MOJOKERTO — Sebuah kapal megah yang disebut sebagai "Kapal Majapahit" kini justru karam di daratan. Dibangun di kawasan Taman Bahari Majapahit (TBM) Kota Mojokerto, proyek ini justru menjadi simbol bobroknya tata kelola anggaran publik. Fakta mengejutkan menguak: pembangunan kapal ini ternyata menyisakan kasus Tindak Pidana Korupsi (TPK) yang menyeret 6 tersangka, dengan satu nama besar masih buron hingga hari ini.

Dibangun untuk Wisata, Berujung Lapas

Proyek Kapal Majapahit TBM dirancang sebagai ikon wisata berbasis sejarah dan kejayaan maritim Majapahit. Proyek ini dibangun dalam pengawasan dan tanggung jawab Dinas PUPR Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUPR PERAKIM) Kota Mojokerto, pada masa kepemimpinan Wali Kota Ika Puspitasari.

Namun yang terjadi jauh dari harapan. Alih-alih menjadi kebanggaan kota, proyek ini justru menyeret banyak pihak ke jeruji besi. 6 orang telah resmi ditetapkan sebagai tersangka dan kini mendekam di Lapas Klas IIB Mojokerto.

Romadhoni Kabur: Harun Masiku Versi Mojokerto?

Nama Muhammad Romadhoni, Direktur CV Hasya Putera Mandiri, menjadi sorotan. Ia adalah rekanan pelaksana proyek kapal. Namun saat rekan-rekannya dijebloskan ke penjara, Romadhoni lenyap bak ditelan bumi. Ada dugaan kuat bahwa Romadhoni disembunyikan atau sengaja dikaburkan, meniru pola pelarian kasus Edi Tansil dan  Harun Masiku.

Dugaan ini mengarah pada indikasi perintangan proses hukum (obstruction of justice). Sejumlah pihak menilai ada aktor kuat yang membekingi kaburnya Romadhoni.

 “Ini bukan hanya pelarian biasa. Ada aroma persekongkolan untuk menghalangi proses hukum,” ujar sumber investigasi dari internal penegak hukum yang meminta namanya dirahasiakan.

Jejak Uang Rakyat yang Dikorupsi

Total anggaran pembangunan kapal ini mencapai Rp. 2,5 M , kerugian Negara Rp. 1,9 M lebih dari APBD Kota Mojokerto. Dalam proses penyelidikan, ditemukan mark-up dan pelanggaran spesifikasi pekerjaan. Kapal yang seharusnya menjadi destinasi wisata kini tinggal kerangka kosong, jadi saksi bisu kebobrokan tata kelola proyek publik.

Sementara M.Romadhoni kabur, pertanyaan publik kini mengarah pada: siapa yang memerintahkan? siapa yang melindungi? dan mengapa bisa lolos hingga kini?

Nama Ika Puspitasari Diseret

Meski belum ada pernyataan resmi dari penyidik, publik mempertanyakan peran Wali Kota Mojokerto periode 2018 - 2023 :  2025 - 2030 Ika Puspitasari, dalam proyek ini. Karena proyek Kapal Majapahit dijalankan oleh OPD di bawah kendalinya, dan menjadi program unggulan wisata kota pada masa pemerintahannya atau bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN).

Lembaga-lembaga antikorupsi mulai mendorong agar penanganan kasus ini naik ke level aktor intelektual dan pejabat tinggi, bukan hanya “tukang dan kontraktor” di lapangan.

Oleh : Tim Detak inspiratif