Pilkades serentak, Hari Desa Nasional, pembangunan pusat pemerintahan baru, jalan, jembatan, sekolah, hingga layanan kesehatan. Semua membutuhkan perencanaan anggaran yang jelas. Pertanyaannya sederhana, mana yang menjadi prioritas dan apa manfaatnya bagi rakyat?

Urusan anggaran pemerintah sering kali terasa jauh dari kehidupan masyarakat. Angkanya triliunan rupiah, bahasanya penuh istilah teknis, sedangkan warga sehari-hari masih berkutat dengan jalan rusak, saluran air, biaya hidup, sekolah anak, dan kebutuhan berobat.

Padahal, uang yang dibahas dalam APBD bukan sekadar angka di atas kertas. Anggaran itulah yang menentukan program mana yang dikerjakan, fasilitas apa yang diperbaiki, dan kebutuhan masyarakat mana yang lebih dahulu ditangani.

Dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Mojokerto, 28 Oktober 2026, pemerintah daerah menyampaikan penjelasan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2027 dan Raperda tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Angkanya tidak kecil.

Pendapatan daerah direncanakan mencapai Rp2,326 triliun. Sementara belanja daerah direncanakan sebesar Rp2,486 triliun.

Artinya, belanja yang direncanakan lebih besar Rp160 miliar daripada pendapatan.

Lho, kok bisa?

Gampangnya begini. Pemerintah Kabupaten Mojokerto memperkirakan uang yang masuk selama setahun sebesar Rp2,326 triliun. Namun, kebutuhan pengeluaran yang direncanakan mencapai Rp2,486 triliun.

Selisihnya Rp160 miliar. Dalam rancangan tersebut, kekurangan itu direncanakan ditutup melalui pembiayaan netto.

Apakah berarti pemerintah sedang tekor? Belum tentu. Apakah berarti pemerintah boros? Juga belum tentu.

Untuk menjawabnya, kita harus melihat dari mana pembiayaannya berasal, untuk apa uang dibelanjakan, dan apakah hasilnya benar-benar dirasakan masyarakat.

Sebab, persoalan anggaran bukan hanya berapa banyak uang yang keluar, melainkan ke mana uang itu pergi dan apa hasilnya.

Uang banyak, kebutuhan juga banyak

Belanja daerah adalah uang yang direncanakan untuk menjalankan pemerintahan dan membiayai berbagai kebutuhan pembangunan serta pelayanan masyarakat.

Ada belanja untuk pegawai dan operasional kantor. Ada pembangunan jalan dan jembatan. Ada pula kebutuhan sekolah, fasilitas kesehatan, irigasi, bantuan sosial, serta dukungan keuangan kepada pemerintah desa.

Semua itu membutuhkan biaya.

Namun, masyarakat berhak mengetahui pembagiannya. Berapa anggaran untuk jalan? Berapa untuk jembatan? Berapa untuk kesehatan dan pendidikan? Berapa yang digunakan untuk menjalankan birokrasi? Dan berapa yang dialokasikan untuk membangun pusat pemerintahan baru?

Buat halan jalan berapa?, rapat diluar Kota Propinsi berapa? Karokowe berapa hehehe, mulai muncul…..

Tanpa rincian tersebut, angka Rp2,486 triliun baru menunjukkan besarnya rencana belanja. Belum menjelaskan siapa yang paling banyak menerima manfaatnya.

Pilkades, pesta demokrasi desa juga membutuhkan biaya.

Tahun 2027, Kabupaten Mojokerto merencanakan Pilkades serentak yang melibatkan 258 desa. Informasi awal menyebut usulan anggaran operasional pemilihan sekitar Rp30–31 miliar, di luar usulan biaya pengamanan.

Angka itu perlu diperiksa kembali dalam dokumen RAPBD yang dibahas pada 28 Oktober 2026.

Sudah masuk atau belum? Berapa nilai yang akhirnya direncanakan? Apakah biaya pengamanan dianggarkan terpisah? Dan apakah seluruh kebutuhan penyelenggaraan sudah diperhitungkan?

Pertanyaan itu penting karena Pilkades bukan sekadar urusan memilih kepala desa. Prosesnya membutuhkan kepastian anggaran, aturan yang jelas, dan pelaksanaan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Jangan sampai masyarakat hanya mendengar jadwal pemilihan, tetapi tidak mengetahui kesiapan pembiayaannya.

Hari Desa Nasional di Trowulan, siapa menanggung berapa?

Pada Januari 2027, Kabupaten Mojokerto dijadwalkan menjadi tuan rumah Hari Desa Nasional di kawasan Trowulan.

Kegiatan berskala nasional tentu membutuhkan persiapan. Namun, ada hal yang harus terang sejak awal, berapa biaya yang ditanggung pemerintah pusat, berapa kontribusi Pemerintah Provinsi Jawa Timur, dan berapa yang menjadi tanggungan Pemkab Mojokerto?

Pembiayaan bersama atau cost sharing perlu dijelaskan secara terbuka.

Masyarakat tidak harus menolak kegiatan nasional. Acara tersebut bisa membawa manfaat bagi daerah. Namun, biaya penyelenggaraannya tetap harus terukur dan tidak mengaburkan kebutuhan pembangunan yang lain.

Kalau ada perbaikan jalan untuk mendukung acara, misalnya, perlu dijelaskan apakah pekerjaan itu memang bagian dari program infrastruktur yang sudah direncanakan atau tambahan kebutuhan penyelenggaraan.

Dengan begitu, uang untuk acara dan uang untuk pembangunan tidak tercampur dalam penjelasan yang membingungkan.

Pusat pemerintahan baru, angkanya perlu dibuka terang

Rencana pembangunan pusat pemerintahan Kabupaten Mojokerto di kawasan Jotangan, Mojosari, juga menjadi bagian penting yang perlu dicermati.

Informasi yang beredar menyebut anggaran pengadaan tanah Rp100 miliar, angka alokasi yang kemudian diberitakan Rp89 miliar, serta informasi pembayaran tanah sekitar Rp22 miliar. Ada pula rencana pembangunan gedung secara bertahap dengan kebutuhan anggaran yang diberitakan mencapai Rp169 miliar untuk periode 2027–2028.

Angka-angka tersebut tidak boleh langsung dijumlahkan atau dikurangkan begitu saja. Kita perlu memastikan apakah semuanya berasal dari dokumen dan periode anggaran yang sama.

Pagu bukan berarti uang sudah dibayarkan. Anggaran yang tersedia juga tidak otomatis sama dengan realisasi belanja.

Karena itu, publik perlu mendapatkan penjelasan yang mudah dipahami mengenai nilai anggaran awal, perubahan alokasi, pembayaran kepada pemilik tanah, serta sisa kebutuhan pembiayaan pembangunan.

Pusat pemerintahan baru tentu membutuhkan perencanaan. Tetapi masyarakat juga perlu mengetahui bagaimana pembangunannya diselaraskan dengan kebutuhan jalan, jembatan, sekolah, kesehatan, dan pelayanan dasar lainnya.

Bukan soal boleh atau tidak boleh membangun kantor baru. Persoalannya, bagaimana prioritas itu disusun dan bagaimana penggunaan uangnya dipertanggungjawabkan.

Jalan rusak tidak bisa diperbaiki dengan pidato

Bagi warga, keberhasilan anggaran sering kali terasa dari hal-hal yang sederhana.

Jalan yang sebelumnya berlubang menjadi mulus. Jembatan yang membahayakan diperbaiki. Saluran air mampu mengurangi genangan. Anak-anak belajar di ruang kelas yang layak. Warga mendapat layanan kesehatan tanpa harus menghadapi prosedur yang berbelit-belit.

Itulah manfaat pembangunan yang bisa dilihat dan dirasakan.

Maka, ketika pemerintah merencanakan belanja triliunan rupiah, masyarakat wajar bertanya tentang daftar pekerjaan, lokasi proyek, nilai anggaran, jadwal pelaksanaan, dan hasil yang ditargetkan.

Jangan sampai laporan penyerapan anggaran terlihat baik, tetapi manfaatnya belum jelas. Sebaliknya, penilaian juga harus didasarkan pada data, bukan semata-mata keluhan atau dugaan.

Rakyat tidak harus memahami seluruh istilah dalam dokumen keuangan daerah. Namun, rakyat berhak mengetahui apa yang dikerjakan dengan uang publik.

DPRD dan pemerintah punya pekerjaan rumah

Pembahasan RAPBD bukan sekadar mencocokkan angka pendapatan dengan angka belanja. Pemerintah perlu menjelaskan alasan setiap program direncanakan, sedangkan DPRD perlu menguji prioritas, kebutuhan, dan manfaatnya sesuai kewenangannya.

Ada beberapa hal yang layak dibuka kepada publik.

Rincian belanja daerah sebesar Rp2,486 triliun.

Sumber pembiayaan netto untuk menutup defisit Rp160 miliar.

Kepastian anggaran operasional dan pengamanan Pilkades serentak.

Pembagian biaya penyelenggaraan Hari Desa Nasional.

Rincian anggaran pengadaan tanah dan pembangunan pusat pemerintahan baru.

Perbandingan anggaran jalan, jembatan, kesehatan, pendidikan, serta pelayanan dasar.

Semua pertanyaan itu bisa dijawab melalui dokumen anggaran dan keterangan resmi pihak terkait.

Tidak perlu menuduh siapa pun. Tidak perlu pula buru-buru menyimpulkan ada masalah. Yang dibutuhkan adalah keterbukaan agar masyarakat dapat memahami pilihan kebijakan pemerintahnya.

Ujungnya tetap rakyat

APBD adalah rencana keuangan pemerintah daerah selama satu tahun. Di dalamnya terdapat pilihan tentang kebutuhan mana yang dibiayai, berapa besar anggarannya, dan apa yang ingin dicapai.

Pilihan-pilihan itu harus dapat dijelaskan kepada masyarakat.

Sebab, ukuran keberhasilan anggaran bukan hanya besarnya angka yang tertulis dalam dokumen. Ukurannya juga terletak pada mutu pelayanan, pembangunan yang tepat sasaran, dan manfaat yang benar-benar dirasakan warga.

Kabupaten Mojokerto sedang membahas rencana keuangan yang nilainya mencapai triliunan rupiah. Publik tentu berharap pembahasannya tidak berhenti pada kesepakatan angka dan kalimat normatif tentang kesejahteraan.

Yang dibutuhkan adalah penjelasan yang terang, program yang terukur, pelaksanaan yang tertib, serta pertanggungjawaban yang dapat diperiksa.

Uang publik harus punya arah. Anggaran harus punya tujuan. Dan hasil pembangunan harus bisa dirasakan rakyat.

Yu Painten Ketiban Cendelo, Cekap Semanten Atur Kawulo.

WIS pikiren dewe bro….

Writer : uncle Sam 

Editor : Benyamin Netanyahu