Mojokerto, Jawa Timur - Fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Mojokerto tak tinggal diam.  Setelah melakukan kajian mendalam, mereka meluncurkan rekomendasi tajam terkait Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 dan Raperda RPJMD Kabupaten Mojokerto Tahun 2025-2029.  Bukan sekadar catatan biasa, ini adalah seruan untuk transparansi dan aksi nyata demi kesejahteraan masyarakat Mojokerto.

Fraksi Gerindra mengakui, pelaksanaan APBD 2024 secara umum berjalan. Namun,  mereka menemukan sejumlah kelemahan yang perlu segera dibenahi.  Sorotan utama tertuju pada tindak lanjut rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.  "Bukan hanya sekadar menerima temuan, tapi harus ada aksi nyata berupa analisis, perencanaan, dan langkah korektif yang transparan," tegas perwakilan Fraksi Gerindra.  Mereka mendesak pemerintah daerah untuk  melaporkan kemajuan tindak lanjut kepada BPK RI dan publik secara berkala.

Selain itu, Gerindra juga mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui eksplorasi potensi daerah yang sesuai aturan.  Pengawasan dan pengendalian APBD yang lebih ketat, pengelolaan keuangan yang efisien, serta pemanfaatan teknologi informasi menjadi poin penting lainnya dalam rekomendasi Fraksi Gerindra.  Pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia (SDM) di bidang keuangan daerah juga dianggap krusial.

Raperda RPJMD 2025-2029 dinilai Fraksi Gerindra telah memenuhi aspek legal formal.  Namun,  implementasinya harus dibarengi dengan solusi atas berbagai tantangan, mulai dari keterbatasan sumber daya hingga kurangnya partisipasi masyarakat.

Gerindra menekankan pentingnya prioritas pembangunan yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.  Pengembangan ekonomi lokal, peningkatan kualitas pelayanan publik, pengembangan SDM, pengelolaan lingkungan hidup berkelanjutan, dan penguatan infrastruktur menjadi fokus utama.  Partisipasi masyarakat, integrasi dengan rencana pembangunan nasional dan provinsi, serta pengelolaan risiko juga mendapat perhatian serius.

Rekomendasi Fraksi Gerindra ini bukan sekadar kritik, melainkan sebuah harapan besar untuk kemajuan Kabupaten Mojokerto.  Mereka mendesak pemerintah daerah untuk menjadikan rekomendasi ini sebagai pedoman dalam membangun Mojokerto yang lebih baik, lebih transparan, dan lebih sejahtera.  Visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih harus diwujudkan dalam program-program nyata yang berdampak positif bagi seluruh lapisan masyarakat.  Mojokerto yang lebih maju, adil dan makmur bukanlah sekadar mimpi, tetapi sebuah tujuan yang harus diwujudkan bersama.