Mojokerto – Mereka tidak minta lebih. Hanya hak yang mestinya diterima.

Dua lembar ratus ribu, satu lembar dua puluh ribu. Itulah honor sebulan para petugas Tim Pendamping Keluarga (TPK)  ujung tombak pencegahan stunting di Kabupaten Mojokerto. Tapi sejak Maret hingga Juni 2025, honor itu menghilang entah ke mana.

Estimasi di tiap kecamatan, ada 18 orang petugas TPK dari 150 orang petugas TPK yang tak kunjung menerima upahnya dibulan Maret dan April. Padahal total mereka 324 orang. Sementara di bulan Mei-Juni sebanyak 2700 orang petugas TPK, mereka semuanya belum menerima honorarium.

Padahal dana dari pusat, dari BKKBN  sudah cair sejak Januari 2025.

Pertanyaannya: kalau uangnya sudah ada, lalu siapa yang menahannya? Untuk apa? Untuk siapa?

🧩 Jejak Uang: Cair di Awal Tahun, Mandek di Daerah

Informasi dari pejabat di lingkup Pemkab Mojokerto mengungkap bahwa dana honorarium petugas TPK selalu ditransfer full di awal tahun oleh BKKBN pusat melalui skema BOKB (Bantuan Operasional Keluarga Berencana). Dana itu masuk ke kas Pemkab Mojokerto dikelola oleh BPKAD sebelum dilanjutkan ke Dinas teknis.

Namun, pada tahun ini, ada yang tidak beres.

🧠 Dugaan Persekongkolan: “Tangan-Tangan Tak Terlihat di Balik Meja OPD”

Di balik tumpukan dokumen dan paraf basah kepala dinas, ada dugaan persekongkolan diam-diam.

Kabid Kesos ;  yang mengatur distribusi honor disebut tak transparan soal data.

Kepala Dinas DP2KBP2A  alih-alih mengecek; justru menandatangani laporan tanpa audit.

Dan lebih ironisnya lagi, ia takut mengklarifikasi ke BPKAD dengan alasan: “takut disalahkan.”

Apakah ini ketakutan... atau bagian dari permainan yang lebih besar?

🗳️ Jejak Pilkada: Ketika Uang Negara Jadi Tumbal Ambisi Politik

Pilkada serentak 2024 telah usai.

Ikhfina Fahmawati, petahana, tumbang.

Namun sejumlah kepala OPD pendukungnya masih bercokol di jabatan, dan yang menyedihkan:

mereka membawa utang politik.

Beberapa dugaan mengarah bahwa dana honor TPK ini diparkir dan digunakan sebagai talangan untuk menutup utang logistik kampanye atau aktivitas pemenangan petahana yang kalah.

Jika benar, maka uang untuk anak-anak bebas stunting, telah dibajak demi kekuasaan yang runtuh.

📣 Petugas TPK: “Kami Kerja, Tapi Tak Dianggap!”

Seorang petugas TPK dari Kecamatan menyatakan, “Kami bukan pegawai negeri. Kami cuma rakyat yang bantu cegah anak-anak jadi stunting. Tapi uang kami diambil diam-diam.”

Mereka tetap turun ke lapangan, mendata, menyosialisasikan gizi, mendampingi keluarga.

Tanpa teriak. Tapi dengan luka.

Karena apa yang harusnya jadi hak, malah menguap di atas meja para pejabat.

🔥 Seruan WONG CILIK :

 “Kalau uang rakyat hilang diam-diam, maka rakyat harus bersuara lantang.”

“Kami akan kejar jejak uang ini, sampai ke akar. Karena ini bukan hanya soal honorarium. Ini soal martabat “wong cilik’ yang dikhianati oleh kekuasaan.”

Writer: Damarwijayatunggadewa

Editor: William Shakespeare 

Catatan Redaksi:

Kami mengajak semua petugas TPK dan warga Mojokerto untuk melaporkan bila mengalami hal serupa.

DETAK INSPIRATIF akan terus mengawal, menyuarakan, dan melawan kebusukan yang bersembunyi di balik tanda tangan birokrat.