Mojokerto Jawa Timur – Gedung Graha Wichesa bergema dengan dinamika politik dan ekonomi, Rabu (25/6/2025). Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto menjadi panggung utama pembahasan Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2025. Suasana rapat terasa unik, karena Bupati Muhammad Albarra, yang tengah menunaikan ibadah haji di Mekkah, "mewakilkan" penjelasan kebijakannya kepada Wakil Bupati Rizal Octavian. Ibarat sebuah kapal yang tengah berlayar menuju tujuan kesejahteraan masyarakat, kebijakan anggaran Kabupaten Mojokerto sedang mengalami perubahan haluan, dengan nahkoda utama sementara berada di "pelabuhan suci" Mekkah untuk menunaikan ibadah.  Contohnya,  rencana pembangunan infrastruktur jalan yang tadinya diprioritaskan, kini dialokasikan sebagian anggarannya untuk program penanggulangan banjir dan jembatan di wilayah Utara Mojokerto akibat curah hujan yang tinggi akhir-akhir ini.  Ini seperti perubahan arah kemudi kapal untuk menghindari badai.

Wakil Bupati Rizal Octavian, dengan lugas dan terukur, membacakan Nota Penjelasan Bupati. Dokumen setebal beberapa halaman itu merupakan peta jalan baru anggaran daerah. Perubahan KUA dan PPAS bukan sekadar angka-angka kering, melainkan refleksi dari dinamika kehidupan masyarakat Kabupaten Mojokerto. Berbagai faktor, seperti perubahan ekonomi global dan kebutuhan mendesak masyarakat, menjadi "angin" yang mendorong perubahan arah kebijakan anggaran ini. Misalnya,  kenaikan harga pupuk yang signifikan memaksa realokasi anggaran untuk subsidi petani agar tetap bisa berproduksi.  Ini seperti menyesuaikan layar kapal agar tetap bisa berlayar meskipun menghadapi angin kencang.

Rapat Paripurna ini bukanlah sekadar "seremonial". Ia merupakan arena pertarungan ide dan negosiasi antara legislatif dan eksekutif. Para anggota DPRD berperan sebagai "pengawal" anggaran rakyat, memastikan setiap rupiah dibelanjakan secara efisien dan efektif untuk kepentingan masyarakat.  Mereka seperti awak kapal yang memastikan navigasi berjalan dengan baik dan kapal tetap berada di jalur yang benar. Proses pembahasan yang transparan dan demokratis diharapkan menghasilkan kesepakatan yang berpihak kepada rakyat.

Kehadiran Wakil Bupati Rizal Octavian menunjukkan kekompakan dan efisiensi kerja pemerintahan Kabupaten Mojokerto. Meskipun Bupati sedang berada di luar negeri, roda pemerintahan tetap berputar dengan lancar. Hal ini menunjukkan sistem pemerintahan yang kuat dan berkelanjutan.  Seperti kapal yang tetap berlayar meskipun kaptennya sementara berhalangan,  pemerintahan tetap menjalankan tugasnya.

Rapat Paripurna ini menandai suatu babak baru dalam perjalanan pembangunan Kabupaten Mojokerto. Semoga perubahan KUA dan PPAS TA 2025 ini menjadi "kompas" yang membimbing daerah menuju masa depan yang lebih sejahtera dan makmur. Transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran menjadi kunci sukses dalam mewujudkan cita-cita tersebut.  Seperti kompas yang selalu menunjukkan arah yang benar, transparansi dan akuntabilitas akan memastikan pembangunan berjalan sesuai rencana dan tepat sasaran.

Writer Damaroblek 

Editor AGanstrongking