lengkap.

Pernyataan itu penting.

Karena di tahap inilah integritas pengadaan diuji.
Apakah proses verifikasi benar-benar dilakukan ketat?
Ataukah hanya formalitas administratif?

Publik menunggu keberanian PPK dan Pokja untuk tetap profesional bila ada kekurangan dokumen atau syarat teknis.

Sebab banyak kasus proyek bermasalah justru bermula dari tahap awal yang terlalu longgar.

Satu Proyek Lainnya Jatuh ke Gresik

Sementara proyek pagar dan kawasan parkir Gelora Ahmad Yani dimenangkan CV Cakra Indo Nusantara dari Gresik dengan nilai sekitar Rp 1 miliar dari pagu Rp 1,5 miliar.

Lagi-lagi penawarannya turun cukup jauh.

Dan lagi-lagi publik akan bertanya, bagaimana formulasi HPS pemerintah sebenarnya?

Apakah pagu terlalu tinggi?
Atau peserta memang berlomba banting harga demi mendapatkan proyek?

Kalau semua proyek selalu jatuh jauh di bawah pagu, maka ada dua kemungkinan.

Pemerintah terlalu tinggi menghitung nilai proyek.

Penyedia terlalu agresif menekan harga.

Keduanya sama-sama perlu dievaluasi.

Secara aturan pengadaan pemerintah di Indonesia, satu perusahaan berbentuk CV tidak otomatis dilarang memenangkan dan mengerjakan dua proyek pemerintah sekaligus.

Tetapi… ada syarat besar yang sering menjadi titik rawan.

Apakah perusahaan itu benar-benar mampu?

Dalam sistem tender pemerintah, yang dinilai bukan hanya harga penawaran. Tetapi juga

kemampuan dasar usaha,

kemampuan personel,

kemampuan peralatan,

pengalaman dan kapasitas mengerjakan pekerjaan secara paralel.

Kalau satu CV menang dua proyek sekaligus, maka secara teknis Pokja dan PPK wajib memastikan,

tenaga ahli cukup,

pelaksana lapangan cukup,

modal kerja cukup,

alat cukup dan jadwal pekerjaan realistis.

Karena kalau kapasitasnya sebenarnya kecil tetapi “dipaksa” menang banyak paket, biasanya muncul pola klasik,

proyek molor,

kualitas turun,

pekerjaan dilempar ke subkon atau nama perusahaan hanya dipinjam.

Nah… di titik inilah aroma “ngeri-ngeri sedap” mulai terasa.

Dalam Dunia Tender, Ada Istilah “Pinjam Bendera”

Ini yang sering menjadi problem laten.

Secara administrasi yang menang adalah perusahaan A.

Tetapi di lapangan yang bekerja bisa pihak lain.

Kadang tukang berbeda, pengendali berbeda, modal dari pihak lain, bahkan direktur CV hanya formalitas.

Kalau ini terjadi, maka pengadaan berubah dari kompetisi sehat menjadi “permainan jaringan”.

Dan praktik seperti itu sering muncul dalam perkara korupsi konstruksi.

Kenapa Publik Sensitif?

Karena proyek pemerintah itu menggunakan APBD.

Ketika satu perusahaan kecil menang beberapa paket sekaligus, publik akan otomatis mengukur.

“Apakah benar mampu?” atau “Ada kekuatan tertentu di belakangnya?”

Apalagi jika nilai proyek besar, waktunya bersamaan, lokasi berdekatan dan pola pemenangnya terkonsentrasi.

Secara hukum belum tentu salah.

Tapi secara pengawasan publik itu red flag.

Kasus Kapal Majapahit Jadi Bayangan Kolektif

Kasus proyek Kapal Majapahit yang berujung perkara hukum di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya memang membuat publik Mojokerto sensitif terhadap pola tender.

Karena dalam banyak perkara korupsi konstruksi di Indonesia, masalahnya sering bukan di atas kertas.

Di dokumen semua terlihat legal.

Tetapi ketika dibedah kapasitas penyedia ternyata tidak memadai, pekerjaan tidak sesuai spesifikasi, ada pengaturan pemenang atau proyek hanya menjadi kendaraan distribusi kepentingan.

Makanya publik sekarang lebih kritis ketika melihat “loh kok perusahaan ini lagi?” “kok bisa dapat dua sekaligus?” “siapa pemain belakangnya?”

Yang Harus Diawasi Sekarang

Kemampuan Usaha CV

Kualifikasi kecil atau menengah?

Berapa nilai kemampuan paket simultan?

Pernah mengerjakan proyek sejenis?

Personel Inti

Apakah tenaga ahli yang dicantumkan sama di dua proyek?

Ada overlap atau tidak?

Kalau personel yang sama dipakai di dua paket bersamaan, itu bisa jadi masalah serius.

Peralatan

Alat milik sendiri atau sewa?

Cukup untuk dua proyek sekaligus?

Pola Tender

Berapa peserta tender?

Ada peserta gugur massal?

Penawaran kompetitif atau formalitas?

Pelaksanaan Fisik

Ini paling penting.

Karena “kebenaran tender” akhirnya terlihat di lapangan, progres, mutu bangunan, keterlambatan, addendum dan hasil akhir.

Di republik ini, banyak kasus korupsi konstruksi tidak dimulai dari gedung roboh.

Tetapi dimulai dari satu kalimat sederhana.

“Sudah diatur.”

Dan biasanya publik mulai mencium aroma itu ketika satu nama terlalu sering muncul, satu lingkaran terlalu dominan, dan satu perusahaan terlihat terlalu kuat untuk ukuran kapasitas normalnya.

Belum tentu salah.
Tapi sangat layak diawasi.

Karena proyek pemerintah bukan hanya soal membangun gedung.

Tetapi juga membangun kepercayaan publik.

Di Kota yang Panas, Publik Tidak Hanya Membutuhkan Kipas Angin. Tapi Juga Sirkulasi Transparansi

Masyarakat sebenarnya tidak alergi terhadap perusahaan yang menang tender berkali-kali.

Kalau memang bagus, profesional, dan berkualitas, silakan saja menang.

Tetapi pemerintah harus sadar, yang membuat publik curiga bukan hanya hasil akhirnya.

Melainkan pola.

Karena dalam proyek pemerintah, persepsi publik adalah separuh dari kepercayaan.

Dan kepercayaan dibangun lewat keterbukaan.

Maka Pemkot Mojokerto punya pekerjaan penting, bukan hanya membangun gedung BPBD atau Baznas.

Tetapi juga membangun keyakinan bahwa, proyek-proyek itu lahir dari kompetisi sehat, bukan sirkulasi pemain yang itu-itu saja.

Sebab kipas angin mungkin bisa mendinginkan ruangan.

Tapi hanya transparansi yang bisa mendinginkan kecurigaan publik.

Writer : Putri Anping Siu Siu 

Editor : Xiamoheng