Penghargaan birokrasi patut diapresiasi. Namun, urusan kapal Rejoto mangkrak, travel umrah bermasalah, kosmetik disegel, hingga kekerasan jalanan, Curanmor tak boleh dianggap angin lalu.

DETAK INSPIRATIF — Kota Mojokerto ini memang menarik. Kota kecil, tetapi bahan obrolannya kadang terasa sebesar persoalan nasional. Prestasi birokrasi digaungkan, penghargaan dipamerkan, program pembangunan dijalankan. Namun, di sisi lain, sederet persoalan justru membuat publik mengernyitkan dahi.

Ada urusan proyek Kapal Majapahit di kawasan Taman Bahari Mojopahit (TBM) Rejoto yang berujung perkara hukum. Ada persoalan biro perjalanan umrah PT Annisa. Ada penggeledahan di kantor ATR/BPN. Ada industri kosmetik yang disegel. Ada pula kekerasan di Jalan Empunala yang menyeret sejumlah orang ke proses hukum.

Peristiwa-peristiwa itu berbeda perkara, berbeda kewenangan, dan belum tentu saling berhubungan. Tetapi bagi warga yang setiap hari mendengar kabarnya, semuanya bisa menumpuk menjadi satu pertanyaan sederhana.

Sebenarnya, kota ini sedang baik-baik saja atau sedang punya banyak pekerjaan rumah?

Penghargaan Jangan Sampai Bikin Lupa Pekerjaan Rumah

Prestasi pemerintah tentu bukan sesuatu yang harus dicibir. Kalau birokrasi bekerja baik, pelayanan membaik, dan pembangunan memberi manfaat, ya patut diapresiasi.

Namun, penghargaan bukan jimat yang bisa membuat semua persoalan mendadak lenyap.

Warga tidak hidup dari piagam penghargaan. Warga membutuhkan pelayanan yang beres, lingkungan yang aman, perlindungan konsumen, pengelolaan uang rakyat yang bisa dipertanggungjawabkan, serta penegakan hukum yang tidak tebang pilih.

Bahasa rakyat WARKOP, rapor boleh bagus, tetapi kalau masih ada soal yang belum dikerjakan, jangan buru-buru merasa lulus semua mata pelajaran.

Apalagi jika persoalan menyangkut uang publik, keselamatan warga, dan kepercayaan masyarakat. Hal-hal seperti itu tidak cukup dijawab dengan seremoni atau kalimat normatif bahwa pemerintah terus berkomitmen melakukan perbaikan.

Publik membutuhkan penjelasan. Lebih penting lagi, publik ingin melihat hasilnya.

Kapal Majapahit, Kapal yang Seharusnya Membawa Manfaat

Kasus Kapal Majapahit dan fasilitas pujasera di kawasan TBM Rejoto menjadi salah satu persoalan yang layak mendapat perhatian serius.

Proyek yang dibiayai APBD Kota Mojokerto tahun anggaran 2023 itu diberitakan bermasalah dan mangkrak. Pada September 2026, Mochamad Romadhon, yang sebelumnya masuk daftar pencarian orang dalam perkara tersebut, diberitakan ditangkap di Malang.

Perkembangan hukum ini penting. Namun, pertanyaan publik tidak berhenti pada siapa yang ditangkap atau berapa lama hukuman yang dijatuhkan.

Ada pertanyaan lain yang tak kalah mendasar.

Bagaimana nasib aset yang dibangun menggunakan uang rakyat? Apa langkah pemulihan kerugian negara? Siapa yang bertanggung jawab atas pengawasan proyek? Dan apa yang dilakukan agar persoalan serupa tidak terulang?

Sebab, ketika proyek publik bermasalah, yang tertinggal bukan hanya berkas perkara. Ada uang rakyat yang harus dipertanggungjawabkan, ada aset yang perlu diperjelas manfaatnya, dan ada kepercayaan publik yang harus dipulihkan.

Jangan sampai kapal yang mestinya mengantar manfaat bagi warga justru lebih dikenal karena perkara hukumnya.

Tentu, pertanggungjawaban pidana setiap orang harus merujuk pada putusan dan proses hukum yang sah. Tetapi evaluasi tata kelola proyek tetap perlu dilakukan secara terbuka.

Perkara Berbeda, Tetapi Kepercayaan Publik Bisa Ikut Terganggu

Persoalan PT Annisa, penggeledahan kantor ATR/BPN, penyegelan industri kosmetik, dan kekerasan di Jalan Empunala juga perlu dibaca secara proporsional.

Tidak semua persoalan tersebut otomatis menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota Mojokerto. Kewenangan penanganannya berbeda-beda. Ada urusan aparat penegak hukum, lembaga pertanahan, pengawasan produk, perlindungan konsumen, hingga keamanan dan ketertiban masyarakat.

Namun, warga tidak selalu membaca persoalan berdasarkan kotak-kotak birokrasi.

Yang mereka lihat adalah apa yang terjadi di sekelilingnya. Apakah mereka terlindungi? Apakah pelanggaran ditangani? Apakah informasi disampaikan dengan jelas? Apakah aparat dan lembaga terkait hadir ketika masyarakat membutuhkan kepastian?

Di sinilah tantangannya.

Meskipun kewenangannya berbeda, dampak terhadap kepercayaan publik bisa saling menumpuk.

Karena itu, pemerintah daerah tidak perlu mengambil alih kewenangan lembaga lain. Yang dibutuhkan adalah koordinasi sesuai kewenangan, komunikasi publik yang jernih, serta langkah nyata untuk melindungi warga.

Jangan pula setiap muncul masalah, jawabannya hanya, “Itu bukan kewenangan kami.”

Secara administrasi mungkin benar. Tetapi bagi masyarakat, jawaban itu belum tentu menyelesaikan persoalan.

Jalan Empunala Bukan Arena Adu Nyali

Kekerasan di Jalan Empunala yang menyeret sejumlah orang, termasuk mereka yang disebut masih berusia muda, menjadi pengingat bahwa persoalan keamanan jalanan tidak bisa disepelekan.

Jika benar para pelaku di duga berasal dari kelompok perguruan silat yang terlibat bentrokan, proses hukum harus berjalan berdasarkan peran dan bukti masing-masing. Jangan semua orang disamaratakan hanya karena identitas kelompoknya.

Namun, masyarakat juga berhak bertanya, mengapa konflik antarkelompok terus berulang? Bagaimana pencegahannya? Apa peran keluarga, lingkungan, organisasi, dan aparat agar jalan raya tidak berubah menjadi arena unjuk kekuatan?

Anak muda seharusnya punya ruang untuk berprestasi, bekerja, belajar, dan membangun masa depan. Bukan justru terseret perkara yang bisa merugikan diri sendiri dan membahayakan orang lain.

Jalan raya itu milik bersama. Bukan panggung untuk membuktikan siapa paling berani.

November Ada Mojosuro, Momentum Menunjukkan Wajah Terbaik Kota

Di tengah rentetan persoalan itu, Mojokerto juga memiliki agenda positif yang berpotensi menarik perhatian publik nasional, Gerak Jalan Perjuangan Mojokerto–Surabaya atau Mojosuro, dengan jarak sekitar 56 kilometer, yang direncanakan berlangsung pada November 2026.

Ini bukan sekadar urusan siapa paling kuat berjalan jauh. Ada nilai sejarah, semangat perjuangan, daya tahan fisik, dan kebersamaan masyarakat yang bisa diangkat menjadi cerita inspiratif.

Mojosuro berpotensi menjadi magnet pemberitaan yang positif. Tetapi agar gaungnya tidak berhenti pada seremoni, penyelenggara perlu memastikan kesiapan, keselamatan peserta, ketertiban jalur, dan nilai edukasi sejarahnya.

Masyarakat tentu senang jika kotanya dikenal karena prestasi. Namun, citra positif yang paling kuat bukanlah citra yang dibangun lewat promosi semata. Citra itu tumbuh ketika warga merasakan manfaat pembangunan dan melihat pemerintah bekerja dengan tanggung jawab.

Jangan Hanya Sibuk Memoles Etalase

Ada pelajaran penting dari rangkaian peristiwa ini, pemerintah tidak cukup hanya membangun etalase prestasi. Bagian belakangnya juga harus diperiksa.

Kalau pelayanan sudah baik, pertahankan. Kalau ada penghargaan, syukuri. Kalau ada pembangunan yang berhasil, sampaikan kepada masyarakat.

Tetapi jika ditemukan proyek bermasalah, jelaskan tindak lanjutnya. Jika muncul persoalan yang menyangkut keselamatan warga, dorong penanganan sesuai kewenangan. Jika masyarakat membutuhkan informasi, jangan biarkan ruang publik dipenuhi kabar simpang siur.

Jangan sampai pemerintah sibuk mengabarkan keberhasilan, sementara warga sibuk mencari jawaban atas persoalan yang belum selesai.

Dan satu hal lagi, kritik publik bukan otomatis permusuhan. Justru kritik yang berbasis fakta bisa menjadi pengingat / pengiling - iling (Bhs. Jawanya) agar kesalahan tidak berulang.

Kota yang sehat bukan kota yang tidak pernah punya masalah. Kota yang sehat adalah kota yang berani mengakui masalah, menanganinya dengan benar, dan memastikan masyarakat tidak terus-menerus membayar mahal akibat kelalaian.

Catatan Redaksi

Coretan ini merupakan tangkapan layar jurnalistik dan analisis atas sejumlah peristiwa yang diberitakan di Kota Mojokerto pada 2025–2026. Masing-masing kasus memiliki konteks, proses, dan kewenangan berbeda. Status hukum, angka kerugian negara, capaian birokrasi, serta jadwal resmi Mojosuro berdasarkan data informasi dari lembaga terkait dan pemberitaan media.

Kota Mojokerto tidak kekurangan bahan untuk berprestasi. Yang harus dijaga adalah jangan sampai prestasi berjalan di panggung depan, sementara pekerjaan rumah menumpuk di belakang.

Sebab, warga tidak cuma butuh kota yang pandai menerima penghargaan. Warga butuh kota yang berani membereskan persoalan.

Itulah bedanya kota yang sekadar terlihat hebat dengan kota yang benar-benar membuat rakyat merasa hebat karena dilayani dengan baik.