MOJOKERTO — Duit perjalanan dinas (perjadin) DPRD Kota Mojokerto tahun anggaran 2026 disebut mencapai Rp17,793 miliar. Angkanya bikin mata melek, meski kopi sudah tinggal ampas!

Berdasarkan data awal yang beredar, total anggaran perjalanan dinas di lingkungan Pemkot Mojokerto mencapai Rp26,404 miliar. Dari jumlah itu, Rp17,793 miliar disebut dialokasikan pada Sekretariat DPRD.

Kalau angka tersebut cocok dengan dokumen anggaran resmi, porsinya sekitar 67,39 persen dari total anggaran perjalanan dinas yang disebutkan.

Artinya, lebih dari separuh duit perjadin itu berada di satu pos anggaran, Sekretariat DPRD.

Lho, kok bisa sebesar itu? Untuk apa saja duitnya? Siapa yang berangkat? Berapa kali perjalanan dilakukan? Dan yang paling penting, apa hasilnya untuk rakyat Kota Mojokerto?

Nah, ini yang perlu dibuka Blokosuto!

Duit Perjalanan Ada, Hasilnya Mana?

Perjalanan dinas bukan barang haram. Wakil rakyat punya tugas melakukan pengawasan, menyerap aspirasi, membahas kebijakan, dan memperjuangkan kepentingan masyarakat. Semua itu bisa membutuhkan perjalanan dinas.

Tetapi, jangan mentang-mentang namanya perjalanan dinas, lantas anggarannya cukup dijelaskan dengan kuitansi dan laporan administrasi.

Rakyat juga berhak tahu hasilnya!

Kalau berangkat untuk konsultasi, apa yang dikonsultasikan? Apa hasilnya? Kalau kunjungan kerja, apa yang dipelajari? Apa yang kemudian diterapkan di Kota Mojokerto?

Kalau perjalanan dilakukan berulang kali, apakah persoalan masyarakat ikut terselesaikan? Atau hasilnya hanya berhenti menjadi laporan kegiatan yang rapi di atas meja?

Pertanyaan seperti ini bukan tuduhan. Ini urusan pertanggungjawaban uang rakyat.

Efisiensi Jangan Cuma Jadi Pidato

Pemerintah pusat pernah menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025. Kebijakan itu mencakup peninjauan belanja, termasuk perjalanan dinas.

Memang, aturan tersebut secara khusus menyasar anggaran tahun 2025. Untuk menilai belanja tahun 2026, ketentuan dan dokumen anggaran yang berlaku pada tahun tersebut tetap harus diperiksa.

Namun, semangatnya jelas, uang negara harus digunakan secara tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan.

Jangan sampai rakyat diminta memahami keterbatasan anggaran, sementara belanja perjalanan dinas justru tidak disertai penjelasan yang mudah dipahami publik.

Rakyat tidak meminta semua perjalanan dinas dihapus. Rakyat hanya ingin setiap rupiah punya alasan yang jelas dan hasil yang bisa diperiksa.

Sekretariat DPRD Kota Mojokerto Perlu Buka Data

Dengan angka yang disebut mencapai Rp17,793 miliar, ada sejumlah pertanyaan yang layak dijawab secara terbuka oleh Sekretariat DPRD Kota Mojokerto.

Berapa anggaran untuk pimpinan dan anggota DPRD?

Berapa untuk perjalanan aparatur sekretariat?

Berapa jumlah perjalanan dan total pelaksananya?

Ke mana saja tujuan perjalanan tersebut?

Berapa anggaran yang sudah direalisasikan?

Apa hasil kegiatan dan tindak lanjutnya?

Jawaban atas pertanyaan itu penting agar publik tidak sekadar berdebat soal angka besar, tetapi bisa menilai kebutuhan, realisasi, dan manfaatnya berdasarkan data.

Perlu diingat, angka Rp17,793 miliar yang disebut dialokasikan pada Sekretariat DPRD Kota Mojokerto belum otomatis berarti seluruhnya merupakan biaya perjalanan anggota dewan. Rincian rekening belanja tetap harus diperiksa.

Wakil Rakyat, Uang Rakyat, Pertanggungjawaban kepada Rakyat!

Pada akhirnya, persoalannya bukan siapa yang paling sering bepergian. Bukan pula siapa yang paling jauh tujuan perjalanannya.

Persoalannya adalah apakah anggaran yang dibelanjakan sebanding dengan kebutuhan dan hasil kerja yang bisa dipertanggungjawabkan?

Warga Kota Mojokerto tentu ingin wakil rakyat bekerja maksimal. Pengawasan terhadap pemerintah berjalan. Aspirasi masyarakat diperjuangkan. Masalah pelayanan publik mendapat perhatian.

Tetapi, harapan itu perlu diimbangi keterbukaan anggaran.

Sebab, duit perjalanan dinas bukan duit pribadi pejabat. Itu uang negara yang penggunaannya harus mengikuti aturan dan bisa dipertanggungjawabkan.

Kalau memang anggarannya diperlukan, jelaskan peruntukannya. Kalau sudah dibelanjakan, buka realisasinya. Kalau kegiatannya sudah selesai, tunjukkan hasilnya!

Rakyat tidak cukup disuguhi angka anggaran. Rakyat perlu tahu manfaatnya.

DETAK INSPIRATIF — Uang Rakyat Bukan Uang Siluman. Anggarannya Terbuka, Hasilnya Harus Terbaca