MOJOKERTO, Jawa Timur –  Rapat paripurna DPRD Kabupaten Mojokerto, Rabu (25/6/2025),  menandai langkah penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2025.  Wakil Bupati Rizal Octavian membacakan penjelasan Bupati Muhammad Albarra,  mengungkapkan  strategi  pemerintah daerah untuk mengoptimalkan anggaran  berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 dan dinamika terkini.  Efisiensi dan penyesuaian prioritas menjadi kunci perubahan ini.

Wakil Bupati Mojokerto Rizal Octavian 

Perubahan APBD, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020,  diakomodasi untuk  menyesuaikan dengan perkembangan yang tak sesuai asumsi awal,  pergeseran kebutuhan anggaran, dan pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun sebelumnya.

Investasi Berdampak Langsung:  Peningkatan pendapatan daerah dari Rp 2.736.172.652.280 menjadi Rp 2.753.976.624.273 (kenaikan Rp 17.959.358.993),  didorong oleh peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD),  akan dialokasikan untuk program-program yang berdampak langsung pada kesejahteraan.  Contohnya,  peningkatan anggaran untuk perbaikan infrastruktur jalan lingkungan Desa,   sehingga aksesibilitas masyarakat terhadap layanan kesehatan dan pendidikan meningkat.  Dana juga dialokasikan untuk program pelatihan vokasi bagi kaum muda,  meningkatkan daya saing mereka di pasar kerja.

Efisiensi untuk Pelayanan Publik yang Lebih Baik:  Peningkatan belanja daerah dari Rp 2.810.919.794.280 menjadi Rp 2.966.098.300.812,16 (kenaikan Rp 155.178.506.532,16)  difokuskan pada peningkatan kualitas pelayanan publik.  Sebagai contoh,  peningkatan anggaran untuk rumah sakit daerah akan meningkatkan kualitas layanan kesehatan,  sementara penambahan anggaran untuk pendidikan akan meningkatkan kualitas guru dan sarana belajar.  Meskipun mengakibatkan defisit,  defisit anggaran sebesar Rp 137.219.147.539,16 akan diatasi dengan pemanfaatan SILPA tahun 2024.

Transparansi dan Akuntabilitas:  Bupati Albarra menekankan pentingnya kolaborasi antara eksekutif dan legislatif.  Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah menjadi prioritas utama.  Perubahan APBD ini bukan sekadar angka-angka, melainkan komitmen nyata untuk membangun Kabupaten Mojokerto yang lebih sejahtera dan berkeadilan.

Writer Damaroblek 

Editor Mannheimer Morgen