KPK TAHAN BAGUS WAHYUDIONO, ORANG KEPERCAYAAN ANWAR SADAD DALAM KASUS HIBAH POKMAS JATIM
-Baca Juga
JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan Bagus Wahyudiono (BGS), tersangka kasus dugaan suap pengurusan dana hibah untuk Kelompok Masyarakat (Pokmas) yang bersumber dari APBD Pemerintah Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2019–2022.
Penahanan dilakukan pada Senin, 16 November 2026. Bagus merupakan staf Anwar Sadad, mantan Wakil Ketua DPRD Jawa Timur periode 2019–2024 yang kini menjadi anggota DPR RI dan juga berstatus tersangka dalam perkara tersebut.
Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein menyampaikan bahwa Bagus merupakan tersangka pihak penerima dari klaster kedua.
KPK melakukan penahanan selama 20 hari pertama, terhitung 16 November hingga 5 Desember 2026, di Rumah Tahanan Negara Cabang Gedung Merah Putih KPK.
Budi Prasetyo Juru bicara KPK
Bagus Wahyudiono Tersangka
Diduga menjadi penghubung dan pengelola fee
Dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, penyidik memaparkan dugaan peran Bagus dalam pengurusan dana hibah Pokmas.
Bagus diduga bertugas mengoordinasikan usulan pekerjaan dana hibah, menjadi penghubung sekaligus koordinator para koordinator lapangan (Korlap), melakukan verifikasi kelengkapan usulan, serta mengoordinasikan dan mengelola komitmen fee dari para Korlap.
Penyidik juga mengungkapkan dugaan keterlibatan Bagus dalam merekapitulasi setiap penerimaan fee maupun pengeluaran yang berkaitan dengan Anwar Sadad.
KPK menduga Anwar Sadad memperoleh alokasi dana hibah mencapai Rp291,5 miliar selama periode 2019–2022.
Rinciannya:
Tahun 2019 sebesar Rp48,9 miliar.
Tahun 2020 sebesar Rp37,6 miliar.
Tahun 2021 sebesar Rp121,3 miliar.
Tahun 2022 sebesar Rp83,7 miliar.
Dari alokasi tersebut, penyidik menduga terdapat permintaan komitmen fee sebesar 15 hingga 20 persen kepada Korlap atau anggota DPRD yang meminta pergeseran alokasi dana hibah antaranggota DPRD.
Dalam pemaparan lebih lanjut, KPK menyebut dugaan penerimaan komitmen fee oleh Anwar Sadad selama periode 2019–2022 mencapai Rp41,7 miliar.
Dari jumlah tersebut, sekitar Rp40,5 miliar diduga diterima Anwar Sadad, sedangkan Bagus diduga memperoleh bagian sekitar Rp1,26 miliar.
Penyidik juga mengungkapkan bahwa penyerahan uang diduga dilakukan melalui beberapa cara, yakni secara langsung kepada Anwar Sadad, melalui Bagus secara tunai maupun transfer, serta melalui pembayaran kebutuhan pribadi.
Dana masyarakat diduga ikut terpotong
Dalam konstruksi perkara yang dipaparkan KPK, persoalan tidak berhenti pada dugaan pemberian komitmen fee.
Penyidik juga mengungkap dugaan pemotongan dana hibah sebesar 20 hingga 30 persen oleh para Korlap setelah dana dicairkan kepada masing-masing kelompok masyarakat.
Akibatnya, dana yang benar-benar digunakan untuk menjalankan program masyarakat diperkirakan hanya sekitar 55 hingga 70 persen dari anggaran awal.
Fakta tersebut menjadi salah satu bagian penting yang didalami penyidik dalam mengurai tata kelola dan penyaluran dana hibah Pokmas Jawa Timur.
21 orang telah ditetapkan sebagai tersangka
Dalam perkara dugaan suap pengurusan dana hibah Pokmas Jawa Timur ini, KPK sebelumnya telah menetapkan 21 orang sebagai tersangka.
Mereka terdiri atas empat orang yang diduga sebagai penerima dan 17 orang yang diduga sebagai pemberi.
Penanganan perkara tersebut merupakan pengembangan dari kasus yang sebelumnya menjerat mantan Wakil Ketua DPRD Jawa Timur Sahat Tua Simanjuntak.
KPK menyatakan penyidikan masih terus berjalan dan upaya penahanan terhadap tersangka lainnya akan dilakukan sesuai kebutuhan penyidikan.
Atas dugaan perbuatannya, Bagus disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Proses hukum terhadap Bagus dan tersangka lainnya masih berjalan. Dugaan tindak pidana tersebut akan dibuktikan lebih lanjut melalui proses peradilan.
Writer : Mike Foster
Editor : Clara Chloe
