LAMONGAN, Jawa Timur - Gedung tujuh lantai Pemkab Lamongan: monumen megah yang kini tercoreng bayang-bayang korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mengusut dugaan penyelewengan dana yang sistematis dalam proyek pembangunannya.  Indikasi awal menunjukkan potensi mark-up harga material bangunan, khususnya pada pengadaan besi beton dan keramik, dengan selisih harga yang signifikan, mencapai 30% dibandingkan harga pasar.  Sebagai contoh,  harga besi beton yang tertera dalam kontrak jauh melampaui harga pasaran pada periode yang sama.  Selain itu, terdapat dugaan pembengkakan biaya jasa konstruksi sebesar 20%, yang tidak sesuai dengan volume pekerjaan yang terlaksana.  Diduga kuat terjadi penggelembungan biaya konsultasi dan pengawasan proyek,  dengan indikasi adanya pembayaran fiktif untuk jasa konsultan dan pengawas,  dimana beberapa nama konsultan terdaftar ternyata fiktif. Heri Pranoto, Ketua KONI Lamongan, diperiksa bukan karena jabatannya saat ini, melainkan perannya sebagai Kepala Dispenda pada 2017, periode krusial proyek tersebut. Pemeriksaan ini bertujuan mengungkap dugaan pencurian uang rakyat yang terorganisir, terselubung di balik proyek megah yang menelan biaya miliaran rupiah.

Kehadiran Heri Pranoto, meski mengaku tak mengetahui siapa lagi yang diperiksa, menunjukkan KPK tengah membongkar jaringan korupsi yang terstruktur. Ia menjadi mata rantai penting dalam mengungkap dugaan penggelapan dana publik yang terencana.  Sebagai contoh, KPK mendalami dugaan ketidaksesuaian spesifikasi material yang digunakan dengan dokumen kontrak, serta indikasi adanya pembayaran fiktif untuk pekerjaan yang tidak pernah dilakukan,  termasuk dugaan pembayaran ganda untuk beberapa item pekerjaan,  seperti misalnya pembayaran untuk pekerjaan penggalian tanah yang jumlahnya berlebih dibandingkan dengan volume pekerjaan yang sebenarnya.  Bukti-bukti yang dikumpulkan KPK menunjukkan adanya indikasi kuat persekongkolan jahat untuk meraup keuntungan pribadi dari proyek ini.  Salah satu bukti yang ditemukan adalah adanya aliran dana ke rekening pribadi beberapa pejabat yang terlibat dalam proyek ini. Dengan mengerahkan 15 penyidik dan menjadikan gedung Pemkab Lamongan sebagai markas penyidikan selama lima hari, KPK menunjukkan keseriusannya memberantas praktik korupsi yang merugikan negara.

Penyidikan ini bukan sekadar penyelidikan biasa, melainkan operasi besar-besaran untuk membongkar TPK  yang telah menodai pembangunan daerah.  Dugaan adanya aliran dana ke rekening pihak-pihak tertentu terkait dengan proyek ini juga tengah ditelusuri,  termasuk dugaan pencucian uang.  KPK berkomitmen untuk mengungkap seluruh jaringan dan menjerat semua pihak yang terlibat dalam skandal ini.  Semoga kasus ini menjadi pelajaran berharga,  bahwa pembangunan yang bersih dan transparan adalah kunci kemajuan yang berkelanjutan.  Gedung megah itu,  yang seharusnya menjadi simbol kemajuan Lamongan,  kini berdiri sebagai monumen peringatan akan betapa mahalnya harga korupsi,  dan menjadi bukti nyata bahwa hukum akan tetap tegak,  bahkan terhadap mereka yang berada di posisi kekuasaan.