Wisatawan Tenggelam di Kolam 3 Meter, Bagaimana Negara Menjamin Keselamatan Pengunjung?

MOJOKERTO — Kematian seorang wisatawan di kawasan wisata alam Air Panas Padusan, Pacet, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Sabtu, 14 November 2026, tidak cukup dibaca sebagai peristiwa orang tenggelam.

Seorang pengunjung, Firgi Anggri Andana (22), warga Desa/Kecamatan Jetis, ditemukan meninggal dunia di dasar kolam dengan kedalaman sekitar tiga meter setelah sebelumnya dinyatakan tidak diketahui keberadaannya.

Peristiwa tersebut membuka persoalan yang lebih luas, sejauh mana sistem keselamatan wisatawan dijalankan oleh pengelola, bagaimana pengawasan terhadap kolam dengan kedalaman tiga meter, dan bagaimana perlindungan terhadap pengunjung bekerja ketika kecelakaan benar-benar terjadi?

Sebab Padusan bukan sekadar tempat orang datang untuk berenang atau berendam. Kawasan tersebut merupakan destinasi wisata yang pengelolaannya melibatkan Pemerintah Kabupaten Mojokerto dan Perhutani.

Dalam tata kelola pemerintahan, posisi pengelola membawa konsekuensi administratif. Pengunjung yang membeli tiket bukan sekadar membeli hak masuk kawasan wisata. Di dalam transaksi itu terdapat hak memperoleh pelayanan yang aman, informasi yang benar, fasilitas keselamatan dan mekanisme perlindungan apabila terjadi kecelakaan sesuai ketentuan yang berlaku.

Data Sistem Informasi Kepariwisataan Nasional (Sisparnas) Kementerian Pariwisata bahkan mencatat fasilitas Padusan memiliki asuransi pengunjung dan jalur evakuasi.

Artinya sederhana. Pengunjung datang membawa uang. Pengelola menerima tiket. Maka keselamatan pengunjung bukan perkara tambahan, melainkan bagian dari pelayanan yang harus dipertanggungjawabkan.

KORBAN DITEMUKAN DI DASAR KOLAM

Informasi awal menyebut korban datang bersama rombongan pada Sabtu sekitar pukul 11.00 WIB.

Dalam rangkaian kejadian berikutnya, korban sempat berada di kawasan pemandian air panas, kemudian berada di area kantin dan selanjutnya berenang di kolam dengan kedalaman sekitar tiga meter.

Sekitar pukul 12.30 WIB, korban diketahui tidak berada bersama rombongannya.

Pencarian kemudian dilakukan. Sekitar pukul 14.00 WIB, korban ditemukan di dasar kolam dalam keadaan tidak bernyawa.

Rangkaian waktu tersebut kini menjadi bagian penting dalam pemeriksaan kepolisian.

Sebab dalam kasus kecelakaan air, hitungan menit bukan sekadar angka. Menit dapat menjadi batas antara pertolongan dan kematian.

Karena itu, persoalan yang harus dijawab bukan hanya bagaimana korban bisa tenggelam.

Tetapi. Kapan korban mulai berada dalam kondisi bahaya?

Kapan keberadaannya diketahui hilang?

Siapa petugas pertama yang mengetahui?

Kapan pencarian bawah air dimulai?

Dan. Berapa lama sejak korban tenggelam sampai ditemukan?

Jawabannya harus berdasarkan CCTV, keterangan saksi, laporan kejadian, pemeriksaan petugas dan hasil olah tempat kejadian perkara.

KOLAM TIGA METER BUKAN KOLAM BIASA

Kedalaman tiga meter secara keselamatan merupakan kondisi yang berbeda dengan kolam dangkal.

Karena itu pengelola semestinya mempunyai pengendalian risiko yang jelas, petugas pengawas, pembagian zona, alat penyelamatan, akses evakuasi, prosedur menghadapi orang hilang, hingga prosedur pertolongan terhadap korban tenggelam.

Persoalannya sekarang. Apakah seluruh prosedur itu benar-benar tersedia dan dijalankan pada 14 November 2026?

Ini bukan tuduhan terhadap pengelola.

Ini adalah uji administrasi keselamatan.

Sebab sebuah SOP tidak cukup hanya menjadi kertas yang tersimpan di kantor. 

SOP itu gunanya ketika orang sedang celaka, bukan ketika dokumen sedang diperiksa.

Bahkan penelitian sebelumnya mengenai manajemen risiko keselamatan wisatawan di Padusan pernah menyoroti persoalan keterbatasan personel rescue dan pengawasan yang berpotensi tidak maksimal ketika pengunjung ramai.

Temuan tersebut tentu tidak membuktikan penyebab kematian korban kali ini.

Namun setelah terjadi kecelakaan fatal, temuan lama itu menjadi relevan untuk satu hal.

Apakah rekomendasi keselamatan yang pernah ditemukan sudah diperbaiki?

SOAL MINUMAN KERAS, JANGAN BERHENTI PADA “BAU ALKOHOL”

Dalam kasus ini muncul informasi mengenai adanya botol minuman beralkohol yang disebut dibawa rombongan dan kemudian diamankan pengelola.

Korban juga disebut memiliki aroma alkohol ketika dievakuasi.

Tetapi secara hukum pembuktian dan kedokteran, aroma alkohol bukan pemeriksaan toksikologi.

Karena itu harus dibedakan antara, membawa alkohol, mengonsumsi alkohol, berada dalam kondisi mabuk, dan meninggal karena faktor yang berkaitan dengan alkohol.

Empat hal tersebut tidak boleh dicampur menjadi satu kesimpulan.

Yang harus diperiksa adalah.

Apakah korban benar mengonsumsi alkohol?

Berapa kadarnya?

Apakah pemeriksaan toksikologi dilakukan?

Apakah kondisi tersebut berpengaruh terhadap kemampuan berenang korban?

Dan yang tidak kalah penting.

Bagaimana SOP pengelola terhadap pengunjung yang diketahui atau diduga mengonsumsi alkohol?

Apakah orang tersebut tetap diperbolehkan menggunakan kolam?

Apakah ada larangan berenang bagi pengunjung yang berada dalam kondisi mabuk?

Apakah petugas mempunyai kewenangan menghentikan aktivitas tersebut?

Jawaban atas pertanyaan itu akan menentukan apakah sistem pengawasan berjalan atau hanya sebatas pemeriksaan tiket di pintu masuk.

PADUSAN JUGA BUKAN KOLAM AIR BIASA

Padusan berada di kawasan lereng Gunung Welirang dan memiliki sumber air panas alami yang mengandung unsur belerang.

Karakter tersebut memberikan daya tarik tersendiri bagi wisatawan.

Namun karakter alam sekaligus membawa konsekuensi pengelolaan.

Suhu air, kualitas air, ventilasi kawasan berendam, kondisi lingkungan dan informasi kesehatan bagi pengunjung merupakan bagian dari manajemen risiko wisata.

Maka pengelola dan pemerintah daerah harus dapat menunjukkan.

Apakah kualitas air diperiksa secara berkala?

Berapa suhu masing-masing kolam?

Bagaimana parameter kesehatan airnya?

Kapan pemeriksaan terakhir dilakukan?

Apakah terdapat informasi atau peringatan bagi pengunjung dengan kondisi kesehatan tertentu?

Pertanyaan tersebut bukan untuk menakut-nakuti masyarakat.

Justru sebaliknya.

Wisata alam boleh alami. Pengelolaannya tidak boleh asal alami.

Ada standar kesehatan, ada standar keselamatan dan ada kewajiban memberikan informasi kepada masyarakat.

DAN ADA SATU HAK PENGUNJUNG YANG WAJIB DIBUKA

ASURANSI.

Data resmi Sisparnas mencatat Padusan mempunyai asuransi pengunjung.

Perhutani juga pada 2025 menyampaikan kerja sama penyediaan perlindungan asuransi bagi pengunjung destinasi wisata yang dikelolanya.

Maka setelah seorang pengunjung meninggal dalam kawasan wisata, pertanyaan administrasinya menjadi sangat sederhana.

Apa hak ahli waris korban?

Bukan sekadar “Dapat santunan atau tidak?”

Tetapi. Siapa perusahaan penjaminnya?

Nomor polisnya berapa?

Berapa nilai pertanggungannya?

Apakah tiket korban termasuk dalam perlindungan?

Siapa yang membayar premi?

Apakah laporan kecelakaan sudah disampaikan kepada perusahaan asuransi?

Siapa yang mengajukan klaim?

Kapan ahli waris dapat menerima santunan?

Kalau semua mekanisme tersebut memang tersedia, hak keluarga korban harus dipastikan berjalan.

Dan apabila ada persyaratan atau pengecualian polis, hal tersebut juga harus dijelaskan secara terbuka kepada keluarga.

Dalam bahasa rakyat. Kalau di tiket ada perlindungan, ketika musibah benar-benar datang, perlindungan itu jangan ikut tenggelam bersama korban.

PEMERINTAH JANGAN HANYA HADIR SETELAH ADA KORBAN

Peristiwa Padusan kini menjadi ujian bagi tata kelola wisata Kabupaten Mojokerto.

Pemerintah daerah mempunyai kewenangan pembinaan dan pengawasan sesuai urusan pemerintahan yang melekat padanya. Pengelola kawasan mempunyai kewajiban operasional. Perhutani memiliki tanggung jawab sesuai kewenangan pengelolaan kawasan dan kerja sama yang berlaku.

Masing-masing tidak bisa saling melempar bola.

Kalau pengelolaan dilakukan bersama, maka tanggung jawabnya juga harus terang.

Siapa mengawasi?

Siapa menyediakan petugas keselamatan?

Siapa memeriksa kualitas air?

Siapa memastikan SOP berjalan?

Siapa menangani keadaan darurat?

Siapa melaporkan kecelakaan?

Dan siapa memastikan hak ahli waris korban dipenuhi?

Itulah pertanyaan administrasi pemerintah yang kalau diterjemahkan ke bahasa rakyat sebenarnya sederhana. “Kalau warga sudah bayar tiket, siapa yang menjaga keselamatannya?”

Kematian di Padusan tidak boleh berhenti sebagai berita satu hari,

Korban telah meninggal.

Tidak ada petugas yang mampu mengembalikan nyawanya.

Tetapi dari sebuah kecelakaan, pemerintah dan pengelola dapat belajar untuk mencegah korban berikutnya.

Karena itu, tragedi Padusan harus diperiksa dari hulu sampai hilir. kolam → pengawasan → petugas → SOP → alkohol → kualitas air → respons darurat → CCTV → kepolisian → pengelolaan Pemkab–Perhutani → asuransi → hak ahli waris.

Di situlah letak kepentingan publiknya.

Bukan mencari kambing hitam.

Tetapi memastikan setelah satu nyawa melayang, sistem keselamatan tidak kembali tidur sampai kecelakaan berikutnya terjadi.

Dan kalau ternyata seluruh standar sudah dijalankan, petugas lengkap, SOP berjalan, respons sesuai prosedur dan penyebab kematian murni faktor medis atau kondisi korban, petugas dan pengelola harus transparan.

“ Tidak ada kesenangan, seharga nyawa" 

Detak inspiratif bukan mencari siapa yang salah. Melainkan mencari apa yang benar untuk diberitakan.