Rumah Pasangan Lansia di Surodinawan, Tahun 2025 Bayar Rp650 Ribu, Tahun 2026 Tembus Rp1,9 Juta

DETAK INSPIRATIF, MOJOKERTO

Kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) kembali dikeluhkan warga Kota Mojokerto.

Kali ini keluhan datang dari Ibu Nanik, warga Surodinawan 2, Kecamatan Prajurit Kulon, Kota Mojokerto.

Perempuan yang usianya hampir 70 tahun itu mengaku keberatan dengan kenaikan PBB-P2 rumah yang ditempatinya bersama suaminya.

“Tahun 2025 saya bayar sekitar Rp650 ribu lebih. Tahun 2026 ini menjadi Rp1.900 ribu lebih. Naiknya tinggi sekali,” kata Ibu Nanik kepada DETAK INSPIRATIF.

Kenaikan tersebut membuat pasangan lanjut usia itu harus berpikir keras untuk memenuhi kewajiban pajaknya.

Suami Ibu Nanik berusia sekitar 76 tahun. Sebelumnya bekerja sebagai pegawai BUMN dan sudah pensiun lebih dari 10 tahun.

Saat ini suaminya menderita stroke.

Sementara Ibu Nanik sendiri mengaku kondisi kesehatannya juga sudah sering terganggu karena faktor usia.

Keduanya tinggal di rumah tersebut sebagai tempat tinggal.

Tidak ada cerita rumah itu digunakan untuk bisnis properti atau diperjualbelikan.

SUDAH MINTA KERINGANAN

Menurut Ibu Nanik, persoalan kenaikan PBB-P2 tersebut sebelumnya sudah pernah disampaikan kepada pihak kelurahan.

Ia juga mengaku telah mengajukan permohonan keringanan.

Namun hingga kini, menurut keterangannya, belum mendapatkan tanggapan yang jelas mengenai pengajuan tersebut.

“Saya sudah pernah mengajukan keringanan melalui kelurahan. Sampai sekarang belum ada tanggapan,” ujarnya.

Ia berharap pemerintah memberikan perhatian terhadap kondisi keluarganya.

Pasalnya, kewajiban membayar pajak tetap harus dipenuhi, sementara kondisi ekonomi dan kesehatan keluarga sudah tidak seperti ketika masih produktif bekerja.

BUKAN HANYA IBU NANIK

Keluhan mengenai kenaikan PBB-P2 juga disampaikan sejumlah warga Surodinawan lainnya.

Beberapa warga mengaku mengalami kenaikan tagihan PBB-P2 yang cukup signifikan dibandingkan tahun sebelumnya.

Kondisi tersebut membuat warga mempertanyakan dasar kenaikan nilai pajak yang harus mereka bayarkan.

Warga berharap Pemkot Mojokerto memberikan penjelasan secara terbuka mengenai perubahan tagihan PBB-P2 tersebut.

Mereka ingin mengetahui apakah kenaikan terjadi karena perubahan NJOP tanah, NJOP bangunan, dasar pengenaan PBB-P2 atau komponen lainnya.

JATUH TEMPO SUDAH LEWAT

Untuk tahun pajak 2026, batas pembayaran PBB-P2 Kota Mojokerto jatuh pada 30 September 2026.

Bagi warga yang belum mampu membayar sampai batas waktu tersebut, kenaikan tagihan menjadi persoalan tersendiri.

Ibu Nanik mengatakan dirinya bukan tidak mau membayar pajak.

Persoalannya adalah besarnya uang yang harus disiapkan.

“Kalau ada uang ya dibayar. Tapi sekarang kondisinya seperti ini, suami sakit, saya juga sudah tua dan sering sakit,” katanya.

WARGA MENUNGGU JAWABAN PEMKOT

Keluhan warga Surodinawan tersebut menjadi bagian dari keluhan serupa yang juga muncul di sejumlah wilayah Kota Mojokerto.

Sebelumnya warga dari Pulorejo, Kecamatan Prajurit Kulon, juga mengeluhkan kenaikan PBB-P2.

Ibu Ripto, warga Pulorejo yang menjalankan toko kelontong kecil, mengaku belum mampu membayar PBB-P2 karena tagihannya meningkat.

Keluhan juga disampaikan warga Surodinawan dan Gunung Gedangan.

Warga kini menunggu penjelasan dari Pemkot Mojokerto, khususnya BPKPD, mengenai dasar penetapan PBB-P2 tahun 2026.

Mereka juga berharap warga yang mengalami kesulitan ekonomi dan kondisi khusus mendapatkan pelayanan serta penanganan sesuai ketentuan yang berlaku.

DETAK INSPIRATIF masih menghimpun keterangan warga dan dokumen SPPT PBB-P2 tahun 2025 dan 2026 untuk melihat besaran perubahan tagihan secara langsung.

Satu SPPT bisa menjadi keluhan.
Puluhan SPPT bisa menunjukkan pola.

DETAK INSPIRATIF akan terus menelusurinya.