TBM & Perahu Mangkrak 1,3 Miliar: Proyek Wisata atau Proyek Cuap-Cuap Anggaran?
-Baca Juga
MOJOKERTO – Sejumlah perahu susur sungai yang semestinya menjadi ikon wisata air Taman Bahari Mojopahit (TBM) justru karam sebelum mengarungi air. Dibeli tahun 2023 dengan anggaran mencapai Rp 1,3 miliar, 15 unit perahu kini terbengkalai di bawah jembatan Rejoto, bantaran Sungai Ngotok, Kecamatan Prajurit Kulon. Kayu lapuk, cat mengelupas, dan sebagian sudah rusak berat. Ironisnya, belum pernah sekalipun difungsikan.
Kondisi ini mencuat setelah sidak yang dilakukan pimpinan dan Komisi II DPRD Kota Mojokerto pada Senin (29/7). Tapi alih-alih menyuarakan evaluasi mendalam atau menuntut tanggung jawab, sidak itu justru terkesan “sopan” dan penuh bahasa lunak. Kritik pun mengarah: benarkah mereka benar-benar peduli, atau hanya bersandiwara menjelang pembahasan P-APBD 2025?
Sidak yang Terlambat dan Tanpa Taring
Perahu itu dibeli dengan dana rakyat pada tahun 2023. Tapi baru disidak tahun 2025 setelah rusak. Wakil Ketua DPRD Kota Mojokerto, Hadi Prayitno, hanya menyebut bahwa kondisi perahu tak terawat dan akan dijadikan "catatan anggaran".
“Ada beberapa perahu yang kondisinya sudah mulai rusak, padahal belum dioperasikan,” katanya singkat.
Tak ada tuntutan audit. Tak ada usulan penindakan atas potensi kerugian keuangan negara. Bahkan tak ada keberanian menyebut satu pun nama pejabat pengguna anggaran atau kontraktor penyedia perahu.
Proyek Lanjut, Meski Gagal: Siapa Diuntungkan?
Lebih miris lagi, meski proyek sebelumnya gagal, DPRD justru memberi sinyal mendukung pembangunan dermaga lanjutan senilai Rp 440 juta. Padahal, dari delapan titik yang diajukan ke BBWS Brantas, hanya tiga titik yang disetujui. Pertanyaannya: apakah cukup hanya dengan “kajian teknis” sebagai tameng untuk meloloskan proyek yang minim akuntabilitas?
Ketua DPRD Kota Mojokerto, Ery Purwanti, hanya menyebut pentingnya "melihat kondisi existing" dan "memastikan asas manfaat", tanpa mengajukan satu pun langkah evaluatif terhadap proyek sebelumnya.
Diduga Ada Pola Proyek Berulang & Kepentingan Politik
Tim Detak Inspiratif menemukan pola menarik. Proyek-proyek wisata “mangkrak” bukan barang baru di Mojokerto. Beberapa proyek sebelumnya juga bernasib sama:
Pembangunan wahana wisata tanpa masterplan yang jelas.
Pemeliharaan aset wisata yang tidak pernah dianggarkan serius.
Proyek dikerjakan mendekati akhir tahun anggaran – menimbulkan dugaan sengaja dipadatkan demi pencairan cepat.
Seorang sumber internal menyebut, “Kalau proyek wisata, itu biasanya proyek titipan. Siapa dapat bagian tergantung siapa yang berkuasa dan siapa yang duduk di komisi pengawasan.”
DPRD Terjebak Kompromi Politik dan Bisnis Anggaran
Sikap para wakil rakyat Kota Mojokerto tampak rapuh. Tak satu pun yang menyuarakan:
Desakan evaluasi Disporapar sebagai pemilik kegiatan. Audit pengadaan perahu tahun 2023. Investigasi internal kontraktor pelaksana.
Mereka hanya menyarankan memindahkan perahu ke tempat aman. Ini ibarat menyelamatkan bangkai kapal, tanpa mengusut siapa yang menenggelamkannya.
Dalam Substansi ini Wakil Rakyat Harusnya Berani Menuntut Transparansi dan Akuntabilitas!
Audit Independen Proyek TBM 2023-2024, termasuk pengadaan perahu dan perencanaan dermaga.
Pemanggilan Disporapar oleh DPRD dalam RDP terbuka untuk publik dan media.
Publikasi dokumen teknis proyek TBM, termasuk pihak ketiga dan alur perencanaan-pengawasan.
Moratorium anggaran kelanjutan TBM sebelum ada pertanggungjawaban yang jelas.
Wisata air seharusnya menghidupkan ekonomi rakyat, bukan mengalirkan "cuan politik" ke kantong para elite. Perahu TBM yang mangkrak bukan hanya simbol proyek gagal tapi juga cermin dari DPRD yang kehilangan keberanian untuk berkata “tidak” demi rakyat.
Oleh : Detak Inspiratif
