MOJOKERTO — Penggeledahan sudah dilakukan. Amplop berisi uang ditemukan. Dokumen dan barang bukti elektronik dibawa penyidik. Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jawa Timur di Surabaya juga telah digeledah.

Kini, giliran para kepala kantor pertanahan (Kantah) yang dimintai keterangan.

Selasa, 10 November 2026, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa delapan Kepala Kantah di Jawa Timur di Gedung Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jatim. Salah satunya Mateus Joko Slameto, Kepala Kantah Kabupaten Mojokerto.

Satu pejabat pertanahan lainnya diperiksa di Jakarta.

Pemeriksaan ini bukan perkara kecil. Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyampaikan bahwa penyidik mendalami dugaan setoran kepada pejabat di atas sekaligus mengonfirmasi hasil penggeledahan sejumlah kantor pertanahan.

Kalau Kepala Kantah Kabupaten Mojokerto sudah diperiksa, bagaimana dengan Kepala Kantah Kota Mojokerto?

Amplop Uang Ditemukan, Siapa yang Harus Menjelaskan?

Pada 23 September 2026, penyidik KPK mendatangi Kantah Kota Mojokerto. Bukan sekadar mampir untuk melihat-lihat ruangan. Penyidik melakukan penggeledahan dan mengamankan sejumlah amplop berisi uang, dokumen, serta barang bukti elektronik.

KPK menduga uang dalam amplop tersebut berkaitan dengan pemohon layanan pertanahan.

Sehari kemudian, penyidik bergerak ke Kantor Wilayah BPN Jawa Timur di Surabaya. Di sana, KPK menemukan uang tunai, perhiasan, dan sejumlah kartu ATM yang menjadi bagian dari pendalaman perkara.

KPK juga mengungkap dugaan adanya setoran dari sejumlah Kantah kepada pejabat di lingkungan Kanwil BPN Jawa Timur.

Yang menjadi pertanyaan, uang itu dari siapa, dikumpulkan untuk apa, lewat siapa, dan akhirnya masuk ke kantong siapa?

Jangan sampai uang ditemukan, dokumen dibawa, rekening ditelusuri, tetapi ujung ceritanya tidak pernah dijelaskan kepada publik.

Kabupaten Diperiksa, Kota Ditunggu

Nama Mateus Joko Slameto kini masuk dalam daftar delapan Kepala Kantah Jawa Timur yang diperiksa KPK.

Sementara itu, Kantah Kota Mojokerto yang sebelumnya digeledah penyidik dipimpin Yetty Nurbuati Krystianti Lampri.

Nama Yetty juga menjadi perhatian karena ia merupakan istri Lampri, pejabat tinggi ATR/BPN yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi pengurusan HGB Summarecon di Kabupaten Bogor.

Namun, Hubungan suami istri bukan bukti kejahatan. Begitu pula penggeledahan kantor bukan berarti kepala kantornya otomatis bersalah.

Justru karena itulah publik membutuhkan penjelasan yang terang.

Apakah Yetty sudah pernah dimintai keterangan oleh penyidik KPK? Kalau sudah, kapan dan dalam kapasitas apa? Kalau belum, apakah penyidik akan meminta keterangannya untuk menjelaskan barang bukti yang ditemukan di kantornya?

KPK Jangan Biarkan Publik Bertanya-tanya

Apa hubungan pemeriksaan Mateus Joko Slameto dengan dugaan setoran dari Kantah kepada pejabat Kanwil BPN Jawa Timur?

Apakah temuan amplop berisi uang di Kantah Kota Mojokerto sudah dikembangkan melalui pemeriksaan pihak-pihak yang mengetahui asal-usul dan peruntukan uang tersebut?

Bagaimana perkembangan pemeriksaan terhadap Yetty Nurbuati Krystianti Lampri, Kepala Kantah Kota Mojokerto yang kantornya pernah digeledah KPK?

Rakyat Butuh Kepastian, Bukan Sekadar Ramai Penggeledahan

Urusan tanah bukan perkara sepele bagi masyarakat.

Ada warga yang mengurus sertifikat bertahun-tahun. Ada yang harus bolak-balik ke kantor pertanahan. Ada pula yang mengeluarkan uang untuk menyelesaikan urusan administrasi yang semestinya berjalan sesuai aturan.

Karena itu, kalau benar ada praktik setoran di luar ketentuan dalam pelayanan pertanahan, persoalannya bukan cuma soal uang. Ini menyangkut kepercayaan masyarakat terhadap lembaga yang mengurus hak atas tanah mereka.

KPK sudah bergerak. Penggeledahan sudah dilakukan. Sejumlah kepala Kantah sudah diperiksa.

Sekarang publik menunggu satu hal, jangan berhenti pada orang-orang yang sudah dipanggil. Telusuri asal uangnya, aliran uangnya, dan siapa saja yang menikmati hasilnya.

Sebab dalam perkara dugaan korupsi, yang paling penting bukan siapa yang paling ramai disebut namanya.

Melainkan siapa yang benar-benar bertanggung jawab berdasarkan bukti.

Saksi-saksi yang dipanggil untuk hadir dan diperiksa di Kantor Ditreskrimum Polda Jawa Timur, yakni Rarif Setiawan selaku Kakantah Kabupaten Gresik, Wida Rahardian Aji selaku Kakantah Surabaya I, Agung Basuki selaku Kakantah Surabaya II dan Kakantah Kabupaten Lamongan periode 2025-Mei 2026.

Selanjutnya, Nursuliantoro selaku Kakantah Kabupaten Sidoarjo, Nasep Vandi Sulistyo selaku Kakantah Kabupaten Situbondo dan Kakantah Kabupaten Banyuwangi periode 2025-April 2026, Mateus Joko Slameto selaku Kakantah Kabupaten Mojokerto, Istanto Nurhidayat selaku Kakantah Kabupaten Malang, dan M Sochib Lutfi selaku Kakantah Kabupaten Jember.

Sedangkan saksi yang dipanggil untuk hadir dan diperiksa di Gedung Merah Putih KPK, yakni Budi Kristiyana selaku Kakantah Kabupaten Bogor I.