PARA ABDI DALEM PEMKOT MOJOKERTO PENUHI PANGGILAN PENYIDIK SATGAS KPK
-Baca Juga
detakinspiratif.com - Wakil Walikota Mojokerto, Suyitno
memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus suap Kepala
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) terhadap tiga pimpinan anggota DPRD
Kota Mojokerto, Selasa (11/7/2017).
Tak hanya orang nomor dua di Kota
Mojokerto, dua anggota dewan dan pejabat eksekutif di lingkungan Pemkot
Mojokerto turut datang ke aula Wirapratama Mapolres Mojokerto Kota yang berada
di lantai II, lokasi pemeriksaan KPK. Wakil Walikota Mojokerto Suyitno datang
sekitar pukul 09.30 WIB.
 |
| TAAT HUKUM; Wakil Walikota Mojokerto, Suyitno Penuhi Panggilan Penyidik Satgas KPK Di Aula Wirapratama Polres Mojokerto Kota. Selasa 11 / 7 /2017. |
Dengan menggunakan batik warna biru,
Wakil Walikota datang bersama ajudan. Kemudian disusul empat pejabat eksekutif
lain, diantaranya Kepala Dinas Pendidikan Novi Rahardjo, Sekretaris Dinas PUPR
Nara N Utama, Kabid Aset DPPKA Ani Wijaya, Kabid Anggaran Subekti dan Kabid
Perencanaan Helmi.
Selain itu, ada dua anggota DPRD Kota
Mojokerto yang datang memenuhi panggilan KPK. Diantaranya Udji Pramono dan
Mochamad Harun dari fraksi Demokrat. Mereka langsung menuju aula Wirapratama di
lantai II.
Sumber di Mapolres Mojokerto Kota
menyebutkan, ada 10 meja dilengkapi kursi telah disiapkan di aula yang berada
di lantai II tersebut. "Pemeriksaan dilakukan di aula Wirapratama, jadi
tanpa sekat. Ada 10 meja lengkap dengan kursi yang disiapkan. Polres Mojokerto
Kota hanya menyiapkan tempat," ungkapnya.
Menurutnya, sepuluh orang tim satgas penyidik
KPK yang akan melakukan pemeriksaan terhadap para saksi tersebut, Selasa
(11/7/2017).
 |
| BELUM DIPANGGIL KPK : Walikota Mojokerto Mas'ud Yunus |
Disisi
lain, Walikota Mojokerto, Mas'ud Yunus mengaku tidak mendapatkan undangan dari
KPK.
"Saya tidak dapat undangan dari KPK disela – sela acara
peresmian taman anti narkoba di Magersari Kota Mojokerto, Selasa (11/7/2017), ‘’
ujarnya.
lebih lanjut Walikota Mojokerto Mas’ud Yunus mengatakan,
pihaknya akan selalu menghormati proses hukum kepada siapapun.
"Prosesnya kayak apa, yang tahu KPK. Kita menghormati
proses hukum yang berlangsung, kayak apa nanti. Kita serahkan, kita kan negara
hukum," tegasnya. ( Mj- 1)
