MOJOKERTO, Jawa Timur – Hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2024 mengungkap potensi kerugian negara yang signifikan.  Temuan ini, yang dibahas dalam Rapat Kerja Komisi II DPRD Kabupaten Mojokerto bersama Pemerintah Daerah pada 15 Mei 2025, menunjukkan adanya indikasi penyimpangan dalam pelaksanaan proyek konstruksi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mojokerto.  Kejadian ini berpotensi menimbulkan dampak hukum dan merugikan kepentingan masyarakat luas. 💥

Audit BPK menemukan adanya ketidaksesuaian volume pekerjaan dan spesifikasi teknis pada sejumlah proyek di RSUD Prof. dr. Soekandar dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR).  Di RSUD Prof. dr. Soekandar, delapan paket proyek konstruksi menunjukkan kelebihan pembayaran mencapai Rp55.324.422,50.  Angka tersebut merupakan selisih pembayaran yang signifikan (Rp200.154.418,52 – Rp144.829.996,12).  Kondisi ini menimbulkan dugaan adanya potensi pelanggaran hukum, khususnya terkait pengelolaan keuangan negara. 🤨

Situasi serupa ditemukan di Dinas PUPR.  Sepuluh proyek konstruksi di bidang jalan, irigasi, dan jaringan menunjukkan kekurangan volume dan/atau ketidaksesuaian spesifikasi.  Hal ini menimbulkan risiko kerugian negara berupa aset yang tidak sesuai standar dan spesifikasi yang telah direncanakan.  Lebih mengkhawatirkan lagi, dua paket proyek konstruksi dari Belanja Hibah di Dinas PUPR juga menunjukan kelebihan pembayaran sebesar Rp107.417.502,88.  Total potensi kerugian negara dari temuan ini mencapai ratusan juta rupiah! 💰

Rekomendasi BPK kepada Bupati Mojokerto sangat tegas.  Pengembalian kelebihan pembayaran tersebut harus segera dilakukan.  Direktur RSUD Prof. dr. Soekandar diharuskan mengembalikan Rp55.324.422,50 ke Kas BLUD, sementara Kepala Dinas PUPR bertanggung jawab atas pengembalian Rp107.417.502,88 ke Kas Daerah.  Kegagalan dalam menindaklanjuti rekomendasi ini dapat berimplikasi pada proses hukum lebih lanjut.  ⚖️

Temuan ini bukan hanya masalah administrasi, tetapi juga menyangkut akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah.  Kepentingan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan publik yang optimal dan terbebas dari korupsi sangat terdampak.  Oleh karena itu, pengawasan yang ketat dan penegakan hukum yang tegas sangat diperlukan untuk mencegah terulangnya kejadian serupa dan melindungi keuangan negara.  Langkah hukum yang tepat dan tuntas harus segera diambil untuk memberikan efek jera dan memastikan akuntabilitas para pihak yang bertanggung jawab.  ✊  Publik menantikan tindakan nyata dari Pemerintah Kabupaten Mojokerto. 👀

writer: Damaroblek

editor: AGanStronking