MOJOKERTO – Di tengah gempita promosi Wisata Ubalan Pacet yang kini bersolek menjadi Ubalan Waterpark modern, Komisi IV DPRD Kabupaten Mojokerto justru melayangkan kunjungan kerja 'berbobot' pada Rabu (16/7). Dipimpin Ketua Komisi IV, Agus Fauzan, rombongan wakil rakyat ini bukan sekadar silaturahmi, melainkan datang membawa sederet pertanyaan tajam terkait pengelolaan destinasi yang digadang-gadang jadi primadona daerah ini.

Sejak beroperasi di era 70-an, Ubalan dikenal akan kesegaran mata air alami lereng Welirang. Namun, modernisasi yang digelontorkan dalam beberapa tahun terakhir dengan aneka wahana air dan kolam renang berbayar, justru memunculkan ironi yang mengganjal: keluhan tiket masuk yang 'membengkak' tak sebanding dengan kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang disinyalir masih 'mandek' atau bahkan 'bocor'.

"Masyarakat mempertanyakan, kenapa tiket Ubalan terasa mahal, tapi capaian PAD dari sektor wisata Mojokerto, khususnya dari Ubalan, belum menunjukkan grafik signifikan? Ada apa di balik angka-angka ini?" Kata anggota Dewan melontarkan nada skeptis yang membakar. "Kunjungan ini bukan hanya formalitas, tapi sinyal keras dari DPRD agar pengelolaan aset daerah, terutama wisata, harus benar-benar transparan dan akuntabel."

Didampingi perwakilan Dinas Pariwisata, Kepemudaan, dan Olahraga (Disparpora), Komisi IV ingin menguliti lebih dalam skema penerimaan dan pengeluaran di Ubalan. Isu transparansi pengelolaan keuangan obyek vital daerah ini menjadi sorotan utama, mengingat praktik-praktik tak kasat mata dalam alur PAD kerap menjadi celah bagi praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

"Jika harga tiket naik, seharusnya PAD juga seimbang. Kita tidak ingin ada 'lubang hitam' dalam pengelolaan keuangan publik yang berujung pada kerugian daerah dan masyarakat," imbuh salah satu anggota Komisi IV, mengingatkan bahwa setiap rupiah dari tiket pengunjung adalah hak daerah yang harus dipertanggungjawabkan secara transparan.

Kunjungan ini menjadi awal dari upaya DPRD untuk mendesak Pemkab Mojokerto agar lebih terbuka dalam setiap detil pengelolaan aset pariwisata. Ini adalah panggilan untuk mengubah paradigma lama yang 'defensif' menjadi era 'terbuka' demi menekan potensi KKN dan mengembalikan kepercayaan publik. Masyarakat kini menanti, apakah kunjungan 'investigasi' ini akan berbuah pada transparansi nyata, atau hanya akan berakhir sebagai kunjungan seremonial belaka.