"Fraksi PDIP Bongkar Data Kelam: Dari Banjir Langganan, Bansos Mandek, hingga JKN KIS PBID Dinonaktifkan Masal"

MOJOKERTO — Sorotan tajam dilontarkan Fraksi PDI Perjuangan dalam sidang Pandangan Umum Terakhir Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Mojokerto, Selasa (29/7). Fraksi berlambang banteng itu menuding keras pemerintah daerah atas carut marutnya penanganan bencana banjir, mandeknya bansos, serta polemik dinonaktifkannya ribuan peserta JKN KIS PBID untuk warga miskin Kabupaten Mojokerto.

 “Kami mempertanyakan data wilayah banjir langganan dan intervensi anggaran untuk korban. Kenapa tidak prioritas? Lalu banyak warga miskin tidak lagi mendapat bantuan sosial karena kartu JKN-KIS PBID mereka dinonaktifkan,” tegas juru bicara Fraksi PDIP, dalam sidang resmi.

Mapping Wilayah Langganan Banjir

Berdasarkan catatan BPBD, wilayah banjir rutin di Kabupaten Mojokerto mencakup:

Kecamatan Dawarblandong; Jetis; Bangsal; Puri ; Sooko; Trowulan ; Jatirejo dan sebagian Mojoanyar

Meski begitu, Fraksi PDIP mengungkapkan, tidak ada skema pemulihan pasca bencana yang menyentuh langsung warga terdampak secara berkelanjutan. Banyak warga mengeluh air cepat naik, tapi bantuan selalu lambat.

Bansos Tersendat, JKN-KIS PBID Dimatikan

Tak hanya soal banjir, Fraksi PDIP juga menyoroti kebijakan Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan yang dianggap “tidak berpihak kepada rakyat miskin”.

“Kenapa ribuan warga miskin Mojokerto dikeluarkan dari peserta JKN-KIS? Siapa yang memutuskan? Pusat, provinsi, atau justru Pemkab?”

Sorotan ini memperkuat tudingan bahwa Dinsos dan Dinkes saat ini masih dikuasai oleh loyalis eks Bupati Ikhfina Fahmawati, yang disebut-sebut tetap mengendalikan kebijakan meski sudah tak lagi menjabat.

Wajah Lama, Kebijakan Usang

Kepala Dinas Sosial dan Kepala Dinas Kesehatan diketahui merupakan ‘anak emas’ mantan Bupati Ikhfina dan juga termasuk bagian dari tim sukses dalam Pilkada 2024 lalu. Hingga kini, publik menilai mereka masih lebih setia pada kekuasaan lama ketimbang menjalankan agenda perubahan Bupati terpilih, Muhammad AlBarra.

 “Ini bukan sekadar soal loyalitas jabatan, tapi tentang nyawa dan hak rakyat. Jangan main-main dengan urusan perut dan kesehatan warga miskin,” ujar pengamat politik Mojokerto Raya.

Desakan Evaluasi Total

Fraksi PDIP meminta Bupati AlBarra untuk mengevaluasi total struktur birokrasi yang masih patuh pada bayang-bayang kekuasaan lama. Perubahan harus nyata. Jangan biarkan rakyat terus dikorbankan demi kepentingan politik masa lalu.

Oleh : Detak Inspiratif