IBUKOTA JAKARTA PINDAH KE PALANGKARAYA ?
-Baca Juga
detakinspirasi.com - Nama Palangka Raya selalu muncul
kembali setiap wacana pemindahan ibu kota ramai dibicarakan. BBC Indonesia pun
bertanya kepada pakar dan penulis, mengapa kota di Kalimantan Tengah tersebut
terus digadang-gadang menjadi ibu kota baru negeri ini.
Penulis
buku 'Sukarno & Desain Rencana Ibu Kota RI di Palangkaraya', Wijanarka,
kepada wartawan menyatakan Sukarno mencuatkan ide pemindahan ibu kota dari
Jakarta ke Palangkaraya pada periode tahun 1957-1958.
"Nama
Palangkaraya (muncul) karena berada persis di tengah NKRI, di tengahnya
Indonesia. Atas dasar itu, Palangkaraya menjadi lebih populer sebagai calon ibu
kota dari kota lainnya," ungkap Wijanarka.
Dosen
jurusan arsitektur Universitas Palangkaraya tersebut menyatakan saat itu selain
Palangkaraya, 'kota di Sulawesi, Makassar' juga menjadi salah satu kandidat.
 |
| Sejumlah orang bersantap siang di tepi Sungai Kahayan, Palangkaraya, Kalimantan Tengah. |
Sukarno
disebut Wijanarka, menginginkan sebuah ibu kota yang dibuat sendiri oleh anak
bangsa.
Pemindahan
ibu kota ke luar Jakarta ketika itu dinilai perlu karena Sukarno mengharapkan
Indonesia memiliki ibukota "yang dibangun oleh anak bangsa sendiri".
"Jakarta
kan peninggalan kolonial Belanda, dirancang Belanda," ungkap Wijanarka.
Mengapa
tidak jadi dipindah?
Wijanarka
melanjutkan rencana pemindahan ibu kota tidak mewujud nyata saat itu,
"karena jalan darat saja belum ada di Palangkaraya. Jalannya (hanya) lewat
sungai."
"Bung
Karno sendiri waktu itu memancang tiang pertama pembangunan Palangkaraya (pada
1957), dia harus naik kapal dari Banjarmasin ke Palangkaraya. Jalan darat belum
ada. Jadi pertimbangan pemindahan waktu itu sulit, transportasi darat (belum
ada), pengadaan bahan bangunan sulit.
Sukarno
tidak jadi mewujudkan ide mewujudkan ide Palangkaraya sebagai ibu kota salah
satunya karena masalah transportasi.
Selain
itu, pemindahan tersebut hanya berakhir menjadi wacana karena Sukarno memiliki
berbagai rencana kegiatan bertaraf internasional yang akan dilakukan di ibu
kota Indonesia.
"Misalnya
Asian Games (1962). Jadi kalau memindah ibu kota waktu itu, tidak akan terkejar
bagi even tersebut," lanjut Wijanarka.
Luas, murah, dan tanpa
gempa
Sebelumnya,
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas, Bambang
Brodjonegoro memastikan kajian rencana pemindahan ibu kota akan selesai tahun
ini. Ibu kota baru "kemungkinan besar di Pulau Kalimantan," kata
Bambang Brodjonegoro.
Dosen
planologi Institut Teknologi Bandung, Krishna Nur Pribadi, menyebut rencana itu
sangat wajar mengingat Kalimantan yang di luar wilayah gempa, serta jumlah
penduduknya yang masih sedikit, tetapi lahannya masih sangat luas.
BNPB sebut banjir di
Jakarta rendam ribuan rumah
Memotong
rumah dan tinggal seatap dengan 20 orang agar tidak digusur.
 |
| Jakarta |
"Pulau
Kalimantan itu penduduknya dua sampai empat juta orang. Sementara Jakarta itu
bisa 10 juta orang. Ini sudah tidak benar. Menurut saya, kalau pembangunan
terus dipusatkan di Jakarta ? sudah tidak sehat," kata Krishna.
Kalimantan
berada di luar zona cincin api sehingga minim bencana gunung meletus dan gempa
bumi.
Penduduk
Kalimantan yang masih sedikit dibandingkan dengan luas wilayahnya ini, menurut
Krishna, membuat harga tanah rendah, sehingga sangat berpeluang untuk terus
dikembangkan dan menarik orang untuk datang.
Untuk
Palangkaraya sendiri, jika dilihat di berbagai situs internet yang menjual
tanah, harga lahan masih bisa dibilang murah, sekitar dua juta hingga enam juta
rupiah per meter persegi.
Selain
itu "Palangkaraya sendiri luasnya 2.400 km persegi, sementara wilayah yang
terbangun itu baru 50 km persegi. Jadi, secara wilayah kota masih luas sekali
untuk dibangun," tambah Wijanarka.
Kepada
wartawan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas,
Bambang Brodjonegoro, menyebut pemindahan pusat administrasi pemerintahan, ke
luar dari Jakarta akan dimulai pada "2018 atau 2019".
Meskipun
nama Palangkaraya kerap disebut, pemerintah menyatakan masih mempertimbangkan
sejumlah pilihan kota, yang menurut Menteri Agraria dan Tata Ruang, Sofyan
Djalil, harus yang "paling suitable dan bagus". ( MJ - 2 )
