APPI Bongkar Temuan di RDPU Komisi IV, 9 dari 11 Sekolah Sampling Disebut Diborongkan. Bangsal Jadi Salah Satu Sorotan, Tukang Lokal Kok Tak Kebagian?

DETAK INSPIRATIF — Mojokerto

Ada satu kata yang terdengar sederhana, tetapi ternyata menyimpan urusan panjang.

Swakelola.

Bukan sekadar istilah dalam dokumen anggaran. Bukan pula kata pemanis dalam proposal pembangunan sekolah.

Swakelola punya roh.

Sekolah mengelola pembangunan. Masyarakat sekitar ikut bergerak. Tukang batu dapat pekerjaan. Tukang kayu ikut bekerja. Toko material di sekitar sekolah ikut hidup. Uang pembangunan berputar di kampung sendiri.

Itulah salah satu alasan pemerintah memilih mekanisme swakelola dalam Program Revitalisasi Satuan Pendidikan.

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah bahkan secara terbuka menyebut revitalisasi melalui swakelola dimaksudkan untuk melibatkan masyarakat sekitar, membuka kesempatan kerja, sekaligus menggerakkan ekonomi lokal. Pemerintah juga menyebut pelaksanaan revitalisasi dilakukan tanpa pihak ketiga.

Nah, di titik inilah cerita Revitalisasi Pembangunan gedung sekolah di Kabupaten Mojokerto mulai menarik.

Bukan karena gedung sekolah sedang dibangun.

Tetapi karena muncul pertanyaan sederhana dari masyarakat.

Kalau namanya swakelola, kok pekerjaan disebut diborongkan?

Pertanyaan itu dibawa Aliansi Peduli Pendidikan Indonesia atau APPI ke ruang rapat DPRD Kabupaten Mojokerto.

Kamis, 12 November 2026, setelah tiga kali mengetuk pintu DPRD, APPI akhirnya diterima Komisi IV di ruang BANMUS lantai II.

Sekitar dua jam.

Dari pukul 10.00 sampai 12.00 WIB.

Di ruangan itu duduk bersama APPI, Komisi IV DPRD, Dinas Pendidikan dan Inspektorat.

Tidak ada lagi sekadar surat.

Tidak ada lagi sekadar somasi.

Kali ini temuan lapangan APPI diletakkan di atas meja.

Ketua APPI, Kasiono, bersama Sumidi dan jajaran APPI menyampaikan hasil sampling mereka terhadap 11 sekolah penerima revitalisasi.

Klaim APPI cukup keras.

Dari 11 sekolah yang mereka sampling, 9 sekolah disebut pekerjaan revitalisasinya diborongkan kepada pihak ketiga.

APPI juga menyebut menemukan kondisi bangunan yang menurut mereka tidak sesuai dengan RAB.

Dua persoalan itu tentu tidak boleh langsung dijadikan vonis.

Tetapi juga tidak pantas dibuang ke tong sampah.

Sebab kalau benar, persoalannya bukan kecil.

Ini menyangkut uang negara, kualitas bangunan sekolah dan keselamatan serta kenyamanan anak-anak yang setiap hari belajar di dalamnya.

Bangsal, ketika tukang kampung bertanya

Kasiono kemudian membawa satu contoh yang lebih konkret.

Salah satunya sekolah di wilayah Kecamatan Bangsal.

Menurut keterangan APPI dalam forum tersebut, pekerjaan revitalisasi di sekolah itu disebut dikerjakan atau diborongkan kepada pihak dari Kabupaten Gresik.

Di sinilah pertanyaan rakyat muncul.

Di sekitar sekolah sebenarnya ada tukang batu.

Ada tukang kayu.

Ada pekerja bangunan.

Bahkan ada pelaku usaha konstruksi lokal.

Mereka hidup di sekitar sekolah.

Mereka mencari makan dari pekerjaan bangunan.

Tetapi kalau pekerjaan revitalisasi sekolah justru dikerjakan pihak dari luar daerah, maka pertanyaan APPI menjadi masuk akal untuk diuji.

Kenapa tukang di kampung sendiri tidak diberi kesempatan?

Bukan berarti orang Gresik tidak boleh bekerja.

Bukan itu persoalannya.

Persoalannya adalah apa sebenarnya mekanisme swakelola yang ditetapkan pemerintah?

Sebab pemerintah sendiri menjelaskan bahwa swakelola revitalisasi memang diarahkan untuk memberi ruang kepada masyarakat sekitar.

Bahkan Kemendikdasmen menyebut sekolah dapat memanfaatkan tenaga kerja lokal dan membeli material dari toko setempat.

Dokumen pemerintah juga menegaskan prinsip partisipatif dan menyebut pelaksanaan revitalisasi tidak boleh dikontrakkan kepada pemborong.

Jadi kalau APPI menemukan praktik yang menurut mereka menyerupai pemborongan, yang harus dibuka bukan sekadar siapa yang bekerja.

Tetapi siapa yang mengelola.

Siapa yang membayar.

Siapa yang bertanggung jawab.

Bagaimana mekanisme pengadaan tenaga dan materialnya.

Dan apakah pola tersebut masih berada dalam koridor swakelola sebagaimana aturan program.

SWakelola bukan sekadar papan nama

Di sinilah persoalan menjadi lebih serius.

Jangan sampai sebuah proyek disebut swakelola di atas kertas, tetapi praktik di lapangan berubah menjadi pekerjaan yang sepenuhnya dikendalikan pihak ketiga.

Namun sebaliknya, jangan pula setiap penggunaan tenaga atau keahlian dari luar langsung disebut sebagai pemborongan.

Harus dibedah dokumennya.

Harus dilihat mekanismenya.

Harus diperiksa aliran uangnya.

Itulah pekerjaan pengawasan.

Dan di sinilah APPI sebagai organisasi masyarakat sipil juga harus berdiri dengan bukti.

Kalau mengatakan ada pemborong, tunjukkan siapa.

Kalau mengatakan dari Gresik, buktikan asal dan kedudukannya.

Kalau mengatakan RAB tidak sesuai kondisi bangunan, tunjukkan bagian mana yang berbeda.

Apakah volume?

Apakah spesifikasi material?

Apakah ukuran?

Apakah kualitas?

Atau ada item pekerjaan yang seharusnya ada tetapi ternyata tidak dikerjakan?

Jangan berhenti pada kalimat “katanya diborongkan.”

Sebab Detak Inspiratif tidak sebatas menulis dan sebagai pengawasan publik. Tetapi membutuhkan sesuatu yang lebih keras daripada kabar.

Yakni, Bukti.

Dinas Pendidikan, kami hanya mengawal

Dalam RDPU tersebut, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto, Amsar Ashari, menjelaskan bahwa anggaran revitalisasi berasal dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.

Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto, menurut penjelasan yang disampaikan dalam forum, berada pada posisi mengawal atau mendampingi pelaksanaan program.

Ada pula pendampingan hukum dari Kejaksaan Negeri.

Sementara perwakilan Inspektorat, Zaqqi, menyampaikan bahwa pengawasan akan dilakukan sesuai mekanisme Inspektorat.

Kalimat itu penting.

Sebab sejak awal program ini memang bukan proyek yang berdiri sendirian.

Ada sekolah.

Ada pemerintah daerah.

Ada kementerian.

Ada mekanisme pengawasan.

Ada Inspektorat.

Dan ada pendampingan Kejaksaan.

Bahkan secara nasional, program revitalisasi 2026 memang disebut mendapat asistensi dan pendampingan Kejaksaan Agung.

Kejaksaan sendiri dalam informasi resmi pemerintah juga disebut mengidentifikasi sejumlah risiko dalam pelaksanaan revitalisasi, termasuk potensi pengalihan pekerjaan dari skema swakelola menjadi dikontrakkan.

Maka pertanyaannya menjadi semakin sederhana.

Kalau semua mekanisme pengawalan itu berjalan, bagaimana mungkin masih muncul tudingan pekerjaan diborongkan?

Jawabannya tentu tidak boleh ditebak.

Harus diperiksa.

Pendampingan Kejaksaan bukan stempel bebas masalah

Ini juga harus diluruskan.

Pendampingan hukum tidak boleh dipahami sebagai stempel bahwa sebuah pekerjaan pasti benar.

Pendampingan adalah pendampingan.

Pengawasan teknis adalah pengawasan teknis.

Pemeriksaan administrasi adalah pemeriksaan administrasi.

Sedangkan kualitas fisik bangunan harus diuji berdasarkan spesifikasi, RAB, gambar teknis dan kondisi nyata di lapangan.

Artinya, keberadaan pendampingan Kejaksaan tidak otomatis menghapus ruang kritik masyarakat.

Begitu pula kritik APPI tidak otomatis membuktikan adanya pelanggaran hukum.

Dua-duanya harus bertemu di meja pemeriksaan.

Di situlah negara bekerja secara sehat.

Ada tiga lapis yang harus dibongkar

Relevansinya dengan dugaan kasus revitalisasi 11 sekolah di Kabupaten Mojokerto ini hendak dinaikkan dari sekadar polemik menjadi penyelidikan dan penyidikan yang benar-benar terang.

Siapa pelaksananya?

Apakah benar sekolah mengelola pekerjaan secara swakelola?

Siapa panitianya?

Siapa tenaga kerja yang digunakan?

Apakah pihak dari Gresik hanya menyediakan tenaga tertentu?

Atau benar-benar mengambil alih pekerjaan secara keseluruhan?

Itu dua hal yang berbeda.

Bagaimana uang bergerak?

Dana revitalisasi masuk ke rekening sekolah.

Lalu penggunaannya bagaimana?

Siapa yang menerima pembayaran?

Apakah tukang dibayar langsung?

Apakah material dibeli sekolah?

Apakah ada pembayaran kepada satu pihak dalam jumlah besar yang pola transaksinya menyerupai pembayaran pekerjaan borongan?

Dokumen pembayaran akan bicara lebih jujur daripada seribu cerita.

Apakah bangunannya sesuai RAB?

Ini yang paling penting.

Karena bangunan sekolah bukan sekadar proyek yang selesai difoto lalu dipasang papan informasi.

Anak-anak akan masuk ke dalamnya.

Guru akan mengajar di sana.

Gedung itu akan dipakai bertahun-tahun.

Kalau spesifikasi tidak sesuai, persoalannya bukan cuma administrasi.

Ada kepentingan keselamatan dan mutu pendidikan di belakangnya.

APPI punya pekerjaan rumah

RDPU 12 November bukan garis finis.

Justru baru pintu masuk.

APPI sudah membawa isu ke DPRD.

Sekarang APPI harus berani membuka konstruksi temuannya secara lengkap.

Sekolah satu, temuannya apa.

Sekolah dua, apa buktinya.

Begitu seterusnya sampai 11 sekolah.

Dengan begitu publik tidak perlu menebak-nebak.

Begitu pula pemerintah tidak bisa menjawab secara normatif saja.

Dinas Pendidikan harus membuka mekanisme pengawalan.

Inspektorat harus melakukan pemeriksaan sesuai kewenangannya.

DPRD harus memastikan fungsi pengawasan berjalan.

Dan kalau ditemukan indikasi pelanggaran, tentu mekanisme hukum berjalan sesuai bukti dan kewenangan masing-masing lembaga.

Jangan sampai swakelola cuma berganti nama

Ada satu hal yang jangan sampai terjadi.

Program besar untuk memperbaiki sekolah jangan sampai kehilangan roh hanya karena sibuk mengejar bangunan berdiri.

Sebab pemerintah sendiri menyatakan revitalisasi melalui swakelola memiliki manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar, termasuk membuka pekerjaan dan menggerakkan ekonomi lokal. Pada 2026, Kemendikdasmen bahkan menyebut program tersebut telah melibatkan puluhan ribu UMKM lokal dan ratusan ribu tenaga kerja.

Jadi persoalannya bukan sekadar, “Gedungnya jadi atau tidak?”

Tetapi juga, “Siapa yang ikut menikmati manfaat pembangunan itu?”

Kalau tukang kampung mendapatkan pekerjaan, ekonomi bergerak.

Kalau toko material lokal ikut hidup, uang berputar di daerah.

Kalau masyarakat dilibatkan, rasa memiliki tumbuh.

Itulah roh swakelola.

Tetapi kalau masyarakat hanya menjadi penonton, sementara pekerjaan dikendalikan satu pihak dari luar, maka pertanyaan publik menjadi sah untuk diajukan.

Swakelola beneran atau swakelola rasa kontraktor?

Kalimat itu memang pedas.

Tetapi jawabannya tidak boleh memakai emosi.

Jawabannya harus memakai dokumen.

Dua jam di ruang BANMUS, pekerjaan belum selesai

Kamis siang itu akhirnya berlalu.

APPI keluar membawa harapan agar RDPU tidak berhenti sebagai acara formalitas.

Komisi IV punya pekerjaan.

Dinas Pendidikan punya pekerjaan.

Inspektorat punya pekerjaan.

Dan APPI sendiri juga punya pekerjaan.

Sebab pengawasan masyarakat bukan sekadar berteriak paling keras.

Pengawasan masyarakat justru diuji ketika berani membawa tudingan sampai ke meja pembuktian.

Begitu pula pemerintah.

Pemerintah tidak cukup mengatakan, “sudah kami kawal.”

Publik berhak bertanya.

Dikawal sampai mana?

Apa hasil pengawasannya?

Kalau benar, mana buktinya?

Dan kalau ada masalah, apa tindakan koreksinya?

Di sinilah kualitas tata kelola pendidikan Kabupaten Mojokerto bisa membuktikan kualitas pengawasanya.

Bukan hanya kualitas beton.

Bukan hanya kualitas atap.

Bukan hanya kualitas ruang kelas.

Tetapi juga kualitas pengawasan uang negara.

Sebab pada akhirnya yang dibangun bukan cuma gedung sekolah.

Yang sedang dibangun adalah kepercayaan.

Dan kepercayaan publik tidak bisa diplester dengan semen.

Tidak bisa dicat dengan warna baru.

Tidak bisa ditutup papan proyek.

Kepercayaan hanya bisa berdiri kalau fondasinya bernama transparansi, akuntabilitas dan keberpihakan kepada kepentingan anak-anak serta masyarakat.

Kalau semua benar, buka saja.

Kalau ada yang keliru, perbaiki.

Kalau ada pelanggaran, proses.

Sesederhana itu.

Catatan redaksi

Istilah “diborongkan” dalam berita ini ditempatkan sebagai temuan/keterangan APPI, bukan kesimpulan hukum. Statusnya harus diuji melalui dokumen program, PKS, RAB, bukti pembayaran, struktur pelaksana, serta pemeriksaan teknis dan administratif