PPS DAN PPK DIMINTA INDEPENDENSINYA DALAM MENGAWAL DEMOKRASI
-Baca Juga
 |
| Anggota KPU Kota Mojokerto Jawa Timur. Pelantikan PPS dan PPK di Hotel Raden Wijaya Kota Mojokerto, Kamis malam 23 /11 |
Dalam melaksanakan independensi dalam penjaringan atau seleksi
petugas pemungutan suara ( PPS ) serta Panitia Pemilihan Kecamatan ( PPK ), KPU
Kota Mojokerto meminta tanggapan publik melalui sosialisasi dan supervisi ke
kelurahan – kelurahan setempat.
Rekam jejak calon anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)
maupun Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk Pilkada Kota Mojokerto dan Pilgub
Jatim 2018 bakal ‘dipelototi’. Pengawasan super ketat ini untuk menjaga
independensi mereka dalam melaksanakan Pilkada.
Ketua KPU
Kota Mojokerto Jawa Timur Saiful Amin menegaskan, integritas dan independensi
anggota PPK dan PPS harus teruji. Untuk itu, lembaganya dalam rekrutmentnya mengumumkan secara transparan sekaligus meminta tanggapan publik.
 |
“Memang tidak
diatur dalam aturan soal itu, tapi dengan melibatkan masyarakat setidaknya kita
akan mengetahui sosok pribadi setiap calon PPK dan PPS,” kata Saiful Amin
kepada Detak Inspiratif, Kamis (23 /11) di hotel Raden Wijaya kemarin malam.
“Berdasarkan Undang-undang Nomor 10/2016 tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati, dan Wali Kota jumlah anggota PPK per kecamatan lima orang dan anggota PPS nya 3 orang,”
ujarnya.
Total petugas PPS di Kota Mojokerto sebanyak 54 orang dari 18
Kelurahan tiga Kecamatan. Sedang petugas PPK nya ada 15 orang.
Dosen UNIM Masnianingsih menilai langkah KPU
mengumumkan para calon anggota PPK dan PPS ke publik sudah ideal. Sebab,
lembaga penyelenggara pemilu itu akan mengetahui masing-masing sosok calon
“pembantunya” di tiap kecamatan dan TPS.
“Kalau
diumumkan, minimal diketahui oleh masyarakat luas. Termasuk apakah calon itu pernah menjadi pengurus parpol atau track record yang
kurang bagus dalam pesta demokrasi di tanah ini bisa diketahui,” ujarnya. (Mj-1)
