Komisi DPRD Mojokerto Bahas KUPA-PPAS 2025 Pasca Pergantian Bupati

MOJOKERTO, 3 Juli 2025 — Ada yang bergerak di balik angka-angka. Kamis siang ini, Komisi-Komisi DPRD Kabupaten Mojokerto menggelar rapat kerja intensif bersama sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Fokus pembahasan tak lain adalah Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUPA) dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2025.

Namun, perubahan ini bukan sekadar kalkulasi teknis. Ada pergolakan politik yang menjadi latar.

Kabupaten Mojokerto kini berada di bawah kepemimpinan baru, usai Pilkada Serentak 2024. Petahana Bupati Ikhfina Fahmawati tumbang, dan tongkat estafet pemerintahan kini dipegang oleh Bupati Muhammad AlBarra, figur muda santri yang dikenal vokal dan reformis. Maka tak heran, APBD pun mengalami pergeseran besar-besaran: dari wajah lama menuju arah baru.

TRANSISI POLITIK, TRANSFORMASI ANGGARAN

Menurut sejumlah legislator, pembahasan KUPA-PPAS ini merupakan babak penting dari transisi pemerintahan. Banyak program warisan rezim sebelumnya dinilai perlu dievaluasi. Tidak sedikit pula anggaran yang digeser untuk menyesuaikan visi-misi Bupati AlBarra yang berorientasi pada reformasi birokrasi, pemerataan pembangunan desa, serta penguatan pelayanan dasar.

“Rakyat harus merasakan bedanya. Bukan hanya ganti bupati, tapi juga ganti arah kebijakan yang lebih adil,” ujar seorang anggota Komisi III DPRD dengan nada tegas.

Dari sisi eksekutif, OPD mengakui bahwa revisi ini juga menyesuaikan arah kebijakan nasional. Di bawah komando Presiden Prabowo Subianto, pemerintah pusat menerapkan strategi efisiensi dan ketahanan fiskal, termasuk melalui pemotongan dana transfer daerah untuk sektor-sektor yang dianggap boros atau tidak prioritas.

KONFLIK KEPENTINGAN MULAI TERCIUM?

Namun tak semua pihak puas. Beberapa pengamat menyoroti kemungkinan munculnya “anggaran balas budi” atau revisi yang terlalu politis. Terutama terhadap pos bantuan desa dan alokasi hibah bansos yang sebelumnya disebut-sebut disalurkan secara tidak merata ke desa-desa pendukung petahana.

“Ada desa yang dulunya diguyur miliaran karena loyal, sekarang anggarannya dikunci. Tapi ada juga program yang sekarang tiba-tiba muncul, padahal belum prioritas. Ini yang perlu diawasi,” ujar seorang aktivis masyarakat sipil yang hadir di Gedung DPRD.

RAKYAT MENANTI, AKUNTABILITAS DIUJI

Komisi-komisi DPRD kini memanggil satu per satu OPD, memverifikasi program dan alokasi. Dari sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, hingga belanja pegawai dan tunjangan ASN. Semua ditelisik: apakah sesuai kebutuhan lapangan, atau sekadar titipan kekuasaan?

Dengan jadwal pembahasan yang padat dan tensi politik yang masih panas, hasil akhir KUPA-PPAS 2025 akan menjadi barometer: apakah pemerintahan baru benar-benar hadir untuk rakyat? Atau hanya mengganti wajah dengan watak yang sama?

🔥DOR!!! EDISI KHUSUS

BEDAH APBD: BUKAN BASA-BASI!

Rakyat Mojokerto Berhak Tahu Uangmu Ke Mana

💸 Rp 10 Miliar per Tahun? Untuk Siapa?!

Setiap tahun, Pemkab Mojokerto menggelontorkan Rp 10 Miliar dari APBD hanya untuk “jasa pengamanan” yang tidak jelas bentuk dan laporannya.

Tak ada dokumen pertanggungjawaban. Tak ada audit publik.

Apakah ini bancakan terselubung dari sistem lama?

🧠 Kata Rakyat: Uang Itu Harusnya Untuk...

Beasiswa pelajar miskin

Tambahan insentif guru ngaji dan tenaga kesehatan

Pembangunan jalan desa & infrastruktur dasar

Dana BOS yang benar-benar sampai ke sekolah

Tunjangan ASN dan perangkat desa yang belum cair

📉 APBD Kita Dulu: Penuh Titipan, Minim Bukti

Era kepemimpinan lama diduga menggunakan APBD sebagai alat loyalitas politik.

Desa yang loyal diberi anggaran miliaran. Yang tidak? Diabaikan.

Kini saatnya kita ubah semua!

🧭 DI ERA BARU INI, RAKYAT HARUS MENGAWASI:

🔍 KUPA-PPAS 2025 Sedang Disusun!

📌 DPRD Sedang Rapat dengan OPD!

🗣️ Suaramu Bisa Jadi Pengawas Anggaran!

✊ TAGLINE: “UANG RAKYAT BUKAN UNTUK DIRAKYATIN!”

👁️‍🗨️ Ayo Awasi! Ayo Kritisi! Ayo Bertanya!

Jangan biarkan APBD 2025 kembali jadi alat kepentingan elite!

Rakyat Mojokerto harus jadi penjaga keadilan anggaran!

💥#BedahAPBD #UangRakyatUntukRakyat #MojokertoAwasiAPBD 

"Rp 10 Miliar Tanpa Laporan, Itu Namanya Perampokan Rakyat!"

“Kawal KUPA-PPAS 2025: Hentikan Bancakan Atas Nama Sinergitas!”

Di balik angka, ada arah. Di balik perubahan APBD, ada harapan  atau jebakan.

Kami, unsur rakyat sipil Kabupaten Mojokerto, dengan penuh kesadaran menyampaikan pernyataan sikap terhadap pembahasan KUPA-PPAS 2025 yang kini sedang digodok oleh DPRD bersama OPD.

Kami mencium aroma lama dari wujud baru.

📌 Uang rakyat semestinya dijaga, bukan dijaga-jagakan.

Setiap tahun, sebesar Rp10 Miliar dari APBD dialokasikan untuk “jasa pengamanan” yang tidak pernah dibuka ke publik. Tidak ada laporan rinci. Tidak ada audit terbuka.

Disalurkan untuk menjaga stabilitas? Atau menjaga kebisuan?

Kami khawatir, alokasi ini lebih mirip asuransi kekuasaan ketimbang layanan keamanan publik.

Bahkan, dalam beberapa kasus, yang melaporkan dugaan korupsi justru dikriminalisasi.

Lapor, ditangkap. Diam, dibiarkan.

 “Lidah rakyat dikunci. Tapi pintu anggaran dibuka lebar untuk ‘penjaga loyalitas’.”

Maka, kami rakyat menyatakan:

🛑 TOLAK pos siluman “jasa pengamanan” tanpa akuntabilitas!

📢 CABUT budaya sinergitas diam-diam yang menguapkan Rp10 M setiap tahun!

✍️ KAWAL KUPA-PPAS 2025 agar berpihak pada pelayanan dasar, bukan perlindungan kekuasaan!

✊ SERUAN UNTUK DPRD & BUPATI:

1. Hapus seluruh pos tak jelas yang tidak bisa diaudit publik.

2. Prioritaskan anggaran untuk desa, pendidikan, kesehatan, dan insentif ASN.

3. Jamin perlindungan hukum bagi pelapor dugaan korupsi.

4. Wujudkan APBD sebagai cermin keadilan, bukan alat barter kekuasaan.

💥 “KAMI RAKYAT MOJOKERTO, SUDAH MELEK. SUDAH CELIK. SUDAH JELI.”

🗣️ UANG RAKYAT HARUS UNTUK RAKYAT  BUKAN UNTUK MENJAGA RASA TAKUT OKNUM!

Atas nama suara hati rakyat sipil

✍️ (Koalisi Kawal Anggaran Mojokerto / Rakyat Bergerak / Forum Akar Rumput )

Writer LampJung 

Editor LoLambeng