MOJOKERTO, Jatim –  Rapat Paripurna DPRD Kota Mojokerto, Rabu (21/5/2025),  diwarnai interupsi dramatis!  Pembahasan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2024 mendadak panas 🔥  karena Ketua Fraksi PDI Perjuangan, Sunarto, mempertanyakan defisit anggaran yang membingungkan.  Angka yang disebut mencapai  Rp49.603.000.000,00 dan  Rp19.000.000.000,00, tanpa penjelasan yang memadai!  Ketidakhadiran Walikota Ika Puspitasari pun menambah aroma misteri. 🤔

Sunarto dengan tegas meminta Wakil Walikota, Sandi, untuk menahan tanda tangan pada dokumen APBD.  "Pak Wakil Walikota," tegasnya, "jangan tandatangani sebelum ada penjelasan transparan mengenai defisit anggaran yang belum terungkap ini!" ✋

Sebelumnya, Walikota telah memaparkan laporan APBD 2024 (yang telah diaudit BPK) pada 17 Mei lalu.  Meskipun pendapatan melebihi target (Rp1.058 triliun vs target Rp1.012 triliun),  belanja juga tinggi (Rp1.029 triliun dari rencana Rp1.091 triliun),  mengakibatkan defisit Rp29,322 miliar.  Namun,  SILPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) masih tercatat Rp49,603 miliar setelah pembiayaan netto.  Ini yang membuat bingung! 🤨

Ketua DPRD, Eri Purwanti, memberikan klarifikasi.  Ia menekankan tanggung jawab pemerintahan tetap berada di Walikota.  Namun,  tiga rekomendasi penting dari BPK perlu diperhatikan:

RSUD Butuh Penyesuaian Tarif!  BPK menemukan 410 layanan di RSUD Dr. Wahidin Sudirohusodo dengan tarif di bawah biaya riil,  mengakibatkan penurunan pendapatan.  Pemkot harus segera menyesuaikan tarif sesuai Perda,  dan Menteri Keuangan merekomendasikan pembenahan APBD dalam 15 hari! ⏱️

Aset Daerah Belum Optimal!  Banyak aset daerah (gedung) yang belum dioptimalkan untuk meningkatkan PAD.  Pemkot perlu perencanaan matang agar aset tersebut bermanfaat bagi masyarakat.  Jangan sampai "bangun tidur, tidur lagi"! 😅

Misteri Defisit!  Meskipun ada SILPA,  defisit Rp49,603 miliar dan Rp19 miliar masih butuh penjelasan yang transparan dan komprehensif!  Ini yang menjadi fokus utama! 🔎

Interupsi ini menyoroti pentingnya transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah.  Pemkot Mojokerto harus segera memberikan penjelasan yang memuaskan dan menindaklanjuti rekomendasi BPK agar pengelolaan keuangan lebih baik dan akuntabel! 👍(77)